SUKORAMBI, Radar Jember – Penyelesaian permasalahan open defecation free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan masih menjadi tugas rumah bagi Pemkab Jember. Pasalnya, sebanyak ratusan ribu keluarga di Jember belum memiliki jamban untuk buang air besar.
BACA JUGA : Pencarian Dua Pemuda Hanyut, Tim SAR Jember Gunakan Alat Pendeteksi Tubuh
Sejak tahun lalu, Bupati Jember Hendy Siswanto sudah mulai bergerak mengatasi soal jamban. Salah satunya dengan membentuk tim pelaksana khusus untuk mewujudkan warga Jember ODF seluruhnya. Mulai dari unsur TNI, polisi, hingga ormas. Surat keputusan resmi pembentukannya juga dibuat. Sebagai cara untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menangani masalah tersebut.
Faktor ekonomi diketahui menjadi bagian dari penghalang keluarga tidak memiliki jamban. Sehingga, buang hajat biasanya dilakukan sembarangan di sungai atau kali. Padahal, budaya dan teknologi terus berkembang, dan hendaknya persoalan jamban segera diselesaikan. Sebab, memengaruhi tingkat kesehatan dan taraf kehidupan masyarakat.
Bupati Hendy mengatakan, sebanyak 601.058 keluarga di Jember sudah ODF. Namun, sebanyak 132.567 keluarga belum memiliki jamban. Keluarga yang belum memiliki jamban tersebut tersebar di seluruh kecamatan, kecuali Wuluhan.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini, kata dia, belum sepenuhnya akan direalisasikan untuk pemenuhan jamban. Kondisi ekonomi dengan permasalahan besar lainnya saat ini menurutnya tidak memungkinkan untuk pemkab menyelesaikan permasalahan ODF dalam sekejap. “Anggaran (2023, Red) kami hanya punya untuk pengadaan 500 jamban,” sebut Bupati Hendy seusai rakor rasionalisasi dan penurunan stunting di Taman Botani Sukorambi, Rabu (1/1).
Dia menyampaikan, APBD akan habis apabila dianggarkan untuk pengadaan jamban sesuai kekurangannya. “Habis uang tidak cukup,” imbuhnya. Sebab, rentetan masalah yang menjadi fokus pemkab tahun ini adalah penanganan stunting dan inflasi terlebih dahulu. Namun, pemkab berkomitmen akan mewujudkan Jember ODF pada 2024. (sil/c2/nur)