alexametrics
25 C
Jember
Wednesday, 26 January 2022

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK On Process

Dewan Minta Silpa Dipetakan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Besarnya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Perkada APBD Jember 2020 perlu menjadi perhatian serius Pemkab Jember. Hal itu untuk mengetahui secara detail apa saja dana yang tidak dapat diserap atau kegiatan apa yang mandek alias tidak bisa dijalankan di era pemerintahan sebelumnya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai penting untuk memetakan Silpa yang mencapai Rp 842,99 miliar itu. “Pemkab Jember perlu melihat OPD mana saja dan kegiatan apa saja yang tidak bisa terlaksana. Perlu dilihat. Dengan begitu, bisa menjadi pertimbangan sebelum menentukan langkah berikutnya,” katanya.

Halim menyebut, Silpa yang berasal dari OPD tentunya memiliki program. Apakah itu berbentuk kegiatan fisik, pembinaan, atau sesuatu yang lain. Dia pun mencontohkan, jika ada dana yang tidak terserap di pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan ruang kelas, maka selayaknya dianggarkan lagi.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Program-program penting dan mendasar pada tahun lalu yang tidak bisa dijalankan, nanti perlu dilakukan realokasi. Kalau Silpa itu ada bangunan fisik pendidikan yang belum dibangun, ya realokasi ke situ,” tuturnya.

Namun demikian, bukan berarti seluruh dana Silpa harus direalokasi sesuai dengan program 2020. Tentunya, ada program dan kegiatan yang sudah tidak relevan, sehingga tidak perlu dianggarkan lagi tahun ini. “Jadi, perlu melihat perincian program apa saja yang menyumbang Silpa,” jelasnya.

Data dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Jember menyebutkan, Silpa Rp 842 miliar berasal dari sejumlah instansi. Silpa terbesar yaitu ada pada Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) yang jumlahnya mencapai Rp 602,3 miliar. Hanya, nilai sebesar itu perlu diperinci lagi berasal dari OPD mana dan kegiatan serta program apa saja yang tidak tereksekusi, sehingga anggaran tidak dapat diserap.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Besarnya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Perkada APBD Jember 2020 perlu menjadi perhatian serius Pemkab Jember. Hal itu untuk mengetahui secara detail apa saja dana yang tidak dapat diserap atau kegiatan apa yang mandek alias tidak bisa dijalankan di era pemerintahan sebelumnya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai penting untuk memetakan Silpa yang mencapai Rp 842,99 miliar itu. “Pemkab Jember perlu melihat OPD mana saja dan kegiatan apa saja yang tidak bisa terlaksana. Perlu dilihat. Dengan begitu, bisa menjadi pertimbangan sebelum menentukan langkah berikutnya,” katanya.

Halim menyebut, Silpa yang berasal dari OPD tentunya memiliki program. Apakah itu berbentuk kegiatan fisik, pembinaan, atau sesuatu yang lain. Dia pun mencontohkan, jika ada dana yang tidak terserap di pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan ruang kelas, maka selayaknya dianggarkan lagi.

“Program-program penting dan mendasar pada tahun lalu yang tidak bisa dijalankan, nanti perlu dilakukan realokasi. Kalau Silpa itu ada bangunan fisik pendidikan yang belum dibangun, ya realokasi ke situ,” tuturnya.

Namun demikian, bukan berarti seluruh dana Silpa harus direalokasi sesuai dengan program 2020. Tentunya, ada program dan kegiatan yang sudah tidak relevan, sehingga tidak perlu dianggarkan lagi tahun ini. “Jadi, perlu melihat perincian program apa saja yang menyumbang Silpa,” jelasnya.

Data dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Jember menyebutkan, Silpa Rp 842 miliar berasal dari sejumlah instansi. Silpa terbesar yaitu ada pada Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) yang jumlahnya mencapai Rp 602,3 miliar. Hanya, nilai sebesar itu perlu diperinci lagi berasal dari OPD mana dan kegiatan serta program apa saja yang tidak tereksekusi, sehingga anggaran tidak dapat diserap.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Besarnya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Perkada APBD Jember 2020 perlu menjadi perhatian serius Pemkab Jember. Hal itu untuk mengetahui secara detail apa saja dana yang tidak dapat diserap atau kegiatan apa yang mandek alias tidak bisa dijalankan di era pemerintahan sebelumnya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai penting untuk memetakan Silpa yang mencapai Rp 842,99 miliar itu. “Pemkab Jember perlu melihat OPD mana saja dan kegiatan apa saja yang tidak bisa terlaksana. Perlu dilihat. Dengan begitu, bisa menjadi pertimbangan sebelum menentukan langkah berikutnya,” katanya.

Halim menyebut, Silpa yang berasal dari OPD tentunya memiliki program. Apakah itu berbentuk kegiatan fisik, pembinaan, atau sesuatu yang lain. Dia pun mencontohkan, jika ada dana yang tidak terserap di pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan ruang kelas, maka selayaknya dianggarkan lagi.

“Program-program penting dan mendasar pada tahun lalu yang tidak bisa dijalankan, nanti perlu dilakukan realokasi. Kalau Silpa itu ada bangunan fisik pendidikan yang belum dibangun, ya realokasi ke situ,” tuturnya.

Namun demikian, bukan berarti seluruh dana Silpa harus direalokasi sesuai dengan program 2020. Tentunya, ada program dan kegiatan yang sudah tidak relevan, sehingga tidak perlu dianggarkan lagi tahun ini. “Jadi, perlu melihat perincian program apa saja yang menyumbang Silpa,” jelasnya.

Data dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Jember menyebutkan, Silpa Rp 842 miliar berasal dari sejumlah instansi. Silpa terbesar yaitu ada pada Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) yang jumlahnya mencapai Rp 602,3 miliar. Hanya, nilai sebesar itu perlu diperinci lagi berasal dari OPD mana dan kegiatan serta program apa saja yang tidak tereksekusi, sehingga anggaran tidak dapat diserap.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca