alexametrics
26.8 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Setelah Seperempat Abad, Otonomi Daerah Kembali Dikebiri

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI.RADARJEMBER.ID – Otonomi daerah (otoda) telah berlangsung 25 tahun. Meski telah seperempat abad Undang-Undang Otoda itu diberlakukan di Indonesia, namun daerah merasa aturan itu belum optimal. Terlebih saat ini, ada beberapa kewenangan daerah yang dikebiri atau diambil kembali oleh pemerintah pusat.

“Ketika otoda dijalankan, maka perizinan dikelola oleh daerah. Kemudian hal itu dilaksanakan oleh daerah. Seiring berjalannya waktu, lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengembalikan lagi kewenangan daerah ke pusat,” ungkap Joko Purwanto, Pakar Hukum Tata Negara Jember.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) itu menjelaskan, istilah otoda mencuat dan populer pada tahun 1997-1998. Saat itu, gerakan reformasi di Indonesia berhasil menumbangkan rezim Orde Baru.

- Advertisement -

SUMBERSARI.RADARJEMBER.ID – Otonomi daerah (otoda) telah berlangsung 25 tahun. Meski telah seperempat abad Undang-Undang Otoda itu diberlakukan di Indonesia, namun daerah merasa aturan itu belum optimal. Terlebih saat ini, ada beberapa kewenangan daerah yang dikebiri atau diambil kembali oleh pemerintah pusat.

“Ketika otoda dijalankan, maka perizinan dikelola oleh daerah. Kemudian hal itu dilaksanakan oleh daerah. Seiring berjalannya waktu, lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengembalikan lagi kewenangan daerah ke pusat,” ungkap Joko Purwanto, Pakar Hukum Tata Negara Jember.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) itu menjelaskan, istilah otoda mencuat dan populer pada tahun 1997-1998. Saat itu, gerakan reformasi di Indonesia berhasil menumbangkan rezim Orde Baru.

SUMBERSARI.RADARJEMBER.ID – Otonomi daerah (otoda) telah berlangsung 25 tahun. Meski telah seperempat abad Undang-Undang Otoda itu diberlakukan di Indonesia, namun daerah merasa aturan itu belum optimal. Terlebih saat ini, ada beberapa kewenangan daerah yang dikebiri atau diambil kembali oleh pemerintah pusat.

“Ketika otoda dijalankan, maka perizinan dikelola oleh daerah. Kemudian hal itu dilaksanakan oleh daerah. Seiring berjalannya waktu, lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengembalikan lagi kewenangan daerah ke pusat,” ungkap Joko Purwanto, Pakar Hukum Tata Negara Jember.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) itu menjelaskan, istilah otoda mencuat dan populer pada tahun 1997-1998. Saat itu, gerakan reformasi di Indonesia berhasil menumbangkan rezim Orde Baru.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/