alexametrics
31.1 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Pemotongan Hak Perangkat Desa Masih Terjadi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perangkat desa menjadi ujung tombak pelayanan yang paling bersentuhan dengan masyarakat. Namun 2021 ini, gaji mereka masih terlambat seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, secara mengejutkan diketahui ada praktik pemotongan pada hak-hak perangkat desa.

Masalah gaji yang terlambat ini disampaikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jember kepada Komisi A DPRD Jember, kemarin (3/5). “Tahun ini, gaji Januari sampai April masih belum cair. Kalau tidak mau hari raya, kami tidak akan komplain. Ini persoalannya mau hari raya,” ucap Sekretaris DPD PPDI Jember Susanto.

Keterlambatan gaji tersebut sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Alasannya karena regulasi kerap berubah. Hal itu juga karena APBD yang kerap terlambat disahkan. “Kami harap gaji bisa cair sebelum hari raya,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Belasan perangkat desa yang hadir meyakini di era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto pasti bisa. “Wes wayahe gaji cair,” timpal salah satu perangkat desa yang lain.

Dalam pertemuan itu ditemukan hal yang cukup mengejutkan. Yakni masih ada praktik pemotongan pada hak-hak perangkat desa. Itu terjadi lantaran ada sejumlah desa di Jember yang memberikan gaji tidak langsung ke rekening.

Diketahui, gaji perangkat desa yakni sebesar Rp 2.171.000. Dalam pencairannya kerap terlambat, termasuk tahun ini. Hal yang tidak kalah penting, pengalaman tahun-tahun lalu masih terjadi dugaan pemotongan-pemotongan oleh oknum tak bertanggung jawab. Dugaan pemotongan itu terjadi karena ada keuangan yang menjadi hak perangkat desa, yang tidak langsung ditransfer ke rekening.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perangkat desa menjadi ujung tombak pelayanan yang paling bersentuhan dengan masyarakat. Namun 2021 ini, gaji mereka masih terlambat seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, secara mengejutkan diketahui ada praktik pemotongan pada hak-hak perangkat desa.

Masalah gaji yang terlambat ini disampaikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jember kepada Komisi A DPRD Jember, kemarin (3/5). “Tahun ini, gaji Januari sampai April masih belum cair. Kalau tidak mau hari raya, kami tidak akan komplain. Ini persoalannya mau hari raya,” ucap Sekretaris DPD PPDI Jember Susanto.

Keterlambatan gaji tersebut sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Alasannya karena regulasi kerap berubah. Hal itu juga karena APBD yang kerap terlambat disahkan. “Kami harap gaji bisa cair sebelum hari raya,” jelasnya.

Belasan perangkat desa yang hadir meyakini di era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto pasti bisa. “Wes wayahe gaji cair,” timpal salah satu perangkat desa yang lain.

Dalam pertemuan itu ditemukan hal yang cukup mengejutkan. Yakni masih ada praktik pemotongan pada hak-hak perangkat desa. Itu terjadi lantaran ada sejumlah desa di Jember yang memberikan gaji tidak langsung ke rekening.

Diketahui, gaji perangkat desa yakni sebesar Rp 2.171.000. Dalam pencairannya kerap terlambat, termasuk tahun ini. Hal yang tidak kalah penting, pengalaman tahun-tahun lalu masih terjadi dugaan pemotongan-pemotongan oleh oknum tak bertanggung jawab. Dugaan pemotongan itu terjadi karena ada keuangan yang menjadi hak perangkat desa, yang tidak langsung ditransfer ke rekening.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perangkat desa menjadi ujung tombak pelayanan yang paling bersentuhan dengan masyarakat. Namun 2021 ini, gaji mereka masih terlambat seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, secara mengejutkan diketahui ada praktik pemotongan pada hak-hak perangkat desa.

Masalah gaji yang terlambat ini disampaikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jember kepada Komisi A DPRD Jember, kemarin (3/5). “Tahun ini, gaji Januari sampai April masih belum cair. Kalau tidak mau hari raya, kami tidak akan komplain. Ini persoalannya mau hari raya,” ucap Sekretaris DPD PPDI Jember Susanto.

Keterlambatan gaji tersebut sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Alasannya karena regulasi kerap berubah. Hal itu juga karena APBD yang kerap terlambat disahkan. “Kami harap gaji bisa cair sebelum hari raya,” jelasnya.

Belasan perangkat desa yang hadir meyakini di era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto pasti bisa. “Wes wayahe gaji cair,” timpal salah satu perangkat desa yang lain.

Dalam pertemuan itu ditemukan hal yang cukup mengejutkan. Yakni masih ada praktik pemotongan pada hak-hak perangkat desa. Itu terjadi lantaran ada sejumlah desa di Jember yang memberikan gaji tidak langsung ke rekening.

Diketahui, gaji perangkat desa yakni sebesar Rp 2.171.000. Dalam pencairannya kerap terlambat, termasuk tahun ini. Hal yang tidak kalah penting, pengalaman tahun-tahun lalu masih terjadi dugaan pemotongan-pemotongan oleh oknum tak bertanggung jawab. Dugaan pemotongan itu terjadi karena ada keuangan yang menjadi hak perangkat desa, yang tidak langsung ditransfer ke rekening.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/