alexametrics
24.6 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Jember Harus Lompat Jauh

Dapat TW, Tahun Depan Eksekutif Targetkan WTP

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi bagian penting yang harus dilakukan pemerintah. Seluruh pemasukan dan pengeluaran wajib dicatat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ini agar preseden laporan keuangan Jember tahun 2020 yang mendapat opini tidak wajar (TW) tak kembali terulang. Pemerintah perlu membikin lompatan dan percepatan agar predikat itu tak kembali diterima di tahun mendatang.

Bupati Jember Hendy Siswanto menyatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 dengan opini TW adalah sesuatu yang tidak baik bagi Kabupaten Jember. “Tanggapan kami biasa-biasa saja. Yang jelas, itu jelek. Ndak bagus,” ungkapnya di Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin (1/6).

Menurut dia, LKPD tahun 2019 berpredikat disclaimer. Kemudian, di tahun berikutnya mendapat predikat tidak wajar. Kedua penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu disebutnya sama-sama tidak bagus. Dan preseden ini selayaknya menjadi pemicu untuk memotivasi pemkab agar lebih baik lagi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dikatakannya, Jember ke depan harus melakukan kerja ekstra. Hendy pun menegaskan, target tahun depan harus bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. “Jadi, lompatannya harus lompat jauh,” terang Hendy. Demi menuju WTP, perlu kebersamaan dan kekompakan, serta saling mengontrol satu sama lain. Bukan mencari-cari kesalahan.

Terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2020, menurut Hendy, sudah dijawab sejumlah pegawai yang bertanggung jawab kala itu. Dari tujuh temuan BPK, ada enam item yang dijelentrehkan. Kini, Pemkab Jember memiliki waktu dua bulan untuk menjawab semua pertanyaan BPK. Dengan demikian, apabila di kemudian hari terdapat rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka hal itu sepenuhnya bergeser ke ranah hukum. “Dan, itu pasti,” tegasnya.

Pada era kepemimpinannya bersama Wakil Bupati M Balya Firjaun Barlaman, dia tidak ingin mendapat pekerjaan sisa-sisa. Untuk itu, apa yang menjadi masalah harus selesai, sehingga pada tahun anggaran 2021 dan seterusnya tidak ada lagi persoalan yang tersisa. “Saya ndak mau ada sisa 2020 yang belum selesai. Jadi, bisa kami gunakan untuk menuju WTP lantaran tidak bermasalah sejak awal pemerintahan,” ungkapnya.

Akibat buruknya LKPD 2020, Jember berisiko tidak bisa mendapatkan dana insentif daerah (DID). Hal itu membuat seluruh masyarakat rugi. Ke depan, pemeriksaan BPK tidak boleh dibuat main-main dan harus serius. Mulai dari tata kelola pemerintahan, birokrasi yang bagus, hingga pertanggungjawaban proyek.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi bagian penting yang harus dilakukan pemerintah. Seluruh pemasukan dan pengeluaran wajib dicatat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ini agar preseden laporan keuangan Jember tahun 2020 yang mendapat opini tidak wajar (TW) tak kembali terulang. Pemerintah perlu membikin lompatan dan percepatan agar predikat itu tak kembali diterima di tahun mendatang.

Bupati Jember Hendy Siswanto menyatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 dengan opini TW adalah sesuatu yang tidak baik bagi Kabupaten Jember. “Tanggapan kami biasa-biasa saja. Yang jelas, itu jelek. Ndak bagus,” ungkapnya di Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin (1/6).

Menurut dia, LKPD tahun 2019 berpredikat disclaimer. Kemudian, di tahun berikutnya mendapat predikat tidak wajar. Kedua penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu disebutnya sama-sama tidak bagus. Dan preseden ini selayaknya menjadi pemicu untuk memotivasi pemkab agar lebih baik lagi.

Dikatakannya, Jember ke depan harus melakukan kerja ekstra. Hendy pun menegaskan, target tahun depan harus bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. “Jadi, lompatannya harus lompat jauh,” terang Hendy. Demi menuju WTP, perlu kebersamaan dan kekompakan, serta saling mengontrol satu sama lain. Bukan mencari-cari kesalahan.

Terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2020, menurut Hendy, sudah dijawab sejumlah pegawai yang bertanggung jawab kala itu. Dari tujuh temuan BPK, ada enam item yang dijelentrehkan. Kini, Pemkab Jember memiliki waktu dua bulan untuk menjawab semua pertanyaan BPK. Dengan demikian, apabila di kemudian hari terdapat rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka hal itu sepenuhnya bergeser ke ranah hukum. “Dan, itu pasti,” tegasnya.

Pada era kepemimpinannya bersama Wakil Bupati M Balya Firjaun Barlaman, dia tidak ingin mendapat pekerjaan sisa-sisa. Untuk itu, apa yang menjadi masalah harus selesai, sehingga pada tahun anggaran 2021 dan seterusnya tidak ada lagi persoalan yang tersisa. “Saya ndak mau ada sisa 2020 yang belum selesai. Jadi, bisa kami gunakan untuk menuju WTP lantaran tidak bermasalah sejak awal pemerintahan,” ungkapnya.

Akibat buruknya LKPD 2020, Jember berisiko tidak bisa mendapatkan dana insentif daerah (DID). Hal itu membuat seluruh masyarakat rugi. Ke depan, pemeriksaan BPK tidak boleh dibuat main-main dan harus serius. Mulai dari tata kelola pemerintahan, birokrasi yang bagus, hingga pertanggungjawaban proyek.

JEMBER, RADARJEMBER.ID Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi bagian penting yang harus dilakukan pemerintah. Seluruh pemasukan dan pengeluaran wajib dicatat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ini agar preseden laporan keuangan Jember tahun 2020 yang mendapat opini tidak wajar (TW) tak kembali terulang. Pemerintah perlu membikin lompatan dan percepatan agar predikat itu tak kembali diterima di tahun mendatang.

Bupati Jember Hendy Siswanto menyatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 dengan opini TW adalah sesuatu yang tidak baik bagi Kabupaten Jember. “Tanggapan kami biasa-biasa saja. Yang jelas, itu jelek. Ndak bagus,” ungkapnya di Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin (1/6).

Menurut dia, LKPD tahun 2019 berpredikat disclaimer. Kemudian, di tahun berikutnya mendapat predikat tidak wajar. Kedua penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu disebutnya sama-sama tidak bagus. Dan preseden ini selayaknya menjadi pemicu untuk memotivasi pemkab agar lebih baik lagi.

Dikatakannya, Jember ke depan harus melakukan kerja ekstra. Hendy pun menegaskan, target tahun depan harus bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. “Jadi, lompatannya harus lompat jauh,” terang Hendy. Demi menuju WTP, perlu kebersamaan dan kekompakan, serta saling mengontrol satu sama lain. Bukan mencari-cari kesalahan.

Terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2020, menurut Hendy, sudah dijawab sejumlah pegawai yang bertanggung jawab kala itu. Dari tujuh temuan BPK, ada enam item yang dijelentrehkan. Kini, Pemkab Jember memiliki waktu dua bulan untuk menjawab semua pertanyaan BPK. Dengan demikian, apabila di kemudian hari terdapat rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka hal itu sepenuhnya bergeser ke ranah hukum. “Dan, itu pasti,” tegasnya.

Pada era kepemimpinannya bersama Wakil Bupati M Balya Firjaun Barlaman, dia tidak ingin mendapat pekerjaan sisa-sisa. Untuk itu, apa yang menjadi masalah harus selesai, sehingga pada tahun anggaran 2021 dan seterusnya tidak ada lagi persoalan yang tersisa. “Saya ndak mau ada sisa 2020 yang belum selesai. Jadi, bisa kami gunakan untuk menuju WTP lantaran tidak bermasalah sejak awal pemerintahan,” ungkapnya.

Akibat buruknya LKPD 2020, Jember berisiko tidak bisa mendapatkan dana insentif daerah (DID). Hal itu membuat seluruh masyarakat rugi. Ke depan, pemeriksaan BPK tidak boleh dibuat main-main dan harus serius. Mulai dari tata kelola pemerintahan, birokrasi yang bagus, hingga pertanggungjawaban proyek.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/