alexametrics
22.3 C
Jember
Tuesday, 9 August 2022

Nasib Revisi Perda RTRW di Jember Masih Ruwet

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Rencana merevisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sejauh ini terus berlanjut. Pemkab melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember yang membidanginya mengklaim telah memulai pembahasan revisi RTRW sejak tahun lalu.

BACA JUGA : BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 6 Meter Akan Terjadi di Beberapa Wilayah

“RTRW masih tahap penyusunan dokumen naskah akademiknya, dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) juga masih tahap validasi ke gubernur,” kata Rahman Anda, Kepala DPRKPCK Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, beredar kabar bahwa naskah akademik (NA) dari Raperda RDTR telah selesai digarap sebelum RTRW selesai direvisi. NA RDTR itu juga sempat dicurigai abal-abal hingga menjadi salah satu poin tuntutan para demonstran yang digawangi aktivis mahasiswa dari PC PMII Jember, pekan lalu.

Hal itu kemudian dibantah Rahman. Menurut dia, RDTR belum dilakukan pembahasan sebelum RTRW beres. Sebab, sebagaimana diketahui, Perda RDTR merupakan penjabaran atau mendetailkan Perda RTRW. “Yang kami garap saat itu naskah teknis RDTR saja, bukan NA RDTR. Dan lagi, masih banyak tahapan yang mesti dilalui,” paparnya di forum.

Pada forum itu pula, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) beserta pimpinan dewan mendatangkan Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bappeda, dan PC PMII. Pertemuan itu sekaligus tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang mereka lakukan, belum lama ini, terkait tuntutan agar pemerintah daerah segera merevisi Perda RTRW dan mengesahkan Perda RDTR. “Poin utamanya jelas, harus menangguhkan pembahasan RDTR, PP Nomor 21 Tahun 2021, RDTR dibahas setelah RTRW selesai,” urai Faqih Al Haramain, Ketua PC PMII Jember.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Rencana merevisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sejauh ini terus berlanjut. Pemkab melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember yang membidanginya mengklaim telah memulai pembahasan revisi RTRW sejak tahun lalu.

BACA JUGA : BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 6 Meter Akan Terjadi di Beberapa Wilayah

“RTRW masih tahap penyusunan dokumen naskah akademiknya, dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) juga masih tahap validasi ke gubernur,” kata Rahman Anda, Kepala DPRKPCK Jember.

Selain itu, beredar kabar bahwa naskah akademik (NA) dari Raperda RDTR telah selesai digarap sebelum RTRW selesai direvisi. NA RDTR itu juga sempat dicurigai abal-abal hingga menjadi salah satu poin tuntutan para demonstran yang digawangi aktivis mahasiswa dari PC PMII Jember, pekan lalu.

Hal itu kemudian dibantah Rahman. Menurut dia, RDTR belum dilakukan pembahasan sebelum RTRW beres. Sebab, sebagaimana diketahui, Perda RDTR merupakan penjabaran atau mendetailkan Perda RTRW. “Yang kami garap saat itu naskah teknis RDTR saja, bukan NA RDTR. Dan lagi, masih banyak tahapan yang mesti dilalui,” paparnya di forum.

Pada forum itu pula, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) beserta pimpinan dewan mendatangkan Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bappeda, dan PC PMII. Pertemuan itu sekaligus tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang mereka lakukan, belum lama ini, terkait tuntutan agar pemerintah daerah segera merevisi Perda RTRW dan mengesahkan Perda RDTR. “Poin utamanya jelas, harus menangguhkan pembahasan RDTR, PP Nomor 21 Tahun 2021, RDTR dibahas setelah RTRW selesai,” urai Faqih Al Haramain, Ketua PC PMII Jember.

SUMBERSARI, Radar Jember – Rencana merevisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sejauh ini terus berlanjut. Pemkab melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember yang membidanginya mengklaim telah memulai pembahasan revisi RTRW sejak tahun lalu.

BACA JUGA : BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 6 Meter Akan Terjadi di Beberapa Wilayah

“RTRW masih tahap penyusunan dokumen naskah akademiknya, dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) juga masih tahap validasi ke gubernur,” kata Rahman Anda, Kepala DPRKPCK Jember.

Selain itu, beredar kabar bahwa naskah akademik (NA) dari Raperda RDTR telah selesai digarap sebelum RTRW selesai direvisi. NA RDTR itu juga sempat dicurigai abal-abal hingga menjadi salah satu poin tuntutan para demonstran yang digawangi aktivis mahasiswa dari PC PMII Jember, pekan lalu.

Hal itu kemudian dibantah Rahman. Menurut dia, RDTR belum dilakukan pembahasan sebelum RTRW beres. Sebab, sebagaimana diketahui, Perda RDTR merupakan penjabaran atau mendetailkan Perda RTRW. “Yang kami garap saat itu naskah teknis RDTR saja, bukan NA RDTR. Dan lagi, masih banyak tahapan yang mesti dilalui,” paparnya di forum.

Pada forum itu pula, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) beserta pimpinan dewan mendatangkan Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bappeda, dan PC PMII. Pertemuan itu sekaligus tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang mereka lakukan, belum lama ini, terkait tuntutan agar pemerintah daerah segera merevisi Perda RTRW dan mengesahkan Perda RDTR. “Poin utamanya jelas, harus menangguhkan pembahasan RDTR, PP Nomor 21 Tahun 2021, RDTR dibahas setelah RTRW selesai,” urai Faqih Al Haramain, Ketua PC PMII Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/