Beberapa hari terakhir ini masyarakat  ramai membincangkan wacana peleburan mata pelajaran (mapel) Agama dengan yang lain. Ini dipicu oleh beredarnya dokumen tentang penyederhanaan Kurikulum 2013 (K-13) yang di dalamnya  ada rencana peleburan mapel Agama dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).  Sebelumnya,  kedua mapel itu berdiri sendiri  masing-masing bernama   Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta PPKn. Dalam penyederhanaan K-13 kedua mapel itu lebur menjadi Pendidikan Agama, Kepercayaan, dan Nilai-Nilai Pancasila.

IKLAN

Dokumen itu merupakan  materi FGD  Struktur  Kurikulum Sekolah Dasar (SD) sebagai rangkaian dari kebijakan   Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju, tentang Merdeka Belajar.  Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa  PPKn di jenjang  SD difokuslan pada nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan dengan mapel Agama dan Kepercayaan, Bahasa Indonesia dan kokurikuler

Wacana ini menimbulkan polemik di masyarakat.  Orang tua, guru, dan para praktisi pendidikan khawatir penyederhanaan ini menjadikan mapel agama lebur dengan mapel lain. Wacana integrasi mapel Agama ini juga menimbulkan kekhawatiran  hilangnya elan vital agama sebagai sarana pembentukan karakter religius siswa.  Menjawab kekhawatiran itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan dalam virtual dengan Komisi X DPR, pada Senin 22 Juni 2020, bahwa sampai saat ini tidak ada keputusan maupun rencana peleburan beberapa mapel. Lebih jauh Menteri Nadiem menegaskan mapel Agama sampai saat ini tetap berdiri sendiri (stand alone) sebagai subjek.

Mapel Agama sudah semestinya berdiri sendiri tanpa harus diintegrasikan dengan subjek lain. Sebab, agama merupakan hak yang paling asasi di antara hak asasi manusia.  Itulah sebabnya Founding Father negara kita menjadi dasar ketuhanan dalam sila pertama Pancasila. Negara juga menjamin kebebasan masyarakat Indonesia untuk beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2).

Keberadaan Mapel Agama secara khusus diatur dalam  Undang-undang Sistem Pendidikan (UU Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003. Pada pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Adapun pendidikan agama yang di maksud dalam undang-undang itu diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Di dalamnya ditegaskan bahwa Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Dari sini dapat dikatakan keberadaan Mapel Agama memiliki landasan yang kuat baik secara konstitusional, yuridis, maupun operasional. Sehingga kurikulum apa pun yang diterapkan dalam Sistem Pendidikan Nasional tidak boleh menafikan keberadaan Mapel Agama ini, sebagai subjek yang berdiri sendiri tanpa harus diintegrasikan dengan mapel lain. Pendidikan Agama sendiri memiliki fungsi yang sangat strategis dalam upaya pembentukan karakter anak bangsa.  Merujuk pada PP 55 Tahun 2007,  pendidikan agama diberikan tidak sebatas untuk  memberikan pengetahuan, tetapi lebih jauh guna pembentukan sikap dan kepribadian  serta kemampuan untuk mengamalkan  ajaran agama masing-masing peserta didik.

Di dalam setiap agama–meminjam istilah Amin Abdullah–mengandung unsur nonfalsilable postulated Alternate Realities berupa kepercayaan, keimanan, akidah, maupun credo yang diasumsikan pasti benar dan tidak bisa dipermasalahkan atau dipertanyakan oleh siapa pun. Unsur ini tidak bisa dikaji dengan pendekatan kefilsafatan atau pendekatan ilmu pengetahuan lainnya. Oleh karenanya, perlakuan terhadap mapel Agama  tidak bisa disamakan dengan mapel lain. Agama bukan sebatas pengetahuan, tetapi juga terdapat doktrin, ritual, teks suci, serta moralitas yang tidak ditemui pada mapel lain.

Setiap agama juga memiliki  lembaga-lembaga khusus  guna  memperkuat eksistensinya. Lembaga itu bisa berupa tokoh agama, organisasi, atau lembaga keagamaan yang memiliki  otoritas dan tanggung jawab mempertahankan eksistensi sebuah agama. Itulah sebabnya pada UU Sisdiknas Pasal 12 ayat (1), juga ditegaskan kewajiban  tiap satuan pendidikan untuk menyediakan guru agama yang sama dengan keyakinan peserta didiknya meski dia minoritas. Guru agama ini nantinya yang memiliki otoritas untuk memperkuat keberagamaan peserta didiknya.

Dengan demikian, keberadaan lembaga pendidikan keagamaan menjadi sangat penting untuk memenuhi amanah undang-undang tersebut. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengajarkan agamanya. Menjadi tugas lembaga keagamaan untuk mempersiapkan guru-guru yang memiliki keahlian tentang agama dan sekaligus bisa menerjemahkan ke dalam kurikulum yang ada.

Saat ini pemerintah sedang menggalakkan Merdeka Belajar dengan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk tercapainya proses belajar yang dapat menumbuhkan kemerdekaan belajar. Ciri utama dalam Kurikulum Merdeka adalah pemberian kewenangan setiap satuan pendidikan untuk menciptakan kurikulum sendiri. Guru juga diberi keleluasaan untuk merancang silabus/rencana pembelajaran per semester berdasarkan buku teks pelajaran dan sumber lainnya. Buku ajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebatas sebagai alternatif, bukan kewajiban sesuai semangat Merdeka Belajar. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar juga menuntut keberadaan Guru Merdeka. Setidaknya ada  lima kemampuan yang harus dimiliki Guru Merdeka yakni: menyuburkan motivasi internal, melibatkan murid menetapkan tujuan, memberikan umpan balik yang konstruktif, menunjukkan murid manfaat belajar dan menyediakan tantangan yang bertingkat dan bermakna.

Lembaga keagamaan dalam hal ini perguruan tinggi keagamaan (PTK) mengemban tugas penting untuk menyiapkan sosok-sosok Guru Agama sesuai indikator kemampuan Guru Merdeka. Guru Agama itu juga dituntut memiliki pemahaman agama yang tidak saja monodisipliner, tetapi juga harus interdisipliner bahkan bisa mencapai multidisipliner. Sehingga mereka tidak saja cakap dibidang ilmu agamanya, tetapi juga mampu mengintegrasikan dengan disiplin ilmu lain, dan mampu beradaptasi dengan realitas perubahan peradaban yang semakin kompleks. PTK hendaknya juga mampu menyiapkan guru-guru dan praktisi pendidikan yang memiliki wawasan luas sehingga siap untuk dibawa ke ranah percaturan global.

Tugas berat PTK ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia. Dalam Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia, Jumat (19/6/2020), Presiden RI Joko Widodo menyatakan dukungan dan persetujuan untuk memperkuat Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui percepatan peningkatan status sembilan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Kesembilan PTKIN itu adalah: IAIN Jember, IAIN Surakarta, IAIN Tulungagung, IAIN Purwokerto, IAIN Ambon, IAIN Bengkulu, IAIN Samarinda, IAIN Palu, dan IAIN Gorontalo. Dengan alih status ini akan semakin mendorong terciptanya tenaga ahli, guru, dan praktisi pendidikan yang ahli di bidang agama yang berwawasan interdisipliner dan multidisipliner.

Penting dicatat di sini, IAIN Jember khususnya Program Pascasarjana telah sejak lama memfokuskan diri pada upaya penyiapan tenaga ahli di bidang agama tersebut. Di dalamnya terdapat Program Studi Pendidikan Agama Islam (Prodi PAI)  dan Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Prodi PGMI) yang siap untuk mencetak praktisi pendidikan agama yang berwawasan interdisipliner dan multidisipliner, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Bukan itu saja, sejak tahun  2018 kedua prodi ini telah mengembangkan kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga yakni Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka  diseminasi hasil penelitian dan  kekayaan ilmiah para dosen dan mahasiswa untuk di tampilkan dalam kancah internasional. Baru-baru ini, tepatnya tanggal 18 Juni 2020, Prodi PAI dan Prodi PGMI juga mendelegasikan empat  dosen dan 24 mahasiswa untuk menjadi narasumber dalam Webinar Internasional yang diselenggarakan dengan oleh Yala Rajabath University Thailand. Para dosen dan mahasiswa itu berdiskusi dalam Webinar Internasional bersama 80 narasumber dari Malaysia, Thailand dan Brunei Darusalam. Kerja sama internasional semacam ini sangat penting tidak saja untuk menambah wawasan dan pengalaman para dosen dan mahasiswa, lebih dari itu juga untuk memperkuat eksistensi lembaga keagamaan kita tidak saja di forum nasional tetapi juga di forum internasional. Wallahu a’lam.

*Dr. Dyah Nawangsari, M. Ag, Kaprodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Jember