Kepemimpinan ialah kemampuan untuk memengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target (goal) organisasi yang telah ditentukan. Pemimpin adalah individu yang memimpin, kepemimpinan adalah sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kepemimpinan identik dengan seorang laki-laki, namun perempuan bukan berarti tidak memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin layaknya laki-laki.

IKLAN

Perbedaan perspektif kepemimpinan perempuan disebabkan oleh ketidakpahaman dalam membedakan antara gender dengan jenis kelamin. Bagi perempuan, kesenjangan gender merupakan kenyataan yang harus dihadapi hampir di setiap ranah publik maupun privat, domestik-reproduktif maupun produktif.

Di Indonesia sendiri soal kepemimpinan perempuan sesungguhnya masih menjadi perdebatan. Sebagian masyarakat menganggap perempuan tidak pantas menjadi pemimpin, beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwasannya wanita hanya pantas bekerja di dalam rumah. Yang pantas menjadi pemimpin adalah laki-laki, dalam hal ini perempuan masuk ke dalam bagian masyarakat “second class” yang tersubordinasi dari kaum laki-laki. Wajar kemudian muncul wacana-wacana atau isu-isu tentang kesetaraan gender di masyarakat.

Kesetaraan gender muncul sebagai upaya pemberdayaan perempuan yang selama ini sering dibatasi oleh nilai sosio-kultural masyarakat. Tentang gender, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang sosial. Kultur sosial budaya yang ada menempatkan perempuan pada kelas kedua. Perempuan lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki.

Dan perbedaan gender sering kali menjadi suatu permasalahan yang menjadi tolak ukur dalam menentukan seorang pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman perbedaan gender sudah serius menjadi suatu permasalahan yang menjadi tolak ukur dalam menentukan seorang pemimpin.

Pemikiran dan konsep gender pun muncul dengan berbagai aspek kajian, termasuk kajian religius. Dalam hal religius erat kaitannya dengan sebuah pesantren, di mana eksistensi pesantren di Indonesia akan terus menjadi perhatian dan menarik. Pesantren sebagai lembaga pendidikan, mampu mendapatkan simpati dan dukungan dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan masuknya sistem pendidikan. UU Nomor 18 Tahun 2019 menjadi dasar hukum bagi keberlangsungan pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga keutuhan NKRI.

Indikasi tentang bias gender juga sering terlihat pada kajian kitab kuning yang dipelajari santri di pesantren. Di dalamnya berbicara mengenai martabat perempuan selalu diposisikan lebih rendah daripada laki-laki. Islam tidak pernah melarang laki-laki ataupun perempuan menjadi seorang pemimpin, begitu juga sebaliknya Tuhan menciptakan manusia adalah sebagai sebaik-baik pemimpin.

Dalam Islam, yang membedakan seseorang dengan yang lain adalah kualitas ketakwaannya, kebaikannya selama hidup di dunia, dan warisan amal baik yang ditinggalkannya setelah ia meninggal sesuai dengan (QS. Al-Hujurat 49: 13). Dalam hal ini juga diperjelas bahwa kepemimpinan manusia antara laki-laki dan perempuan tidak dipermasalahkan dalam Islam, siapa yang mampu menjadi pemimpin maka ia boleh menjadi seorang pemimpin baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena sejatinya manusia senantiasa dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun, berbeda halnya dengan seorang pemimpin yang hidup dalam lingkup pesantren, pemimpin perempuan masih menjadi hal tabu dan banyak dibicarakan oleh masyarakat sekitar.

Secara umum ketika bicara soal kepemimpinan terlebih kepemimpinan di pesantren, alam bawah sadar sebagian masyarakat akan mengatakan bahwa ia adalah sosok kiai. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pesantren yang dipimpin oleh seorang kiai sebagai perintis dan pengembang Pesantren. Padahal sebenarnya tidak sedikit juga pesantren yang dipimpin oleh seorang nyai. Jika kita menelaah lebih jauh lagi ternyata perempuan (nyai) juga mempunyai potensi jiwa kepemimpinan yang tidak jauh berbeda keahliannya dalam memberi arahan, dalam berorasi maupun beretorika atau bahkan memberi gagasan.

Sebagaimana dikemukakan Gus Dur bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya mempunyai derajat yang sama, memiliki persamaan hak, kewajiban dan kesamaan kedudukan. Ia mendasarkan pada konsep al-kulliyah al-khams (lima prinsip umum) yang ada dalam Islam yaitu, hak dasar bagi keselamatan fisik, hak keselamatan keyakinan, kesucian keturunan dan keselamatan keluarga, hak keselamatan milik pribadi, dan hak keselamatan profesi atau pekerjaan. Kelima hak ini merupakan hak dasar yang dimiliki perempuan dan laki-laki secara bersama-sama.

Reformasi di Indonesia telah memberikan harapan yang besar bagi kaum perempuan yang selama ini terpasung dalam segala hal. Kebangkitan kaum perempuan harus membawa perubahan dan perkembangan. Pada diri perempuan melekat multi peran, tidak lagi terpaku pada peranan menjadi istri atau ibu semata-mata, tetapi telah terorientasi pada pemanfaatan kualitas eksistensinya selaku manusia.

Kepemimpinan di pesantren bisa berada di tangan perempuan (nyai), dan biasanya perempuan (nyai) hanya dianggap sebagai pelengkap keberadaan kiai sebagai pemimpin spriritual di sebuah pesantren. Dan ketika kiai wafat maka yang menggantikan takhta kepemimpinan di pondok pesantren adalah putranya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku lagi karena perempuan dapat menjadi pemimpin di sebuah pesantren.

Perempuan harus mampu menjadi pengasuh dan mempunyai otoritas yang penuh dalam pengembangan pesantren. Mampu membawa pesantrennya masing-masing mengarungi derasnya arus perubahan dan modernisasi. Tidak hanya berorientasi pada pengembangan pendidikan keagamaan saja, akan tetapi juga mempunyai orientasi terhadap pemberdayaan masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial dan politik.

Jadi bisa menciptakan harmonisasi masyarakat sehingga masyarakat mampu menerima kehadirannya di tengah kontroversi terhadap kepemimpinan perempuan dan mampu menarik simpati masyarakat dan dapat memecahkan suatu masalah. Di samping itu, dapat mengantarkan dan mengembangkan pesantren dalam kontestasinya membangun anak negeri. Pesantren yang membangun bangsa sebagai lembaga dakwah, sosial, perjuangan dan pendidikan.

Seperti halnya eksistensi peran ulama perempuan yang digelar di Jakarta baru-baru ini secara konstektual dapat terwujud dan banyak diketahui di Indonesia. Contohnya dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang berhasil mengeluarkan fatwa atas tiga isu besar, yakni kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan alam. Peran wanita dapat mengatasi permasalahan yang kerap terjadi seperti kekerasan perempuan, tawuran pelajar, pernikahan dini dan sebagainya. Sehingga peran kepemimpinan seorang wanita dapat diakui keberadaannya dan menjadi pemimpin perempuan pribadi yang tangguh dengan komitmen yang selalu dijunjung tinggi.

*) Lailatul Usriyah, Mahasiswa S-3 Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Jember. Artikel ini dipresentasikan di Universiti Putra Malaya (UPM) Malaysia pada Senin, 3 Februari 2020 dalam International Joint Seminar bertema “Islamic Education Management in The IR 4.0 Era: Prospect and Challenges”.