alexametrics
29.6 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Pusaran Penikmat Tunjangan Beras

 Dewan Endus Ada Siasat Pengelabuan

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Belakangan kemarin sempat tersiar kabar bahwa 10 ribuan ASN/PNS di lingkungan Pemkab Jember bakal menerima tunjangan beras. Kabar itu mencuat setelah dokumen Surat Edaran Bupati Jember tentang Tunjangan Beras ASN tertanggal 7 Februari 2022 bocor ke publik, pekan lalu.

BACA JUGA : Venue Sepak Bola Berpotensi Pindah

Gedung parlemen di Jalan Kalimantan Jember kemudian mengendus aroma ketidakberesan dari arah kebijakan tersebut dan melakukan pemanggilan ke sejumlah stakeholder, melalui rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Banmus DPRD Jember, siang kemarin. Tampak terlihat saat itu Plt Asisten II Pemkab Jember, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember, Ketua dan Pengurus Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KKJHS), Disperindag Jember, serta dari KTNA dan HKTI.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam data, terdapat sekitar 10.397 ASN/PNS dari 62 organisasi perangkat daerah (OPD) di Jember. Para ASN/PNS berikut anggota keluarganya ini dikerahkan untuk membeli beras ke sejumlah 9 gapoktan/KUD/KSU yang ditunjuk KKJHS sebagai pemasok kebutuhan beras-beras tersebut. Ditunjuknya 9 gapoktan dan sejenisnya itu disinyalir ada pengistimewaan dan kesempatan bancakan segelintir kelompok. Sebab, sebagaimana diketahui, ada banyak gapoktan sejenis KUD maupun KSU di Jember.

Kepala DTPHP Jember Imam Sudarmadji menyebut, penunjukkan 9 penyuplai beras itu beberapa di antaranya merupakan gapoktan binaan dinas. Imam meyakinkan bahwa track record mereka bisa dipercaya dan akan benar-benar menyerap gabah petani Jember, bukan dari luar Jember sebagaimana yang menjadi kekhawatiran DPRD. “Beberapa penyuplai beras itu sudah kami cek produksinya, dan beberapa dari mereka juga merupakan binaan kami,” beber Imam saat RDP.

Dalam skema perencanaannya, KKJHS akan memperoleh suplai beras dari 9 penggiling beras atau KUD dan sejenisnya itu. Jumlah beras yang hendak diperdagangkan sebanyak 230-an ton dengan harga Rp 9 ribu per kilogram. Sehingga, omzet perdagangannya mencapai Rp 2 miliar lebih. “Harga itu sudah berdasarkan survei kami di pasar-pasar dan hasil kesepakatan kami, dinas, dengan kelompok atau asosiasi pertanian,” tambah Imam.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Belakangan kemarin sempat tersiar kabar bahwa 10 ribuan ASN/PNS di lingkungan Pemkab Jember bakal menerima tunjangan beras. Kabar itu mencuat setelah dokumen Surat Edaran Bupati Jember tentang Tunjangan Beras ASN tertanggal 7 Februari 2022 bocor ke publik, pekan lalu.

BACA JUGA : Venue Sepak Bola Berpotensi Pindah

Gedung parlemen di Jalan Kalimantan Jember kemudian mengendus aroma ketidakberesan dari arah kebijakan tersebut dan melakukan pemanggilan ke sejumlah stakeholder, melalui rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Banmus DPRD Jember, siang kemarin. Tampak terlihat saat itu Plt Asisten II Pemkab Jember, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember, Ketua dan Pengurus Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KKJHS), Disperindag Jember, serta dari KTNA dan HKTI.

Dalam data, terdapat sekitar 10.397 ASN/PNS dari 62 organisasi perangkat daerah (OPD) di Jember. Para ASN/PNS berikut anggota keluarganya ini dikerahkan untuk membeli beras ke sejumlah 9 gapoktan/KUD/KSU yang ditunjuk KKJHS sebagai pemasok kebutuhan beras-beras tersebut. Ditunjuknya 9 gapoktan dan sejenisnya itu disinyalir ada pengistimewaan dan kesempatan bancakan segelintir kelompok. Sebab, sebagaimana diketahui, ada banyak gapoktan sejenis KUD maupun KSU di Jember.

Kepala DTPHP Jember Imam Sudarmadji menyebut, penunjukkan 9 penyuplai beras itu beberapa di antaranya merupakan gapoktan binaan dinas. Imam meyakinkan bahwa track record mereka bisa dipercaya dan akan benar-benar menyerap gabah petani Jember, bukan dari luar Jember sebagaimana yang menjadi kekhawatiran DPRD. “Beberapa penyuplai beras itu sudah kami cek produksinya, dan beberapa dari mereka juga merupakan binaan kami,” beber Imam saat RDP.

Dalam skema perencanaannya, KKJHS akan memperoleh suplai beras dari 9 penggiling beras atau KUD dan sejenisnya itu. Jumlah beras yang hendak diperdagangkan sebanyak 230-an ton dengan harga Rp 9 ribu per kilogram. Sehingga, omzet perdagangannya mencapai Rp 2 miliar lebih. “Harga itu sudah berdasarkan survei kami di pasar-pasar dan hasil kesepakatan kami, dinas, dengan kelompok atau asosiasi pertanian,” tambah Imam.

SUMBERSARI, Radar Jember – Belakangan kemarin sempat tersiar kabar bahwa 10 ribuan ASN/PNS di lingkungan Pemkab Jember bakal menerima tunjangan beras. Kabar itu mencuat setelah dokumen Surat Edaran Bupati Jember tentang Tunjangan Beras ASN tertanggal 7 Februari 2022 bocor ke publik, pekan lalu.

BACA JUGA : Venue Sepak Bola Berpotensi Pindah

Gedung parlemen di Jalan Kalimantan Jember kemudian mengendus aroma ketidakberesan dari arah kebijakan tersebut dan melakukan pemanggilan ke sejumlah stakeholder, melalui rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Banmus DPRD Jember, siang kemarin. Tampak terlihat saat itu Plt Asisten II Pemkab Jember, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember, Ketua dan Pengurus Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KKJHS), Disperindag Jember, serta dari KTNA dan HKTI.

Dalam data, terdapat sekitar 10.397 ASN/PNS dari 62 organisasi perangkat daerah (OPD) di Jember. Para ASN/PNS berikut anggota keluarganya ini dikerahkan untuk membeli beras ke sejumlah 9 gapoktan/KUD/KSU yang ditunjuk KKJHS sebagai pemasok kebutuhan beras-beras tersebut. Ditunjuknya 9 gapoktan dan sejenisnya itu disinyalir ada pengistimewaan dan kesempatan bancakan segelintir kelompok. Sebab, sebagaimana diketahui, ada banyak gapoktan sejenis KUD maupun KSU di Jember.

Kepala DTPHP Jember Imam Sudarmadji menyebut, penunjukkan 9 penyuplai beras itu beberapa di antaranya merupakan gapoktan binaan dinas. Imam meyakinkan bahwa track record mereka bisa dipercaya dan akan benar-benar menyerap gabah petani Jember, bukan dari luar Jember sebagaimana yang menjadi kekhawatiran DPRD. “Beberapa penyuplai beras itu sudah kami cek produksinya, dan beberapa dari mereka juga merupakan binaan kami,” beber Imam saat RDP.

Dalam skema perencanaannya, KKJHS akan memperoleh suplai beras dari 9 penggiling beras atau KUD dan sejenisnya itu. Jumlah beras yang hendak diperdagangkan sebanyak 230-an ton dengan harga Rp 9 ribu per kilogram. Sehingga, omzet perdagangannya mencapai Rp 2 miliar lebih. “Harga itu sudah berdasarkan survei kami di pasar-pasar dan hasil kesepakatan kami, dinas, dengan kelompok atau asosiasi pertanian,” tambah Imam.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/