alexametrics
24 C
Jember
Monday, 8 August 2022

Wakil Rakyat Ogah Disebut Penghambat

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Ketidakhadiran anggota fraksi-fraksi yang memicu LPP APBD Jember 2021 gagal didok dilatarbelakangi beragam motif dari masing-masing anggota dewan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa ketidakhadiran itu sebagai hal biasa dan merupakan bagian dari dinamika politik.

BACA JUGA : Polije Pamerkan Mobil Tenaga Surya di Vokasiland Surabaya

Hal yang menarik datang dari sikap politik Fraksi PKS, yang ketika Sidang Paripurna LPP terakhir kemarin, enam anggotanya kompak absen. “Itu bagian dari dinamika politik. Kami selaku perwakilan partai di dewan yang sama-sama dipilih rakyat, memiliki hak menyikapi kebijakan eksekutif,” urai Achmad Dhafir Syah, Ketua Fraksi PKS DPRD Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kendati PKS merupakan salah satu partai pengusung pemerintahan hari ini, Dhafir meyakinkan hal itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, PKS selama ini belum merasakan jargon kolaborasi dan akselerasi yang digaungkan bupati. Karena itu, sebagai bentuk kritiknya, mereka kompak tidak menghadiri Sidang Paripurna LPP APBD Bupati. “Bukan semata soal nego-nego yang belum deal, wong kami bukan pengelola anggaran. Kami hanya ingin fungsi kontrol dewan ke eksekutif ini jalan,” sergah Dhafir.

Dia juga menepis tudingan bahwa anggota dewan yang tidak hadir pada sidang disebut bolos. Dia menilai, ketidakhadiran anggota fraksinya maupun anggota DPRD lain patut dinilai sebagai sikap politik yang melekat. “Kami tidak sepakat disebut bolos. Tidak sama dengan ASN, kami di lembaga politik, WO (walkout, Red) dan voting saja dibenarkan,” tegas wakil rakyat yang duduk di Komisi D itu.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Ketidakhadiran anggota fraksi-fraksi yang memicu LPP APBD Jember 2021 gagal didok dilatarbelakangi beragam motif dari masing-masing anggota dewan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa ketidakhadiran itu sebagai hal biasa dan merupakan bagian dari dinamika politik.

BACA JUGA : Polije Pamerkan Mobil Tenaga Surya di Vokasiland Surabaya

Hal yang menarik datang dari sikap politik Fraksi PKS, yang ketika Sidang Paripurna LPP terakhir kemarin, enam anggotanya kompak absen. “Itu bagian dari dinamika politik. Kami selaku perwakilan partai di dewan yang sama-sama dipilih rakyat, memiliki hak menyikapi kebijakan eksekutif,” urai Achmad Dhafir Syah, Ketua Fraksi PKS DPRD Jember.

Kendati PKS merupakan salah satu partai pengusung pemerintahan hari ini, Dhafir meyakinkan hal itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, PKS selama ini belum merasakan jargon kolaborasi dan akselerasi yang digaungkan bupati. Karena itu, sebagai bentuk kritiknya, mereka kompak tidak menghadiri Sidang Paripurna LPP APBD Bupati. “Bukan semata soal nego-nego yang belum deal, wong kami bukan pengelola anggaran. Kami hanya ingin fungsi kontrol dewan ke eksekutif ini jalan,” sergah Dhafir.

Dia juga menepis tudingan bahwa anggota dewan yang tidak hadir pada sidang disebut bolos. Dia menilai, ketidakhadiran anggota fraksinya maupun anggota DPRD lain patut dinilai sebagai sikap politik yang melekat. “Kami tidak sepakat disebut bolos. Tidak sama dengan ASN, kami di lembaga politik, WO (walkout, Red) dan voting saja dibenarkan,” tegas wakil rakyat yang duduk di Komisi D itu.

SUMBERSARI, Radar Jember – Ketidakhadiran anggota fraksi-fraksi yang memicu LPP APBD Jember 2021 gagal didok dilatarbelakangi beragam motif dari masing-masing anggota dewan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa ketidakhadiran itu sebagai hal biasa dan merupakan bagian dari dinamika politik.

BACA JUGA : Polije Pamerkan Mobil Tenaga Surya di Vokasiland Surabaya

Hal yang menarik datang dari sikap politik Fraksi PKS, yang ketika Sidang Paripurna LPP terakhir kemarin, enam anggotanya kompak absen. “Itu bagian dari dinamika politik. Kami selaku perwakilan partai di dewan yang sama-sama dipilih rakyat, memiliki hak menyikapi kebijakan eksekutif,” urai Achmad Dhafir Syah, Ketua Fraksi PKS DPRD Jember.

Kendati PKS merupakan salah satu partai pengusung pemerintahan hari ini, Dhafir meyakinkan hal itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, PKS selama ini belum merasakan jargon kolaborasi dan akselerasi yang digaungkan bupati. Karena itu, sebagai bentuk kritiknya, mereka kompak tidak menghadiri Sidang Paripurna LPP APBD Bupati. “Bukan semata soal nego-nego yang belum deal, wong kami bukan pengelola anggaran. Kami hanya ingin fungsi kontrol dewan ke eksekutif ini jalan,” sergah Dhafir.

Dia juga menepis tudingan bahwa anggota dewan yang tidak hadir pada sidang disebut bolos. Dia menilai, ketidakhadiran anggota fraksinya maupun anggota DPRD lain patut dinilai sebagai sikap politik yang melekat. “Kami tidak sepakat disebut bolos. Tidak sama dengan ASN, kami di lembaga politik, WO (walkout, Red) dan voting saja dibenarkan,” tegas wakil rakyat yang duduk di Komisi D itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/