alexametrics
23.5 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Disnaker Diminta Aktif Jemput Bola

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Buruh masih kerap menjadi korban perusahaan. Kasusnya mulai dari gaji yang tidak sesuai upah minimum kabupaten (UMK), tidak adanya uang lembur, hingga kasus pemberhentian hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon. Nasib buruh kian tertindih, karena selama ini penanganan kasus-kasus itu oleh pemerintah daerah dinilai cukup lemah.

Sebenarnya, di tingkat kabupaten dan provinsi terdapat lembaga yang secara khusus bertugas menangani sengketa ketenagakerjaan. Namun demikian, ketidakjelasan fungsi pengawasan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten menjadi problem tersendiri. Imbasnya, Disnaker kabupaten tak pernah terdengar menyelesaikan kasus sengketa buruh dan perusahaan tanpa ada pengaduan. Dengan kata lain, Disnaker sangat pasif, dan lebih banyak menunggu bola.

Hal ini yang menjadi sorotan dalam kasus-kasus ketenagakerjaan. Betapa tidak, ada banyak pekerja yang hak-haknya masih dikebiri. Mereka yang mengalami nasib tersebut, hanya beberapa gelintir saja yang berani mengadu. Sementara, yang lain lebih banyak pasrah pada keadaan. Lantas, apakah perlindungan Pemkab Jember atau Disnaker sebatas pada masuknya pengaduan? Sementara itu, di luar sana tidak sedikit buruh yang menjadi korban, namun tidak melapor.

Mobile_AP_Rectangle 2

Keberadaan Disnaker yang terkesan menunggu bola, setidaknya diharapkan agar lebih proaktif. Pun demikian dengan Dewan Pengawas Disnaker Provinsi Jatim yang diharapkan bisa melakukan pengawasan tanpa menunggu pengaduan. Selama ini, jarang terdengar Disnaker dan Dewas Disnaker provinsi menangani kasus buruh yang menjadi temuan kedua lembaga itu sendiri.

Contoh saja, nasib pekerja pabrik tripleks di Kecamatan Arjasa yang berujung tidak jelas nasibnya hingga kini. Padahal kasusnya terjadi sekitar setahun lalu sejak wabah korona menghantam Jember. Alin-alih pegawainya mendapat pesangon, hingga kini terkesan dibiarkan. Bahkan, jika kewajiban-kewajiban perusahaan tidak dipenuhi, pemerintah juga terkesan cuek-cuek saja.

Salah satu yang menjadi buah simalakama pada kasus buruh, menurut Ardi Pujo Wibowo, anggota Komisi D DPRD Jember, adalah fungsi Disnaker dan Dewas Disnaker Provinsi Jatim. “Pengawasan ada pada Disnaker provinsi, sementara pengaduan di Disnaker kabupaten. Keberadaan Dewan Pengawas Disnaker provinsi pun pegawainya sangat terbatas. Sehingga ada kesan, banyak kasus buruh tidak tertangani,” kata Ardi.

Untuk itulah, DPRD Jember mendorong agar Disnaker kabupaten dan Dewas Disnaker Provinsi Jatim bisa melakukan improvisasi dalam penyelesaian kasus buruh. Paling tidak, ada percepatan penanganan dam kejelasan waktu penyelesaian. “Jangan terlalu lamban menangani kasus buruh,” ucapnya.

Ardi pun menyebut, kesan Disnaker menunggu bola harus dihilangkan. Dengan begitu, lahirlah perlindungan kepada buruh di Jember. “Instruksi pemerintah pusat, kalau ada perusahaan yang tidak memberikan THR bisa dibawa ke ranah hukum. Pemerintah daerah harus menindaklanjuti ini,” tegasnya.

Menyikapi urusan buruh tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo meminta agar pengalaman kelam masa lalu yang dialami buruh tidak terulang di Jember. “Jangan sampai hak-hak buruh tidak diberikan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata pria yang akrab dipanggil Ipung itu.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Buruh masih kerap menjadi korban perusahaan. Kasusnya mulai dari gaji yang tidak sesuai upah minimum kabupaten (UMK), tidak adanya uang lembur, hingga kasus pemberhentian hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon. Nasib buruh kian tertindih, karena selama ini penanganan kasus-kasus itu oleh pemerintah daerah dinilai cukup lemah.

Sebenarnya, di tingkat kabupaten dan provinsi terdapat lembaga yang secara khusus bertugas menangani sengketa ketenagakerjaan. Namun demikian, ketidakjelasan fungsi pengawasan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten menjadi problem tersendiri. Imbasnya, Disnaker kabupaten tak pernah terdengar menyelesaikan kasus sengketa buruh dan perusahaan tanpa ada pengaduan. Dengan kata lain, Disnaker sangat pasif, dan lebih banyak menunggu bola.

Hal ini yang menjadi sorotan dalam kasus-kasus ketenagakerjaan. Betapa tidak, ada banyak pekerja yang hak-haknya masih dikebiri. Mereka yang mengalami nasib tersebut, hanya beberapa gelintir saja yang berani mengadu. Sementara, yang lain lebih banyak pasrah pada keadaan. Lantas, apakah perlindungan Pemkab Jember atau Disnaker sebatas pada masuknya pengaduan? Sementara itu, di luar sana tidak sedikit buruh yang menjadi korban, namun tidak melapor.

Keberadaan Disnaker yang terkesan menunggu bola, setidaknya diharapkan agar lebih proaktif. Pun demikian dengan Dewan Pengawas Disnaker Provinsi Jatim yang diharapkan bisa melakukan pengawasan tanpa menunggu pengaduan. Selama ini, jarang terdengar Disnaker dan Dewas Disnaker provinsi menangani kasus buruh yang menjadi temuan kedua lembaga itu sendiri.

Contoh saja, nasib pekerja pabrik tripleks di Kecamatan Arjasa yang berujung tidak jelas nasibnya hingga kini. Padahal kasusnya terjadi sekitar setahun lalu sejak wabah korona menghantam Jember. Alin-alih pegawainya mendapat pesangon, hingga kini terkesan dibiarkan. Bahkan, jika kewajiban-kewajiban perusahaan tidak dipenuhi, pemerintah juga terkesan cuek-cuek saja.

Salah satu yang menjadi buah simalakama pada kasus buruh, menurut Ardi Pujo Wibowo, anggota Komisi D DPRD Jember, adalah fungsi Disnaker dan Dewas Disnaker Provinsi Jatim. “Pengawasan ada pada Disnaker provinsi, sementara pengaduan di Disnaker kabupaten. Keberadaan Dewan Pengawas Disnaker provinsi pun pegawainya sangat terbatas. Sehingga ada kesan, banyak kasus buruh tidak tertangani,” kata Ardi.

Untuk itulah, DPRD Jember mendorong agar Disnaker kabupaten dan Dewas Disnaker Provinsi Jatim bisa melakukan improvisasi dalam penyelesaian kasus buruh. Paling tidak, ada percepatan penanganan dam kejelasan waktu penyelesaian. “Jangan terlalu lamban menangani kasus buruh,” ucapnya.

Ardi pun menyebut, kesan Disnaker menunggu bola harus dihilangkan. Dengan begitu, lahirlah perlindungan kepada buruh di Jember. “Instruksi pemerintah pusat, kalau ada perusahaan yang tidak memberikan THR bisa dibawa ke ranah hukum. Pemerintah daerah harus menindaklanjuti ini,” tegasnya.

Menyikapi urusan buruh tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo meminta agar pengalaman kelam masa lalu yang dialami buruh tidak terulang di Jember. “Jangan sampai hak-hak buruh tidak diberikan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata pria yang akrab dipanggil Ipung itu.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Buruh masih kerap menjadi korban perusahaan. Kasusnya mulai dari gaji yang tidak sesuai upah minimum kabupaten (UMK), tidak adanya uang lembur, hingga kasus pemberhentian hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon. Nasib buruh kian tertindih, karena selama ini penanganan kasus-kasus itu oleh pemerintah daerah dinilai cukup lemah.

Sebenarnya, di tingkat kabupaten dan provinsi terdapat lembaga yang secara khusus bertugas menangani sengketa ketenagakerjaan. Namun demikian, ketidakjelasan fungsi pengawasan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten menjadi problem tersendiri. Imbasnya, Disnaker kabupaten tak pernah terdengar menyelesaikan kasus sengketa buruh dan perusahaan tanpa ada pengaduan. Dengan kata lain, Disnaker sangat pasif, dan lebih banyak menunggu bola.

Hal ini yang menjadi sorotan dalam kasus-kasus ketenagakerjaan. Betapa tidak, ada banyak pekerja yang hak-haknya masih dikebiri. Mereka yang mengalami nasib tersebut, hanya beberapa gelintir saja yang berani mengadu. Sementara, yang lain lebih banyak pasrah pada keadaan. Lantas, apakah perlindungan Pemkab Jember atau Disnaker sebatas pada masuknya pengaduan? Sementara itu, di luar sana tidak sedikit buruh yang menjadi korban, namun tidak melapor.

Keberadaan Disnaker yang terkesan menunggu bola, setidaknya diharapkan agar lebih proaktif. Pun demikian dengan Dewan Pengawas Disnaker Provinsi Jatim yang diharapkan bisa melakukan pengawasan tanpa menunggu pengaduan. Selama ini, jarang terdengar Disnaker dan Dewas Disnaker provinsi menangani kasus buruh yang menjadi temuan kedua lembaga itu sendiri.

Contoh saja, nasib pekerja pabrik tripleks di Kecamatan Arjasa yang berujung tidak jelas nasibnya hingga kini. Padahal kasusnya terjadi sekitar setahun lalu sejak wabah korona menghantam Jember. Alin-alih pegawainya mendapat pesangon, hingga kini terkesan dibiarkan. Bahkan, jika kewajiban-kewajiban perusahaan tidak dipenuhi, pemerintah juga terkesan cuek-cuek saja.

Salah satu yang menjadi buah simalakama pada kasus buruh, menurut Ardi Pujo Wibowo, anggota Komisi D DPRD Jember, adalah fungsi Disnaker dan Dewas Disnaker Provinsi Jatim. “Pengawasan ada pada Disnaker provinsi, sementara pengaduan di Disnaker kabupaten. Keberadaan Dewan Pengawas Disnaker provinsi pun pegawainya sangat terbatas. Sehingga ada kesan, banyak kasus buruh tidak tertangani,” kata Ardi.

Untuk itulah, DPRD Jember mendorong agar Disnaker kabupaten dan Dewas Disnaker Provinsi Jatim bisa melakukan improvisasi dalam penyelesaian kasus buruh. Paling tidak, ada percepatan penanganan dam kejelasan waktu penyelesaian. “Jangan terlalu lamban menangani kasus buruh,” ucapnya.

Ardi pun menyebut, kesan Disnaker menunggu bola harus dihilangkan. Dengan begitu, lahirlah perlindungan kepada buruh di Jember. “Instruksi pemerintah pusat, kalau ada perusahaan yang tidak memberikan THR bisa dibawa ke ranah hukum. Pemerintah daerah harus menindaklanjuti ini,” tegasnya.

Menyikapi urusan buruh tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo meminta agar pengalaman kelam masa lalu yang dialami buruh tidak terulang di Jember. “Jangan sampai hak-hak buruh tidak diberikan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata pria yang akrab dipanggil Ipung itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/