“Tipe konsumen muslim di Kabupaten Jember dapat dikategorikan kedalam tipe konsumen muslim rasionalist. Hal ini disebabkan konsumen muslim di Kabupaten Jember dalam mengkonsumsi produk cenderung masih mengutamakan aspek pemenuhan kebutuhan dan kemanfaatan suatu produk semata, tanpa mempertimbangkan aspek apakah produk tersebut sudah terjamin kehalalannya, melalui indikator bersertifikat  halal atau tidak”.

IKLAN

Ungkapan ini dinyatakan oleh Afrilla Muarofah, seorang mahasiswi Pascasarjana IAIN Jember dalam forum sidang ujian Tesis pada bulan Juni 2020  lalu, yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Theory of Planned Behavior (TPB) Terhadap Perilaku Pembelian Produk Makanan dan Minuman dalam Kemasan Berlabel Halal di Supermarket Kabupaten Jember.

Terkait katagorisasi tersebut sesungguhnya Afrilla mendasari dengan pendapat Yuswohadi dkk (2014) dalam bukunya  yang berjudul Marketing to the Middle Class Muslim, dia menjelaskan bahwa pembagian kelas menengah muslim di Indonesia menjadi 4 sosok. Pertama, apathist, yaitu tipe konsumen yang memiliki pengetahuan, wawasan dan cenderung memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang masih rendah. Disamping itu, kepatuhan dalam menjalankan nilai-nilai Islam masih rendah. Kedua, rasionalist, yaitu tipe konsumen yang memiliki pengetahuan, open-minded, dan memiliki wawasan global, namun kepatuhan pada nilai-nilai Islam masih rendah. Ketiga, conformist, yaitu tipe konsumen muslim yang umumnya sangat taat ibadah dan menerapkan nilai-nilai Islam secara normatif. Keempat, universalist, yaitu tipe konsumen yang  memiliki wawasan luas, pola pikir global, dan melek teknologi, serta mereka teguh dalam menjalankan nilai-nilai Islam.

Yang menarik untuk dicermati dari pernyataan Afrilla adalah konteksnya dengan kondisi masyarakat kabupaten Jember saat ini, dan juga masyarakat daerah lain pada umumnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember pada tahun 2018 menyatakan data jumlah muslim di Kabupaten Jember sebanyak 2.459.685 jiwa. Berdasarkan data dari Pangkalan Data Pondok Pesantren (PDPP), jumlah pondok pesantren di Kabupaten Jember mencapai 611 pondok pesantren. Dengan penduduk mayoritas muslim dan didukung banyaknya pondok pesantren, menjadikan Kabupaten Jember mendapat predikat kota santri. Dengan demikian Kabupaten Jember memiliki potensi yang sangat baik terkait tingkat pembelian dari konsumen muslim terhadap produk halal, termasuk produk makanan dan minuman dalam kemasan bersertifikat halal.

Dari hasil penelitian Afrilla menunjukkan bahwa konsumen muslim  di Kabupaten Jember berniat untuk membeli produk makanan dan minuman dalam kemasan berlabel halal tergolong cukup tinggi sebesar 57%. Namun faktanya, dengan niat yang cukup kuat tersebut tidak menjamin konsumen muslim  melakukan pembelian produk berlabel halal. Nampak jelas bahwa konsumen muslim berkeyakinan kuat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal, tetapi praktek pemenuhan komsumsinya tidak memperhatikan produk bersertifikat halal.

Ada faktor yang menyebabkan konsumen muslim di Kabupaten Jember cenderung tidak benar-benar memprioritaskan dan mengutamakan pembelian produk-produk berlabel halal, yaitu adanya keterbatasan pengetahuan konsumen muslim dalam membedakan produk makanan dan minuman bersertifikat halal, termasuk juga label halal asli dengan label halal tiruan. Walaupun demikian konsumen muslim di kabupaten Jember mempunyai kesadaran yang baik terhadap produk makanan dan minuman dalam kemasan berlabel halal. Hal ini ditunjukkan dari sikap konsumen muslim bahwa mereka menyadari manfaatnya apabila membeli dan mengkonsumsi makanan dan minuman dengan kemasan  berlabel halal yaitu sebesar 49,5%.

Dari gambaran diatas maka nampak jelas bahwa konsumen muslim di kabupaten Jember dan daerah lain pada umumnya dapat dideskripsikan bahwa sesungguhnya mereka mempunyai keyakinan yang kuat dan kesadaran yang cukup baik tentang keharusan mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang berlabel halal. Tetapi dalam prakteknya mereka tidak membeli produk makanan dan minuman berlabel halal disebabkan faktor pengetahuan yang tidak baik tentang produk bersertifikan halal. Hanya ada 16 % konsumen muslim yang mampu mengontrol produk makanan dan minuman yang berlebel halal. Sedangkan yang  mampu membedakan produk yang berlabel halal baik yang asli label halal maupun label halal tiruan hanya 5,9 %.

Nah, disinilah pentingnya gerakan mitigasi literasi halal.

 

Mitigasi Literasi Halal

Meminjam istilah mitigasi dalam penanganan bencana maka konteks mitigasi dalam literasi halal dapat dilakukan dengan pendekatan Struktural dan Non Struktural. Mitigasi literasi halal ini menjadi urgen terkait dengan usaha-usaha untuk mengurangi kerentanan, pengaruh, dampak, dan resiko perubahan di negara-negara muslim (Global Changes in Moslem Countries) yang meliputi fashion, food, lifestyle. Termasuk di Indonesia. Disini diperlukan aksi nyata antara pemerintah (BPJPH dan LPPOM) bersama masyarakat (Perguruan Tinggi, MUI, Ormas Keagamaan, dunia usaha dan industi) dalam Mitigasi Literasi Halal.

Mitigasi Struktural. Langkah nyata dalam mitigasi literasi halal secara struktural adalah: Pertama, memperkuat legal standing produk dan sertifikasi halal, hal ini ditandai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33/2014 yang memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Disamping itu, dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 yang mengatur secara teknis terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Kemudian secara teknis diterbitkan Peraturan Menteri Agama RI No. 26 tahun 2019 yang mengatur lebih operasional jaminan produk halal tentang norma, sistem, mekanisme, prosedur, aturan, pelaku, biaya, sanksi dan lain-lain.

Kedua, langkah nyata berikutnya BPJPH membentuk satgas-satgas BPJPH wilayah dan bekerjasama dengan LPPOM-MUI untuk melaksanakan sertifikasi produk halal. Walaupun saat ini Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang   diperankan BPJPH baru sebatas LPPOM-MUI, ke depan perlu menggerakkan LPH dari prakarsa masyarakat misalnya Perguruan Tinggi dan Ormas Keagamaan, agar akselerasi produk dunia usaha dan industri halal semakin cepat dan dinamis.

Mitigasi Non Struktural, bentuk gerakannya adalah promosi, pendidikan dan pelatihan dengan menyatukan potensi strategis antara dunia usaha dan industri, perguruan tinggi dan ormas keagamaan. Bentuk nyata gerakan ini adalah: Pertama, sertifikasi terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Ayam/Unggas (RPA/RPU) baik yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat. Mengapa RPH dan RPA/RPU karena dari tempat ini bahan baku makanan yang berbahan daging disembelih, maka harus dilakukan sertifikasi halal agar produk-produk turunan dari daging ini terjamin kehalalannya.

Kedua, pentingnya pendidikan dan latihan bagi Penyelia Halal (PH) dan Juru Sembelih Halal (JULEHA). Setiap RPH, RPA/ RPU yang bersertifikat halal harus mempunyai Penyelia Halal dan JULEHA.

Ingat, Al Qur’an sudah menegaskan: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaetan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik” (Al-A’raf : 121).

Demikian pula, Rasulullah SAW memberikan peringatan: “Siapa yang daging (dalam tubuh)nya tumbuh dari sesuatu yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya”. (HR. Ibnu Hibban 11:35, Al Hakim dalam Mustadroknya 4:141)

Berdasarkan tantangan mitigasi literasi halal dengan aneka dinamika dan permasalahannya, Pascasarjana IAIN Jember melalui Program Studi Ekonomi Syariah telah mengembangkan kajian pada Studi Produk dan Sertifikasi Halal. Kajian ini sudah menjadi salah satu standar kompetensi yang dimiliki Lulusan program studi ini sejak tahun 2018. Wallahu ‘Alam.

 

*) Dr. H. Misbahul Munir, MM, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Jember.