alexametrics
23.8 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Pemotongan Hak Perangkat Desa Masih Terjadi

Mobile_AP_Rectangle 1

Perangkat Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Sri Totok menyebut, selain gaji sering terlambat dan adanya dugaan pemotongan, juga terdapat masalah berkaitan dengan BPJS. Akibat keterlambatan gaji, pembayaran BPJS juga kerap telat. Hal itu membuat keluarga perangkat desa yang sakit kerap merogoh kocek pribadi. “Kalau bisa uang BPJS itu langsung dibayarkan, bukan pribadi-pribadi. Apalagi gaji sering telat,” jelasnya.

Menanggapi sejumlah masalah itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyebut akan berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Timur agar keterlambatan gaji tidak rutin terjadi setiap tahun. Terkait pencairan gaji dan THR tahun 2021, Tabroni menyebut, Komisi A akan berjuang. “Kami akan perjuangkan ini. Sebisa mungkin gaji dan THR harus dicairkan sebelum Lebaran,” kata Tabroni.

 

Mobile_AP_Rectangle 2

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Nur Hariri
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -

Perangkat Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Sri Totok menyebut, selain gaji sering terlambat dan adanya dugaan pemotongan, juga terdapat masalah berkaitan dengan BPJS. Akibat keterlambatan gaji, pembayaran BPJS juga kerap telat. Hal itu membuat keluarga perangkat desa yang sakit kerap merogoh kocek pribadi. “Kalau bisa uang BPJS itu langsung dibayarkan, bukan pribadi-pribadi. Apalagi gaji sering telat,” jelasnya.

Menanggapi sejumlah masalah itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyebut akan berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Timur agar keterlambatan gaji tidak rutin terjadi setiap tahun. Terkait pencairan gaji dan THR tahun 2021, Tabroni menyebut, Komisi A akan berjuang. “Kami akan perjuangkan ini. Sebisa mungkin gaji dan THR harus dicairkan sebelum Lebaran,” kata Tabroni.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Nur Hariri
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Perangkat Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Sri Totok menyebut, selain gaji sering terlambat dan adanya dugaan pemotongan, juga terdapat masalah berkaitan dengan BPJS. Akibat keterlambatan gaji, pembayaran BPJS juga kerap telat. Hal itu membuat keluarga perangkat desa yang sakit kerap merogoh kocek pribadi. “Kalau bisa uang BPJS itu langsung dibayarkan, bukan pribadi-pribadi. Apalagi gaji sering telat,” jelasnya.

Menanggapi sejumlah masalah itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyebut akan berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Timur agar keterlambatan gaji tidak rutin terjadi setiap tahun. Terkait pencairan gaji dan THR tahun 2021, Tabroni menyebut, Komisi A akan berjuang. “Kami akan perjuangkan ini. Sebisa mungkin gaji dan THR harus dicairkan sebelum Lebaran,” kata Tabroni.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Nur Hariri
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/