Fenomena biaya pendidikan dan mutu pendidikan acapkali menimbulkan hal yang problematik. Dari satu sisi, orang ingin mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, namun pada sisi yang lain kita dihadapkan dengan biaya pendidikan yang tidak terjangkau semua orang alias mahal. Problematika yang muncul lainnya adalah adanya penyelewengan/ penyalahgunaan  dana pendidikan sebagaimana beberapa kali diberitakan media massa. Akhirnya, orang tua yang mengeluarkan biaya pendidikan untuk anak-anaknya pun memprotes karena adanya ’’biaya’’ pendidikan yang disunat.

IKLAN

Fenomena lain menunjukkan, lembaga pendidikan dengan ’biaya tinggi’ juga berhasil menaikkan mutu pendidikannya dengan raihan akreditasi yang memuaskan.  Dalam konteks ini, orang beranggapan bahwa, ’’biaya pendidikan tinggi, kualitas pendidikan akan baik,’’ karena ada realitas empirik yang ditemui di sejumlah lembaga pendidikan.

Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, terutama pasca era revolusi industri 4.0, persaingan antara lembaga pendidikan berlangsung sengit. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan memanaje pembiayaan pendidikan yang lebih kredibel sehingga dapat menyelenggarakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, baik oleh lembaga pendidikan penyelenggara maupun orang tua yang memilih lembaga pendidikan tersebut.

Kajian dalam perspektif ini mencoba membaca secara jernih manajemen pembiayaan pendidikan dengan perspektif Islam. Tentu saja, ajaran  Islam memiliki seperangkat peraturan dalam Al Quran dan As Sunnah yang menjelaskan mengenai pengelolaan/ manajemen pembiayan pendidikan tersebut.

 

Menyoal Biaya Pendidikan

Pada perkembangan zaman globalisasi seperti saat ini, harus diakui, bahwa keberhasilan mutu pendidikan salah satunya ditentukan oleh manajemen pembiayaan. Ini sudah pemahaman jamak, karena manajemen pembiayaan dapat dinyatakan sebagai komponen penting yang dapat menjamin terlaksananya kegiatan dan program sesuai standar mutu Pendidikan. Hal ini salah satunya dibuktinya dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang menetapkan standar pembiayaan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sayang dan seringkali menjadi ironi, karena dalam realitasnya masih terjadi berbagai bentuk penyimpangan anggaran pendidikan dengan berbagai macam alasan.

Mengenai pembiayaan pendidikan ini, Islam sebagai ajaran yang paripurna memberikan aturan yang jelas mengenai pembiayaan pendidikan itu. Hal ini dapat dipahami dari pemakna Surat Al-Mujadilah ayat 12-13 yang menurut para ahli tafsir memberikan pelajaran bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan itu tidak gratis.

Dalam ayat ini,  Allah SWT memberikan persyaratan kepada kaum muslimin yang hendak bertanya (belajar) kepada Rasulullah SAW  untuk mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Dalam konteks ini, makna mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa kita asumsikan sebagai biaya pendidikan (pembelajaran) yang harus dikeluarkan oleh si pencari ilmu.

Kalau kita meneliti secara empiris, konsep yang diajarkan dalam surat al-Mujadilah ayat 12-13  ini telah diterapkan oleh lembaga pendidikan pesantren tradisional di nusantara. Para santri yang menuntut ilmu kepada kyainya tidak dibebankan untuk membayar dengan berupa jumlah uang. Diantara para wali santri itu ada yang membawa hasil pertanian-berupa padi, ataupun ada yang membawa hasil perladangan- seperti ketela, pisang ataupun yang lainnya; atau bahkan ada di antara mereka yang hanya membawa kayu bakar.

Selanjutnya, di pesantren tradisional pun tidak mempersalahkan santri yang tidak mampu membayar berupa materi ataupun barang. Biasanya, para santri diberdayakan oleh para kyai untuk membantu mengurus kekayaan kyai, seperti memelihara kolam, mencangkul di sawah, ataupun bekerja di kebun atau ladang. Hal ini menunjukkkan bagaimana para kyai yang mengajar di pesantren tradisional menerapkan prinsip pembiayaan sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Mujadilah ayat 12-13.

Untuk itu, dengan kebolehan mengelola pembiayaan pendidikan agar bermutu, maka diperlukan suatu manajemen pembiayaan agar penyelenggaraan pendidikan meriah mutu yang berkualitas. Disini, sangat penting menegakkan prinsip-prinsip manajemen pembiayaan yang berdimensi tidak hanya hubungan antara produsen/ penyelenggara pendidikan dengan konsumen/ pengguna layanan pendidikan. Islam tidak boleh hanya meletakkan hubungan yang bersifat materiil saja.

 

Prinsip Manajemen Pembiayaan

Kalau dipahami dalam sejumlah litertur dan praktik penyelenggaraan pembiayaan pendidikan, ada beberapa prinsip  manajemen pembiayaan pendidikan yang harus dierapkan dalam rangka meraih peningkatan mutu sekolah yang dikembangkan berdasarkan, yaitu; nilai ibadah/ religius; biaya pendidikan ditanggung bersama; kualitas pendidikan Islam yang bermutu dan berdaya saing; dapatmemenuhi standar mutu pendidikan nasional/ internasional; pengelolaan biaya pendidikan dijalankan dengan amanah dan jujur.

Dengan mendasarkan pada nilai ibadah, maka akan membangkitkan amanah dan jujur pada penyelenggara pendidikan, sehingga kasus seperti penyelewengan biaya pendidikan tidak akan terjadi. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, prinsip ini tidak boleh hilang untuk menjawab tantangan kualitas pendidikan itu.

Penting dicatat disini adalah bahwaprinsip manajemen pembiayaan pendidikan yang dipergunakan juga mengandung nilai-nilai yang bertujuan meraih kualitas pendidikan yang diinginkan. Prinsip yang penting diterapkan  adalahamanah, jujur, gotong royong, tepat sasaran, efektif, adil, berbasis prioritas dan berkesinambungan.

Melalui penerapan prinsip manajemen pembiayaan pendidikan yang ditempuh oleh penyelenggara lembaga pendidikan/ sekolah, maka akan terjadi sinergi yang menguatkan hubungan yang harmonis antara penyelenggara dengan orang tua/ wali murid/ wali mahasiswa. Untuk itu, penyelenggara pendidikan akan melakukan tahapan proses menuju mnajemen pembiayaan pendidikan yang berkualitas.

Kalau kita pahami, proses manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan/ sekolah dilakukan melalui;  perencanaan penganggaran terpadu berbasis prioritas; menerapkan program grade based system; evaluasi menerapkan model internal; serta  pertanggung jawaban menerapkan model audit keuangan dankinerja pengelolaan biaya pendidikan.

Tentu saja, melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan ini tidak gampang. Pemilihan kredibilitas orang-orang yang mengelola pembiayaan ini harus diperketat agar sesuai dengan idealitas. Memang tidak mudah, tetapi agar raihan mutu pendidikan tercapai, proses memanaje pembiayaan pendidikan adalah keniscyaan.

 

Strategi Manajemen Pembiayaan

Dalam rangka meraih manajemen pembiayaan yang berkualitas, menghendaki suatu strategi yang jelas, terencana, dan terukur.  Hal ini membutuhkan ’’ahli strategi’’ yang dapat merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, memimpin, dan mengontrol pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan itu. Setidaknya, ada beberapa strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan/ sekolah dilakukan dengan; penyusunan anggaran (budgeting) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/ RKAS; pembukuan (accounting) dilakukan bendahara yayasan sekolah; pemeriksaan (auditing) dilakukan pimpinan yayasan dan stakeholder secara objektif dan berkelanjutan.

Dengan strategi manajemen pembiayaan pendidikan yang dilandasi dengan prinsip ajaran Islam itu, maka kulitas mutu pendidikan akan dapat kita raih secara maksimal.  Untuk itu, model penganggaran pendidikan terpadu berbasis priority quality penting diterapkan agar idealita mutu pendidikan sumber daya manusia Indonesia menjadi realita.Semoga.

 

Dr. H. Zainuddin Al Haj Zaini, Lc., M. Pd.I, Dosen Pascasarjana IAIN Jember, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam/ MPI Pascasarjana IAIN Jember.