alexametrics
29.6 C
Jember
Saturday, 20 August 2022

Regulasi Program Berobat Gratis di Jember Dinilai Ringkih

Gunakan SK Bupati, Khusus untuk Perawatan Kelas Tiga

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Pemkab Jember telah melaunching J-Pasti Kueren, program yang menggratiskan biaya berobat bagi warga Jember pengguna layanan kelas tiga. Baik di puskesmas maupun di tiga Rumah Sakit Daerah (RSD) milik Pemkab Jember. Persyaratannya pun mudah, hanya bermodalkan KTP.

Hanya saja, kebijakan itu dinilai masih prematur karena belum memiliki payung hukum yang kokoh. “Langkah pemerintah ini sangat baik. Sejalan dengan amanah undang-undang. Namun mengenai payung hukum program ini bagaimana, sudah kuatkah?” tanya Ardi Pujo Prabowo, anggota Komisi D DPRD Jember dalam hearing bersama Dinas Kesehatan Jember di gedung DPRD, baru-baru ini.

Dasar hukum program kelas tiga gratis itu hanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Jember. Padahal dalam APBD Jember, tidak ada bunyi mengenai kelas tiga gratis. Adanya adalah program Surat Pernyataan Miskin (SPM). Program SPM kini menyasar warga Jember yang miskin atau kurang mampu bisa berobat ke layanan Kesehatan secara gratis. Alokasi anggarannya hampir mencapai Rp 40 miliar.

Mobile_AP_Rectangle 2

BACA JUGA: Luncurkan Kesehatan Gratis

Namun kini, ketika layanan SPM sudah “berganti baju” menjadi kelas tiga gratis dan telah dilaunching berdasar SK Bupati, dewan mengkhawatirkan akan melahirkan konsekuensi hukum. “Kami tidak mencari-cari kesalahan. Hanya memastikan modal SK bupati ini sudah aman apa tidak? Kira-kira nanti tidak jadi temuan BPK? Ini mestinya yang selesai di awal sebelum program ini launching,” urai legislator Gerindra itu.

Dewan menilai program itu prematur. Lahirnya program mendahului regulasinya. Anggota Komisi D lainnya, Mujiburrahman Sucipto menilai, untuk membangun fondasi regulasi yang kokoh, harusnya melalui Perda dulu, kemudian Perbup sebagai penjabaran dan didetailkan secara teknis melalui SK bupati. “Ini polanya terbalik. Kalau itu menjadikan temuan, yang paling bertanggung jawab tentu Dinkes,” beber Sucipto.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Pemkab Jember telah melaunching J-Pasti Kueren, program yang menggratiskan biaya berobat bagi warga Jember pengguna layanan kelas tiga. Baik di puskesmas maupun di tiga Rumah Sakit Daerah (RSD) milik Pemkab Jember. Persyaratannya pun mudah, hanya bermodalkan KTP.

Hanya saja, kebijakan itu dinilai masih prematur karena belum memiliki payung hukum yang kokoh. “Langkah pemerintah ini sangat baik. Sejalan dengan amanah undang-undang. Namun mengenai payung hukum program ini bagaimana, sudah kuatkah?” tanya Ardi Pujo Prabowo, anggota Komisi D DPRD Jember dalam hearing bersama Dinas Kesehatan Jember di gedung DPRD, baru-baru ini.

Dasar hukum program kelas tiga gratis itu hanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Jember. Padahal dalam APBD Jember, tidak ada bunyi mengenai kelas tiga gratis. Adanya adalah program Surat Pernyataan Miskin (SPM). Program SPM kini menyasar warga Jember yang miskin atau kurang mampu bisa berobat ke layanan Kesehatan secara gratis. Alokasi anggarannya hampir mencapai Rp 40 miliar.

BACA JUGA: Luncurkan Kesehatan Gratis

Namun kini, ketika layanan SPM sudah “berganti baju” menjadi kelas tiga gratis dan telah dilaunching berdasar SK Bupati, dewan mengkhawatirkan akan melahirkan konsekuensi hukum. “Kami tidak mencari-cari kesalahan. Hanya memastikan modal SK bupati ini sudah aman apa tidak? Kira-kira nanti tidak jadi temuan BPK? Ini mestinya yang selesai di awal sebelum program ini launching,” urai legislator Gerindra itu.

Dewan menilai program itu prematur. Lahirnya program mendahului regulasinya. Anggota Komisi D lainnya, Mujiburrahman Sucipto menilai, untuk membangun fondasi regulasi yang kokoh, harusnya melalui Perda dulu, kemudian Perbup sebagai penjabaran dan didetailkan secara teknis melalui SK bupati. “Ini polanya terbalik. Kalau itu menjadikan temuan, yang paling bertanggung jawab tentu Dinkes,” beber Sucipto.

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Pemkab Jember telah melaunching J-Pasti Kueren, program yang menggratiskan biaya berobat bagi warga Jember pengguna layanan kelas tiga. Baik di puskesmas maupun di tiga Rumah Sakit Daerah (RSD) milik Pemkab Jember. Persyaratannya pun mudah, hanya bermodalkan KTP.

Hanya saja, kebijakan itu dinilai masih prematur karena belum memiliki payung hukum yang kokoh. “Langkah pemerintah ini sangat baik. Sejalan dengan amanah undang-undang. Namun mengenai payung hukum program ini bagaimana, sudah kuatkah?” tanya Ardi Pujo Prabowo, anggota Komisi D DPRD Jember dalam hearing bersama Dinas Kesehatan Jember di gedung DPRD, baru-baru ini.

Dasar hukum program kelas tiga gratis itu hanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Jember. Padahal dalam APBD Jember, tidak ada bunyi mengenai kelas tiga gratis. Adanya adalah program Surat Pernyataan Miskin (SPM). Program SPM kini menyasar warga Jember yang miskin atau kurang mampu bisa berobat ke layanan Kesehatan secara gratis. Alokasi anggarannya hampir mencapai Rp 40 miliar.

BACA JUGA: Luncurkan Kesehatan Gratis

Namun kini, ketika layanan SPM sudah “berganti baju” menjadi kelas tiga gratis dan telah dilaunching berdasar SK Bupati, dewan mengkhawatirkan akan melahirkan konsekuensi hukum. “Kami tidak mencari-cari kesalahan. Hanya memastikan modal SK bupati ini sudah aman apa tidak? Kira-kira nanti tidak jadi temuan BPK? Ini mestinya yang selesai di awal sebelum program ini launching,” urai legislator Gerindra itu.

Dewan menilai program itu prematur. Lahirnya program mendahului regulasinya. Anggota Komisi D lainnya, Mujiburrahman Sucipto menilai, untuk membangun fondasi regulasi yang kokoh, harusnya melalui Perda dulu, kemudian Perbup sebagai penjabaran dan didetailkan secara teknis melalui SK bupati. “Ini polanya terbalik. Kalau itu menjadikan temuan, yang paling bertanggung jawab tentu Dinkes,” beber Sucipto.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/