alexametrics
23 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Timeline Meleset, KUAPPAS 2023 Belum Diajukan

LPP Buntu, Selebihnya Bisa Dibahas Bersama

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Raperda LPP APBD 2021 gagal disahkan. Pemerintah harus membuang banyak waktu meminta persetujuan Gubernur Jawa Timur bahkan ke Kemendagri untuk mengesahkannya menjadi peraturan kepala daerah (perkada). Di sisi lain, anggota dewan memastikan, sekalipun LPP menjadi perkada, tidak lantas menghadang Perubahan APBD 2022 sehingga menjadi perkada pula. Ada potensi besar Perubahan APBD 2022 untuk menjadi peraturan daerah (perda).

BACA JUGA : Ikuti Sidang Paripurna Lewat Daring Disindir PDIP

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jember, Tabroni, menilai, gagalnya pengesahan LPP APBD menjadi perda tidak akan memunculkan masalah krusial ketika sudah berupa Perkada LPP APBD. Menurutnya, Perkada LPP tidak lantas membuat PAPBD Tahun 2022 menjadi perkada. Ada kesempatan untuk PAPBD menjadi perda dengan dibahas bersama antara eksekutif dengan legislatif.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Tidak ada sanksi. Meskipun LPP APBD Jember ditetapkan melalui perkada, tidak masalah. Hanya saja nanti, ketika itu disampaikan ke gubernur, harus ada perbaikan-perbaikan. Barulah di situ yang harus dilakukan,” ulasnya. Hal inilah yang membutuhkan waktu lebih banyak lagi ketimbang disahkan menjadi perda.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penetapan Raperda Perubahan APBD (PAPBD) dilakukan setelah penetapan Perda LPP APBD tahun sebelumnya atau LPP APBD Bupati Jember tahun 2021. Selain itu, kepala daerah berkewajiban menyampaikan Raperda LPP APBD kepada DPRD, dengan dilampiri hasil laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI. Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Raperda LPP APBD 2021 gagal disahkan. Pemerintah harus membuang banyak waktu meminta persetujuan Gubernur Jawa Timur bahkan ke Kemendagri untuk mengesahkannya menjadi peraturan kepala daerah (perkada). Di sisi lain, anggota dewan memastikan, sekalipun LPP menjadi perkada, tidak lantas menghadang Perubahan APBD 2022 sehingga menjadi perkada pula. Ada potensi besar Perubahan APBD 2022 untuk menjadi peraturan daerah (perda).

BACA JUGA : Ikuti Sidang Paripurna Lewat Daring Disindir PDIP

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jember, Tabroni, menilai, gagalnya pengesahan LPP APBD menjadi perda tidak akan memunculkan masalah krusial ketika sudah berupa Perkada LPP APBD. Menurutnya, Perkada LPP tidak lantas membuat PAPBD Tahun 2022 menjadi perkada. Ada kesempatan untuk PAPBD menjadi perda dengan dibahas bersama antara eksekutif dengan legislatif.

“Tidak ada sanksi. Meskipun LPP APBD Jember ditetapkan melalui perkada, tidak masalah. Hanya saja nanti, ketika itu disampaikan ke gubernur, harus ada perbaikan-perbaikan. Barulah di situ yang harus dilakukan,” ulasnya. Hal inilah yang membutuhkan waktu lebih banyak lagi ketimbang disahkan menjadi perda.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penetapan Raperda Perubahan APBD (PAPBD) dilakukan setelah penetapan Perda LPP APBD tahun sebelumnya atau LPP APBD Bupati Jember tahun 2021. Selain itu, kepala daerah berkewajiban menyampaikan Raperda LPP APBD kepada DPRD, dengan dilampiri hasil laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI. Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

SUMBERSARI, Radar Jember – Raperda LPP APBD 2021 gagal disahkan. Pemerintah harus membuang banyak waktu meminta persetujuan Gubernur Jawa Timur bahkan ke Kemendagri untuk mengesahkannya menjadi peraturan kepala daerah (perkada). Di sisi lain, anggota dewan memastikan, sekalipun LPP menjadi perkada, tidak lantas menghadang Perubahan APBD 2022 sehingga menjadi perkada pula. Ada potensi besar Perubahan APBD 2022 untuk menjadi peraturan daerah (perda).

BACA JUGA : Ikuti Sidang Paripurna Lewat Daring Disindir PDIP

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jember, Tabroni, menilai, gagalnya pengesahan LPP APBD menjadi perda tidak akan memunculkan masalah krusial ketika sudah berupa Perkada LPP APBD. Menurutnya, Perkada LPP tidak lantas membuat PAPBD Tahun 2022 menjadi perkada. Ada kesempatan untuk PAPBD menjadi perda dengan dibahas bersama antara eksekutif dengan legislatif.

“Tidak ada sanksi. Meskipun LPP APBD Jember ditetapkan melalui perkada, tidak masalah. Hanya saja nanti, ketika itu disampaikan ke gubernur, harus ada perbaikan-perbaikan. Barulah di situ yang harus dilakukan,” ulasnya. Hal inilah yang membutuhkan waktu lebih banyak lagi ketimbang disahkan menjadi perda.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penetapan Raperda Perubahan APBD (PAPBD) dilakukan setelah penetapan Perda LPP APBD tahun sebelumnya atau LPP APBD Bupati Jember tahun 2021. Selain itu, kepala daerah berkewajiban menyampaikan Raperda LPP APBD kepada DPRD, dengan dilampiri hasil laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI. Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/