alexametrics
28 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Banyak Dewan Bolos Rapat Paripurna Raperda, Internal DPRD Tak Kompak Lagi

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Gagalnya Pengesahan Raperda LPP APBD Bupati Jember Tahun Anggaran 2021 disayangkan banyak pihak. Sikap politik sejumlah anggota DPRD yang membolos menyebabkan Rapat Paripurna Raperda LPP APBD 2021 tak memenuhi kuorum. Para wakil rakyat itu pun menjadi penghambat penyelesaian raperda dan keberpihakannya kepada rakyat diragukan. Bahkan, kedewasaan bernegara dipertanyakan karena kepentingan yang lebih besar justru diabaikan.

BACA JUGA : Remaja Jadi Target Pengedar Pil Koplo Tawarkan Harga Murah

Hal yang menjadi rahasia umum dan berseliweran yakni desas-desus penyanderaan LPP APBD 2021 terjadi karena kecemburuan di internal anggota dewan untuk urusan pokok-pokok pikiran (pokir). Dalam realisasi pokir yang diejawantahkan menjadi program tidak merata. Hal ini membuat anggota dewan bergejolak dan itu ditumpahkan pada agenda pengesahan LPP APBD 2021.

Mobile_AP_Rectangle 2

Apabila ditimbang, urusan pokir jauh lebih kecil dibandingkan urusan LPP APBD Jember. Pokir yakni berkaitan dengan program dan proyek masing-masing anggota dewan. Sementara, urusan LPP APBD berkaitan dengan hal besar, termasuk soal pembangunan di Kabupaten Jember. Hal ini membuat salah satu aktivis tani di Jember merekomendasikan agar masyarakat di Jember tidak salah pilih saat 2024 nanti. Menurutnya, ketidakhadiran anggota dewan dalam paripurna merugikan rakyat Jember karena dewan dibayar dengan uang rakyat.

“Mereka yang membolos saat paripurna tidak layak dipilih lagi. Mereka sudah mengorbankan kepentingan besar yang menyangkut seluruh rakyat Jember, hanya karena urusan kecil,” kata Jumantoro, Ketua HKTI Jember.

Menurutnya, anggota dewan mengambil langkah yang tidak cerdas dan mengorbankan kepentingan yang lebih besar. “Secara rasional, mereka telah mengorbankan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang seharusnya bisa dibicarakan di internal dewan bersama bupati. Tetapi, karena kurang dewasa, mereka terjebak pada kepentingan masing-masing. Ini memberi contoh yang buruk karena mereka menjadi penghambat,” jelasnya.

Menurutnya, komunikasi yang dibangun dewan dengan cara membolos berjamaah hingga rapat paripurna tak memenuhi kuorum menunjukkan kualitasnya. “Kalau mau pembagian pokir adil, ini bisa dikomunikasikan. Bukan menjadi penghambat. Maaf, kalau saya pakai bahasa petani ini, ceplas-ceplos,” ulas Jumantoro.

Pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Jember, Itok Wicaksono, menjelaskan, sebuah kebijakan yang perlu melewati pengesahan bersama antara eksekutif dengan legislatif selayaknya bertujuan untuk kepentingan umum. “Ujung-ujungnya, sebuah kebijakan itu berorientasi pada masyarakat Jember,” ucapnya.

Itok menyebut, agenda pengesahan LPP APBD yang tidak disetujui memang terjadi karena banyak faktor. Bahkan, keputusan sebuah kebijakan itu sendiri juga ditentukan oleh aktor-aktor. Dalam setiap lahirnya kebijakan, menurutnya, akan ada aktor-aktor yang diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan.

“Kebijakan itu, keberfungsiannya kepada masyarakat harus dilihat dari sisi peran aktornya. Ini bersinggungan dengan aktor di legislatif. Ini yang saya kira menimbulkan aksi pemboikotan dari para aktor politik, sehingga paripurna tidak kuorum,” ulasnya.

Sebab akibat terjadinya kebijakan yang dinilai menguntungkan dan merugikan tersebut tentu akan berdampak pada rakyat Jember. Termasuk dalam skala kecil berdampak pada konstituen dewan apabila porsi pembagiannya lebih kecil.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Gagalnya Pengesahan Raperda LPP APBD Bupati Jember Tahun Anggaran 2021 disayangkan banyak pihak. Sikap politik sejumlah anggota DPRD yang membolos menyebabkan Rapat Paripurna Raperda LPP APBD 2021 tak memenuhi kuorum. Para wakil rakyat itu pun menjadi penghambat penyelesaian raperda dan keberpihakannya kepada rakyat diragukan. Bahkan, kedewasaan bernegara dipertanyakan karena kepentingan yang lebih besar justru diabaikan.

BACA JUGA : Remaja Jadi Target Pengedar Pil Koplo Tawarkan Harga Murah

Hal yang menjadi rahasia umum dan berseliweran yakni desas-desus penyanderaan LPP APBD 2021 terjadi karena kecemburuan di internal anggota dewan untuk urusan pokok-pokok pikiran (pokir). Dalam realisasi pokir yang diejawantahkan menjadi program tidak merata. Hal ini membuat anggota dewan bergejolak dan itu ditumpahkan pada agenda pengesahan LPP APBD 2021.

Apabila ditimbang, urusan pokir jauh lebih kecil dibandingkan urusan LPP APBD Jember. Pokir yakni berkaitan dengan program dan proyek masing-masing anggota dewan. Sementara, urusan LPP APBD berkaitan dengan hal besar, termasuk soal pembangunan di Kabupaten Jember. Hal ini membuat salah satu aktivis tani di Jember merekomendasikan agar masyarakat di Jember tidak salah pilih saat 2024 nanti. Menurutnya, ketidakhadiran anggota dewan dalam paripurna merugikan rakyat Jember karena dewan dibayar dengan uang rakyat.

“Mereka yang membolos saat paripurna tidak layak dipilih lagi. Mereka sudah mengorbankan kepentingan besar yang menyangkut seluruh rakyat Jember, hanya karena urusan kecil,” kata Jumantoro, Ketua HKTI Jember.

Menurutnya, anggota dewan mengambil langkah yang tidak cerdas dan mengorbankan kepentingan yang lebih besar. “Secara rasional, mereka telah mengorbankan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang seharusnya bisa dibicarakan di internal dewan bersama bupati. Tetapi, karena kurang dewasa, mereka terjebak pada kepentingan masing-masing. Ini memberi contoh yang buruk karena mereka menjadi penghambat,” jelasnya.

Menurutnya, komunikasi yang dibangun dewan dengan cara membolos berjamaah hingga rapat paripurna tak memenuhi kuorum menunjukkan kualitasnya. “Kalau mau pembagian pokir adil, ini bisa dikomunikasikan. Bukan menjadi penghambat. Maaf, kalau saya pakai bahasa petani ini, ceplas-ceplos,” ulas Jumantoro.

Pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Jember, Itok Wicaksono, menjelaskan, sebuah kebijakan yang perlu melewati pengesahan bersama antara eksekutif dengan legislatif selayaknya bertujuan untuk kepentingan umum. “Ujung-ujungnya, sebuah kebijakan itu berorientasi pada masyarakat Jember,” ucapnya.

Itok menyebut, agenda pengesahan LPP APBD yang tidak disetujui memang terjadi karena banyak faktor. Bahkan, keputusan sebuah kebijakan itu sendiri juga ditentukan oleh aktor-aktor. Dalam setiap lahirnya kebijakan, menurutnya, akan ada aktor-aktor yang diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan.

“Kebijakan itu, keberfungsiannya kepada masyarakat harus dilihat dari sisi peran aktornya. Ini bersinggungan dengan aktor di legislatif. Ini yang saya kira menimbulkan aksi pemboikotan dari para aktor politik, sehingga paripurna tidak kuorum,” ulasnya.

Sebab akibat terjadinya kebijakan yang dinilai menguntungkan dan merugikan tersebut tentu akan berdampak pada rakyat Jember. Termasuk dalam skala kecil berdampak pada konstituen dewan apabila porsi pembagiannya lebih kecil.

SUMBERSARI, Radar Jember – Gagalnya Pengesahan Raperda LPP APBD Bupati Jember Tahun Anggaran 2021 disayangkan banyak pihak. Sikap politik sejumlah anggota DPRD yang membolos menyebabkan Rapat Paripurna Raperda LPP APBD 2021 tak memenuhi kuorum. Para wakil rakyat itu pun menjadi penghambat penyelesaian raperda dan keberpihakannya kepada rakyat diragukan. Bahkan, kedewasaan bernegara dipertanyakan karena kepentingan yang lebih besar justru diabaikan.

BACA JUGA : Remaja Jadi Target Pengedar Pil Koplo Tawarkan Harga Murah

Hal yang menjadi rahasia umum dan berseliweran yakni desas-desus penyanderaan LPP APBD 2021 terjadi karena kecemburuan di internal anggota dewan untuk urusan pokok-pokok pikiran (pokir). Dalam realisasi pokir yang diejawantahkan menjadi program tidak merata. Hal ini membuat anggota dewan bergejolak dan itu ditumpahkan pada agenda pengesahan LPP APBD 2021.

Apabila ditimbang, urusan pokir jauh lebih kecil dibandingkan urusan LPP APBD Jember. Pokir yakni berkaitan dengan program dan proyek masing-masing anggota dewan. Sementara, urusan LPP APBD berkaitan dengan hal besar, termasuk soal pembangunan di Kabupaten Jember. Hal ini membuat salah satu aktivis tani di Jember merekomendasikan agar masyarakat di Jember tidak salah pilih saat 2024 nanti. Menurutnya, ketidakhadiran anggota dewan dalam paripurna merugikan rakyat Jember karena dewan dibayar dengan uang rakyat.

“Mereka yang membolos saat paripurna tidak layak dipilih lagi. Mereka sudah mengorbankan kepentingan besar yang menyangkut seluruh rakyat Jember, hanya karena urusan kecil,” kata Jumantoro, Ketua HKTI Jember.

Menurutnya, anggota dewan mengambil langkah yang tidak cerdas dan mengorbankan kepentingan yang lebih besar. “Secara rasional, mereka telah mengorbankan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang seharusnya bisa dibicarakan di internal dewan bersama bupati. Tetapi, karena kurang dewasa, mereka terjebak pada kepentingan masing-masing. Ini memberi contoh yang buruk karena mereka menjadi penghambat,” jelasnya.

Menurutnya, komunikasi yang dibangun dewan dengan cara membolos berjamaah hingga rapat paripurna tak memenuhi kuorum menunjukkan kualitasnya. “Kalau mau pembagian pokir adil, ini bisa dikomunikasikan. Bukan menjadi penghambat. Maaf, kalau saya pakai bahasa petani ini, ceplas-ceplos,” ulas Jumantoro.

Pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Jember, Itok Wicaksono, menjelaskan, sebuah kebijakan yang perlu melewati pengesahan bersama antara eksekutif dengan legislatif selayaknya bertujuan untuk kepentingan umum. “Ujung-ujungnya, sebuah kebijakan itu berorientasi pada masyarakat Jember,” ucapnya.

Itok menyebut, agenda pengesahan LPP APBD yang tidak disetujui memang terjadi karena banyak faktor. Bahkan, keputusan sebuah kebijakan itu sendiri juga ditentukan oleh aktor-aktor. Dalam setiap lahirnya kebijakan, menurutnya, akan ada aktor-aktor yang diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan.

“Kebijakan itu, keberfungsiannya kepada masyarakat harus dilihat dari sisi peran aktornya. Ini bersinggungan dengan aktor di legislatif. Ini yang saya kira menimbulkan aksi pemboikotan dari para aktor politik, sehingga paripurna tidak kuorum,” ulasnya.

Sebab akibat terjadinya kebijakan yang dinilai menguntungkan dan merugikan tersebut tentu akan berdampak pada rakyat Jember. Termasuk dalam skala kecil berdampak pada konstituen dewan apabila porsi pembagiannya lebih kecil.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/