alexametrics
27.3 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Jangan Asal Lempar Dana Hibah

Prioritas Harus Tetap Ada

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) menjadi salah satu lembaga yang mengelola anggaran cukup besar. Di mana dari seluruh anggaran juga ada dana hibah. Nah, Komisi A DPRD Jember meminta agar penyaluran dana hibah tidak asal lempar.

Pada 2021 ini DPRKPCK rencananya akan mengelola anggaran sebesar Rp 201 miliar. Dana itu akan dipakai untuk belanja operasi serta belanja modal. Dalam belanja operasi direncanakan sedikitnya Rp 22 miliar untuk alokasi dana hibah.

“Dana hibah itu, penyaluran dan pertanggungjawabannya harus jelas. Jangan sampai hibah diberikan tanpa ada kriteria,” kata Tabroni, Ketua Komisi A DPRD Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Penyaluran hibah, menurutnya, juga tetap perlu mempertimbangkan asas manfaat dan prioritas penyaluran. “Jangan sampai hibah diberikan tanpa ada permintaan. Permintaan itu pun perlu memperhatikan mana yang diprioritaskan,” katanya.

Kalau hibah nantinya dalam bentuk paving, maka setidaknya perlu turun lapangan untuk memastikan apakah daerah yang akan dibantu layak atau justru sebaliknya. “Jangan pula pemberian hibah karena kedekatan semata,” bebernya.

Plt Kepala DPRKPCK Eko Verdianto menyampaikan, sebelum dana hibah diberikan, maka dinas sudah memberikan persyaratan dan kriteria untuk bisa mendapatkannya. Jika dua hal itu tidak bisa dipenuhi, maka permintaan tidak akan diberikan. Hal itu pula yang nanti menjadi bagian dari pertanggungjawaban.

Eko menyebut, dana hibah tidak serta-merta diberikan kepada pemohon. Menurutnya, selain syarat administrasi, secara fisik juga dilakukan kontrol. “Ketentuan untuk mendapatkan hibah sudah diatur,” jelasnya di hadapan anggota Komisi A.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) menjadi salah satu lembaga yang mengelola anggaran cukup besar. Di mana dari seluruh anggaran juga ada dana hibah. Nah, Komisi A DPRD Jember meminta agar penyaluran dana hibah tidak asal lempar.

Pada 2021 ini DPRKPCK rencananya akan mengelola anggaran sebesar Rp 201 miliar. Dana itu akan dipakai untuk belanja operasi serta belanja modal. Dalam belanja operasi direncanakan sedikitnya Rp 22 miliar untuk alokasi dana hibah.

“Dana hibah itu, penyaluran dan pertanggungjawabannya harus jelas. Jangan sampai hibah diberikan tanpa ada kriteria,” kata Tabroni, Ketua Komisi A DPRD Jember.

Penyaluran hibah, menurutnya, juga tetap perlu mempertimbangkan asas manfaat dan prioritas penyaluran. “Jangan sampai hibah diberikan tanpa ada permintaan. Permintaan itu pun perlu memperhatikan mana yang diprioritaskan,” katanya.

Kalau hibah nantinya dalam bentuk paving, maka setidaknya perlu turun lapangan untuk memastikan apakah daerah yang akan dibantu layak atau justru sebaliknya. “Jangan pula pemberian hibah karena kedekatan semata,” bebernya.

Plt Kepala DPRKPCK Eko Verdianto menyampaikan, sebelum dana hibah diberikan, maka dinas sudah memberikan persyaratan dan kriteria untuk bisa mendapatkannya. Jika dua hal itu tidak bisa dipenuhi, maka permintaan tidak akan diberikan. Hal itu pula yang nanti menjadi bagian dari pertanggungjawaban.

Eko menyebut, dana hibah tidak serta-merta diberikan kepada pemohon. Menurutnya, selain syarat administrasi, secara fisik juga dilakukan kontrol. “Ketentuan untuk mendapatkan hibah sudah diatur,” jelasnya di hadapan anggota Komisi A.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) menjadi salah satu lembaga yang mengelola anggaran cukup besar. Di mana dari seluruh anggaran juga ada dana hibah. Nah, Komisi A DPRD Jember meminta agar penyaluran dana hibah tidak asal lempar.

Pada 2021 ini DPRKPCK rencananya akan mengelola anggaran sebesar Rp 201 miliar. Dana itu akan dipakai untuk belanja operasi serta belanja modal. Dalam belanja operasi direncanakan sedikitnya Rp 22 miliar untuk alokasi dana hibah.

“Dana hibah itu, penyaluran dan pertanggungjawabannya harus jelas. Jangan sampai hibah diberikan tanpa ada kriteria,” kata Tabroni, Ketua Komisi A DPRD Jember.

Penyaluran hibah, menurutnya, juga tetap perlu mempertimbangkan asas manfaat dan prioritas penyaluran. “Jangan sampai hibah diberikan tanpa ada permintaan. Permintaan itu pun perlu memperhatikan mana yang diprioritaskan,” katanya.

Kalau hibah nantinya dalam bentuk paving, maka setidaknya perlu turun lapangan untuk memastikan apakah daerah yang akan dibantu layak atau justru sebaliknya. “Jangan pula pemberian hibah karena kedekatan semata,” bebernya.

Plt Kepala DPRKPCK Eko Verdianto menyampaikan, sebelum dana hibah diberikan, maka dinas sudah memberikan persyaratan dan kriteria untuk bisa mendapatkannya. Jika dua hal itu tidak bisa dipenuhi, maka permintaan tidak akan diberikan. Hal itu pula yang nanti menjadi bagian dari pertanggungjawaban.

Eko menyebut, dana hibah tidak serta-merta diberikan kepada pemohon. Menurutnya, selain syarat administrasi, secara fisik juga dilakukan kontrol. “Ketentuan untuk mendapatkan hibah sudah diatur,” jelasnya di hadapan anggota Komisi A.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/