alexametrics
22.6 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Wakil Rakyat Berulah, LPP APBD Disandera

Keberpihakan Percepatan Pembangunan Meragukan

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Sejumlah anggota DPRD Jember kembali berulah, Minggu (31/7) malam. Bagaimana tidak, Paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda LPP APBD) 2021 gagal disahkan. Penyebabnya, paripurna tidak kuorum karena 23 anggota dewan tidak hadir. Ini insiden kali kedua setelah paripurna sebelumnya tidak dihadiri 20 orang.

BACA JUGA : Total 103 Hektare Tambak Rusak akibat Banjir di Parigi, Sulteng

Dengan sikap anggota dewan yang tidak hadir dalam paripurna tersebut, Raperda LPP APBD 2021 harus menjadi perda, setelah disetujui Gubernur Jawa Timur nantinya. Dengan demikian, DPRD secara kelembagaan telah menjadi penghambat percepatan pembangunan di Jember. Ada kesan dewan menyandera LPP APBD 2021 untuk kepentingan tertentu. Akibatnya, paripurna yang tidak kuorum tersebut akan berdampak pada banyak hal. Termasuk pembangunan di Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terjadinya isu disharmoni yang menyelimuti lembaga eksekutif dan legislatif sepertinya tidak bisa ditutupi. Apalagi, ini terjadi sejak beberapa hari terakhir, saat Raperda LPP APBD 2021 mulai dibahas. Babak akhir pengesahan raperda juga gagal dan penyebabnya anggota dewan tidak kuorum. Dengan kata lain, eksekutif dan legislatif gagal menemukan kata mufakat.

Harapan Kabupaten Jember untuk bisa mengesahkan Perda LPP APBD juga harus ambyar. Dulu di era sebelum Hendy, hal ini kerap terjadi karena eksekutif sering terlambat dalam agenda-agenda rutin. Namun, gagalnya pengesahan LPP APBD 2021 kali ini murni karena oleh anggota dewan yang membolos saat paripurna sehingga tidak kuorum.

Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Agus Sofyan lagi-lagi tidak memenuhi kuorum seperti paripurna sebelumnya. Bahkan, paripurna juga sempat diskors karena alasan serupa, tak memenuhi kuorum. Anggota dewan yang mesti hadir dalam paripurna yakni minimal 33 dari 50 anggota dewan.

Paripurna yang sedianya terjadwal pukul 19.00, molor dan sempat dimulai pada 20.13. Agus Sofyan yang memimpin jalannya persidangan sempat membacakan pengantar sekitar selama 10 menit. Namun, belum lunas ia membacakan, tensi persidangan mulai menghangat. Banyak interupsi dari anggota.

“Ini ada pesan moral, teman-teman yang bolos. Mohon ini dipahami sebagai hak. Namun demikian, patut disampaikan ke publik, fraksi-fraksi berapa saja anggotanya yang hadir maupun yang tidak hadir,” pinta Siswono, anggota Fraksi GIB kala interupsi.

Siswono menduga, ketidakhadiran para anggota itu karena ada suatu permasalahan krusial menyangkut komunikasi antara bupati dengan DPRD yang kini tengah tersendat. “Pasti ada penyebab, bisa dari salah satu janji kampanye politik bupati yang belum terkomunikasikan dengan anggota dewan,” imbuh dia, kala ditemui seusai paripurna.

Sejumlah anggota fraksi lain, seperti Tri Sandi Apriana, juga melempar interupsi. Dia menyayangkan mengapa paripurna harus gagal hanya lantaran tak memenuhi kuorum. “Kami setuju dengan Pak Sis (Siswono, Red). Kami di sini hadir mewakili nasib masyarakat. Kalau hari ini gagal lagi, kami yang hadir di sini bukan bagian dari penyebab kegagalan ini,” seru politisi Demokrat itu.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Sejumlah anggota DPRD Jember kembali berulah, Minggu (31/7) malam. Bagaimana tidak, Paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda LPP APBD) 2021 gagal disahkan. Penyebabnya, paripurna tidak kuorum karena 23 anggota dewan tidak hadir. Ini insiden kali kedua setelah paripurna sebelumnya tidak dihadiri 20 orang.

BACA JUGA : Total 103 Hektare Tambak Rusak akibat Banjir di Parigi, Sulteng

Dengan sikap anggota dewan yang tidak hadir dalam paripurna tersebut, Raperda LPP APBD 2021 harus menjadi perda, setelah disetujui Gubernur Jawa Timur nantinya. Dengan demikian, DPRD secara kelembagaan telah menjadi penghambat percepatan pembangunan di Jember. Ada kesan dewan menyandera LPP APBD 2021 untuk kepentingan tertentu. Akibatnya, paripurna yang tidak kuorum tersebut akan berdampak pada banyak hal. Termasuk pembangunan di Jember.

Terjadinya isu disharmoni yang menyelimuti lembaga eksekutif dan legislatif sepertinya tidak bisa ditutupi. Apalagi, ini terjadi sejak beberapa hari terakhir, saat Raperda LPP APBD 2021 mulai dibahas. Babak akhir pengesahan raperda juga gagal dan penyebabnya anggota dewan tidak kuorum. Dengan kata lain, eksekutif dan legislatif gagal menemukan kata mufakat.

Harapan Kabupaten Jember untuk bisa mengesahkan Perda LPP APBD juga harus ambyar. Dulu di era sebelum Hendy, hal ini kerap terjadi karena eksekutif sering terlambat dalam agenda-agenda rutin. Namun, gagalnya pengesahan LPP APBD 2021 kali ini murni karena oleh anggota dewan yang membolos saat paripurna sehingga tidak kuorum.

Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Agus Sofyan lagi-lagi tidak memenuhi kuorum seperti paripurna sebelumnya. Bahkan, paripurna juga sempat diskors karena alasan serupa, tak memenuhi kuorum. Anggota dewan yang mesti hadir dalam paripurna yakni minimal 33 dari 50 anggota dewan.

Paripurna yang sedianya terjadwal pukul 19.00, molor dan sempat dimulai pada 20.13. Agus Sofyan yang memimpin jalannya persidangan sempat membacakan pengantar sekitar selama 10 menit. Namun, belum lunas ia membacakan, tensi persidangan mulai menghangat. Banyak interupsi dari anggota.

“Ini ada pesan moral, teman-teman yang bolos. Mohon ini dipahami sebagai hak. Namun demikian, patut disampaikan ke publik, fraksi-fraksi berapa saja anggotanya yang hadir maupun yang tidak hadir,” pinta Siswono, anggota Fraksi GIB kala interupsi.

Siswono menduga, ketidakhadiran para anggota itu karena ada suatu permasalahan krusial menyangkut komunikasi antara bupati dengan DPRD yang kini tengah tersendat. “Pasti ada penyebab, bisa dari salah satu janji kampanye politik bupati yang belum terkomunikasikan dengan anggota dewan,” imbuh dia, kala ditemui seusai paripurna.

Sejumlah anggota fraksi lain, seperti Tri Sandi Apriana, juga melempar interupsi. Dia menyayangkan mengapa paripurna harus gagal hanya lantaran tak memenuhi kuorum. “Kami setuju dengan Pak Sis (Siswono, Red). Kami di sini hadir mewakili nasib masyarakat. Kalau hari ini gagal lagi, kami yang hadir di sini bukan bagian dari penyebab kegagalan ini,” seru politisi Demokrat itu.

SUMBERSARI, Radar Jember – Sejumlah anggota DPRD Jember kembali berulah, Minggu (31/7) malam. Bagaimana tidak, Paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda LPP APBD) 2021 gagal disahkan. Penyebabnya, paripurna tidak kuorum karena 23 anggota dewan tidak hadir. Ini insiden kali kedua setelah paripurna sebelumnya tidak dihadiri 20 orang.

BACA JUGA : Total 103 Hektare Tambak Rusak akibat Banjir di Parigi, Sulteng

Dengan sikap anggota dewan yang tidak hadir dalam paripurna tersebut, Raperda LPP APBD 2021 harus menjadi perda, setelah disetujui Gubernur Jawa Timur nantinya. Dengan demikian, DPRD secara kelembagaan telah menjadi penghambat percepatan pembangunan di Jember. Ada kesan dewan menyandera LPP APBD 2021 untuk kepentingan tertentu. Akibatnya, paripurna yang tidak kuorum tersebut akan berdampak pada banyak hal. Termasuk pembangunan di Jember.

Terjadinya isu disharmoni yang menyelimuti lembaga eksekutif dan legislatif sepertinya tidak bisa ditutupi. Apalagi, ini terjadi sejak beberapa hari terakhir, saat Raperda LPP APBD 2021 mulai dibahas. Babak akhir pengesahan raperda juga gagal dan penyebabnya anggota dewan tidak kuorum. Dengan kata lain, eksekutif dan legislatif gagal menemukan kata mufakat.

Harapan Kabupaten Jember untuk bisa mengesahkan Perda LPP APBD juga harus ambyar. Dulu di era sebelum Hendy, hal ini kerap terjadi karena eksekutif sering terlambat dalam agenda-agenda rutin. Namun, gagalnya pengesahan LPP APBD 2021 kali ini murni karena oleh anggota dewan yang membolos saat paripurna sehingga tidak kuorum.

Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Agus Sofyan lagi-lagi tidak memenuhi kuorum seperti paripurna sebelumnya. Bahkan, paripurna juga sempat diskors karena alasan serupa, tak memenuhi kuorum. Anggota dewan yang mesti hadir dalam paripurna yakni minimal 33 dari 50 anggota dewan.

Paripurna yang sedianya terjadwal pukul 19.00, molor dan sempat dimulai pada 20.13. Agus Sofyan yang memimpin jalannya persidangan sempat membacakan pengantar sekitar selama 10 menit. Namun, belum lunas ia membacakan, tensi persidangan mulai menghangat. Banyak interupsi dari anggota.

“Ini ada pesan moral, teman-teman yang bolos. Mohon ini dipahami sebagai hak. Namun demikian, patut disampaikan ke publik, fraksi-fraksi berapa saja anggotanya yang hadir maupun yang tidak hadir,” pinta Siswono, anggota Fraksi GIB kala interupsi.

Siswono menduga, ketidakhadiran para anggota itu karena ada suatu permasalahan krusial menyangkut komunikasi antara bupati dengan DPRD yang kini tengah tersendat. “Pasti ada penyebab, bisa dari salah satu janji kampanye politik bupati yang belum terkomunikasikan dengan anggota dewan,” imbuh dia, kala ditemui seusai paripurna.

Sejumlah anggota fraksi lain, seperti Tri Sandi Apriana, juga melempar interupsi. Dia menyayangkan mengapa paripurna harus gagal hanya lantaran tak memenuhi kuorum. “Kami setuju dengan Pak Sis (Siswono, Red). Kami di sini hadir mewakili nasib masyarakat. Kalau hari ini gagal lagi, kami yang hadir di sini bukan bagian dari penyebab kegagalan ini,” seru politisi Demokrat itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/