alexametrics
28 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Maju Mundur Pembahasan RTRW dan RTDR

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER LOR, Radar Jember – Pemkab Jember masih memiliki pekerjaan rumah berupa penataan kawasan kota hingga perdesaan. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, perda yang menjadi kitab petunjuk arah pembangunan Jember itu belum rampung.

BACA JUGA : Pesan Bupati Hendy untuk Tim Sepak Bola Jember ke Semifinal Porprov

Kabid Litbang Evaluasi Pembangunan Daerah dan SDGs Bappeda Jember Agus Sucahyo menyebut, secara teknis, tahapan konsultasi publik itu untuk memvalidasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang merupakan dasar penyusunan Perda RTRW dan berikutnya Perda RDTR. Menurutnya, Bappeda Jember hanya mengurus KLHS itu, dari yang semestinya menjadi domain atau wilayah kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember. “Kami hanya menyampaikan bagaimana KLHS itu, untuk kemudian divalidasi Pemprov Jatim nantinya. Karena kewenangan kami terbatas, pada validasi akhir nanti. Tetap DLH Jember dan Cipta Karya (DPRKPCK, Red) yang akan meneruskan validasi ke Pemprov Jatim,” jelas Agus.

- Advertisement -

JEMBER LOR, Radar Jember – Pemkab Jember masih memiliki pekerjaan rumah berupa penataan kawasan kota hingga perdesaan. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, perda yang menjadi kitab petunjuk arah pembangunan Jember itu belum rampung.

BACA JUGA : Pesan Bupati Hendy untuk Tim Sepak Bola Jember ke Semifinal Porprov

Kabid Litbang Evaluasi Pembangunan Daerah dan SDGs Bappeda Jember Agus Sucahyo menyebut, secara teknis, tahapan konsultasi publik itu untuk memvalidasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang merupakan dasar penyusunan Perda RTRW dan berikutnya Perda RDTR. Menurutnya, Bappeda Jember hanya mengurus KLHS itu, dari yang semestinya menjadi domain atau wilayah kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember. “Kami hanya menyampaikan bagaimana KLHS itu, untuk kemudian divalidasi Pemprov Jatim nantinya. Karena kewenangan kami terbatas, pada validasi akhir nanti. Tetap DLH Jember dan Cipta Karya (DPRKPCK, Red) yang akan meneruskan validasi ke Pemprov Jatim,” jelas Agus.

JEMBER LOR, Radar Jember – Pemkab Jember masih memiliki pekerjaan rumah berupa penataan kawasan kota hingga perdesaan. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, perda yang menjadi kitab petunjuk arah pembangunan Jember itu belum rampung.

BACA JUGA : Pesan Bupati Hendy untuk Tim Sepak Bola Jember ke Semifinal Porprov

Kabid Litbang Evaluasi Pembangunan Daerah dan SDGs Bappeda Jember Agus Sucahyo menyebut, secara teknis, tahapan konsultasi publik itu untuk memvalidasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang merupakan dasar penyusunan Perda RTRW dan berikutnya Perda RDTR. Menurutnya, Bappeda Jember hanya mengurus KLHS itu, dari yang semestinya menjadi domain atau wilayah kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember. “Kami hanya menyampaikan bagaimana KLHS itu, untuk kemudian divalidasi Pemprov Jatim nantinya. Karena kewenangan kami terbatas, pada validasi akhir nanti. Tetap DLH Jember dan Cipta Karya (DPRKPCK, Red) yang akan meneruskan validasi ke Pemprov Jatim,” jelas Agus.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/