alexametrics
23.5 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Efek Transisi Birokrasi, Utang Wastafel Rp 107 miliar Tertunggak

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Utang proyek pengadaan wastafel hingga menjadi temuan BPK RI senilai Rp 107 miliar tanpa surat pertanggungjawaban bermula pada medio Agustus 2020 lalu. Penelusuran Jawa Pos Radar Jember menemukan rekanan yang kecipratan proyek ini mulai melakukan pekerjaan di bulan-bulan itu, dan mereka dituntut rampung sebelum tutup tahun atau sebelum Desember 2020 habis.

Iswahyudi, rekanan wastafel asal Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorambi, menyebut, awal Desember 2020, para rekanan menyelesaikan pekerjaan dan mulai mengusulkan pemeriksaan atau peninjauan agar pembayaran bisa dilakukan pada pertengahan Desember 2020.

Namun, alih-alih menantikan pencairan, justru saat itu menjadi awal keruwetan yang didapati rekanan hingga berbuntut pada tertunggaknya pembayaran. “Kami mulai mengajukan surat permohonan pemeriksaan, berita acara, hingga serah terima juga sudah semua. Nah, mulai ribetnya dari situ,” jelas Iswahyudi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Bahkan, dirinya mengaku, ketika mengikuti pemeriksaan untuk kali kedua, harus dicecar sejumlah pertanyaan mengenai asal muasal para rekanan mendapatkan proyek tersebut. “Sampai tanggal 21 Desember 2020, punya saya justru tidak masuk pemeriksaan lagi. Ternyata saya masuk tahap dua yang Rp 54 miliar. Dari situ kami seperti dipingpong lagi,” sesal pria yang juga Sekretaris Forum Komunikasi Korban Wastafel Covid-19 Jember ini.

Buntut keruwetan itu juga tidak lepas dari adanya rotasi sejumlah pejabat di tubuh pemkab. Sejumlah pejabat yang semestinya memiliki kewenangan terhadap pelunasan proyek pindah. Lantaran persoalan belum memiliki SK baru, maka pemerintah sejak saat itu mengabaikan dan orang yang bertanggung jawab melakukan pelunasan juga tidak ketemu.

Para rekanan sejak saat itu menyayangkan ketidakjelasan peran pejabat yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) maupun pejabat pembuat komitmen (PPK) yang disebut-sebut dalang di balik keruwetan tunggakan utang wastafel tersebut. Bahkan opini yang beredar, KPA dan PPK diduga ada yang menyalahi prosedur pencairan anggaran belanja tidak terduga (BTT) Covid-19. Bahkan, pemesanan proyek wastafel tahap kedua tanpa memegang anggaran yang seharusnya tersedia terlebih dulu di Bendahara BPBD Jember selaku OPD pelaksana.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Utang proyek pengadaan wastafel hingga menjadi temuan BPK RI senilai Rp 107 miliar tanpa surat pertanggungjawaban bermula pada medio Agustus 2020 lalu. Penelusuran Jawa Pos Radar Jember menemukan rekanan yang kecipratan proyek ini mulai melakukan pekerjaan di bulan-bulan itu, dan mereka dituntut rampung sebelum tutup tahun atau sebelum Desember 2020 habis.

Iswahyudi, rekanan wastafel asal Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorambi, menyebut, awal Desember 2020, para rekanan menyelesaikan pekerjaan dan mulai mengusulkan pemeriksaan atau peninjauan agar pembayaran bisa dilakukan pada pertengahan Desember 2020.

Namun, alih-alih menantikan pencairan, justru saat itu menjadi awal keruwetan yang didapati rekanan hingga berbuntut pada tertunggaknya pembayaran. “Kami mulai mengajukan surat permohonan pemeriksaan, berita acara, hingga serah terima juga sudah semua. Nah, mulai ribetnya dari situ,” jelas Iswahyudi.

Bahkan, dirinya mengaku, ketika mengikuti pemeriksaan untuk kali kedua, harus dicecar sejumlah pertanyaan mengenai asal muasal para rekanan mendapatkan proyek tersebut. “Sampai tanggal 21 Desember 2020, punya saya justru tidak masuk pemeriksaan lagi. Ternyata saya masuk tahap dua yang Rp 54 miliar. Dari situ kami seperti dipingpong lagi,” sesal pria yang juga Sekretaris Forum Komunikasi Korban Wastafel Covid-19 Jember ini.

Buntut keruwetan itu juga tidak lepas dari adanya rotasi sejumlah pejabat di tubuh pemkab. Sejumlah pejabat yang semestinya memiliki kewenangan terhadap pelunasan proyek pindah. Lantaran persoalan belum memiliki SK baru, maka pemerintah sejak saat itu mengabaikan dan orang yang bertanggung jawab melakukan pelunasan juga tidak ketemu.

Para rekanan sejak saat itu menyayangkan ketidakjelasan peran pejabat yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) maupun pejabat pembuat komitmen (PPK) yang disebut-sebut dalang di balik keruwetan tunggakan utang wastafel tersebut. Bahkan opini yang beredar, KPA dan PPK diduga ada yang menyalahi prosedur pencairan anggaran belanja tidak terduga (BTT) Covid-19. Bahkan, pemesanan proyek wastafel tahap kedua tanpa memegang anggaran yang seharusnya tersedia terlebih dulu di Bendahara BPBD Jember selaku OPD pelaksana.

SUMBERSARI, Radar Jember – Utang proyek pengadaan wastafel hingga menjadi temuan BPK RI senilai Rp 107 miliar tanpa surat pertanggungjawaban bermula pada medio Agustus 2020 lalu. Penelusuran Jawa Pos Radar Jember menemukan rekanan yang kecipratan proyek ini mulai melakukan pekerjaan di bulan-bulan itu, dan mereka dituntut rampung sebelum tutup tahun atau sebelum Desember 2020 habis.

Iswahyudi, rekanan wastafel asal Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorambi, menyebut, awal Desember 2020, para rekanan menyelesaikan pekerjaan dan mulai mengusulkan pemeriksaan atau peninjauan agar pembayaran bisa dilakukan pada pertengahan Desember 2020.

Namun, alih-alih menantikan pencairan, justru saat itu menjadi awal keruwetan yang didapati rekanan hingga berbuntut pada tertunggaknya pembayaran. “Kami mulai mengajukan surat permohonan pemeriksaan, berita acara, hingga serah terima juga sudah semua. Nah, mulai ribetnya dari situ,” jelas Iswahyudi.

Bahkan, dirinya mengaku, ketika mengikuti pemeriksaan untuk kali kedua, harus dicecar sejumlah pertanyaan mengenai asal muasal para rekanan mendapatkan proyek tersebut. “Sampai tanggal 21 Desember 2020, punya saya justru tidak masuk pemeriksaan lagi. Ternyata saya masuk tahap dua yang Rp 54 miliar. Dari situ kami seperti dipingpong lagi,” sesal pria yang juga Sekretaris Forum Komunikasi Korban Wastafel Covid-19 Jember ini.

Buntut keruwetan itu juga tidak lepas dari adanya rotasi sejumlah pejabat di tubuh pemkab. Sejumlah pejabat yang semestinya memiliki kewenangan terhadap pelunasan proyek pindah. Lantaran persoalan belum memiliki SK baru, maka pemerintah sejak saat itu mengabaikan dan orang yang bertanggung jawab melakukan pelunasan juga tidak ketemu.

Para rekanan sejak saat itu menyayangkan ketidakjelasan peran pejabat yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) maupun pejabat pembuat komitmen (PPK) yang disebut-sebut dalang di balik keruwetan tunggakan utang wastafel tersebut. Bahkan opini yang beredar, KPA dan PPK diduga ada yang menyalahi prosedur pencairan anggaran belanja tidak terduga (BTT) Covid-19. Bahkan, pemesanan proyek wastafel tahap kedua tanpa memegang anggaran yang seharusnya tersedia terlebih dulu di Bendahara BPBD Jember selaku OPD pelaksana.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/