Diskusi tentang alih status IAIN Jember menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember) terus bergulir. Dalam berbagai kesempatan, banyak yang mengulas tentang sosok KH Achmad Siddiq (selanjutnya ditulis KHAS) yang menjadi nama UIN satu-satunya di wilayah Tapal Kuda (Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi) dan Bali ini. Tentu saja, beragam pandangan “khas” itu mudah dijumpai di era internet ini hanya dengan mengklik nama “KH Achmad Siddiq” melalui mesin pencari informasi (search engine) Google. Bisa dicoba!

Media massa nasional Republika Online, misalnya pernah menurunkan reportase bersambung tentang sosok KHAS. NU Online, pada edisi Oktober 2020 menurunkan wawancara dr H Fahmi D Saifuddin dan KH Muhith Muzadi menjelang Munas Alim Ulama NU tahun 1983 hingga jelang Rapat Pleno Gabungan PBNU tahun 1985 secara bersambung. Sebagai salah satu platform media online terbesar di Indonesia, NU Online menampilkan wawancara orisinal pandangan KHAS soal relasi keagamaan dan kenegaraan.

Tak hanya media massa, kajian pemikiran KHAS ini menjadi penelitian ilmiah secara berkelanjutan, mulai jenjang S-1, S-2, hingga S-3 yang dilakukan berbagai kampus di Nusantara, baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kajian-kajian yang multiperspektif terhadap pandangan “ulama khos” ini merupakan salah satu bentuk kelayakan untuk menjadikan nama beliau sebagai “identitas” UIN Jember ini.

Pokok-Pokok Pemikiran KHAS

Seorang cendekiawan, Prof Dawam Rahardjo pernah menyampaikan pandangannya terhadap KHAS bahwa, “Cara dia (KH Achmad Siddiq) membahas dan memecahkan hubungan antara Pancasila dan Islam tidak saja sistematis, tetapi juga logis tanpa nada apologi. Keterangannya itu bisa dimengerti oleh Pemerintah karena menggunakan terminologi politik modern. Tetapi rakyat juga bisa memahami dan juga menerima argumentasinya karena didasarkan pada metodologi pembahasan fiqih yang dikenal masyarakat.” Pendapat intelektual muslim Prof Dawam ini mewakili keluasan dan keunggulan pemikiran KHAS di dalam berbicara kebangsaan dan keagamaan (Islam).

Dalam kesempatan mengisi webinar nasional Refleksi Kebangsaan Menuju 2021 bertema Menyemai Pemikiran KH Achmad Siddiq tentang Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara, ada beberapa catatan menarik dan “khas” tentang sosok dan jasa besar KHAS untuk agama dan bangsa. Pokok pemikiran yang penting untuk diteladani dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan dalam rangka menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang penuhi harmoni. Pertama, KH Achmad Siddiq adalah Rois Am PBNU 1984-1989 yang berasal Jember. Sejak muda, KHAS dikenal sebagai pejuang melawan penjajah Belanda. Beliau memiliki legacy pada kita semua tentang hubungan Islam (agama) dan Pancasila, terutama pada masa-masa kritis Orde Baru. Ulama kharismatik KH Asad Syamsul Arifin, misalnya pernah mengatakan, “Cukuplah amal KH Achmad Siddiq menjadikan Pancasila dan Islam sebagai bekal masuk surga”.

Kedua, dalam Muktamar NU 1984 di Situbondo, NU merupakan ormas yang pertama kali menerima Pancasila sebagai asas tunggal di tengah banyak ormas dan OKP (organisasi kemasyarakatan pemuda) yang menentangnya. Penerimaan NU terhadap asas tunggal Pancasila lebih kepada misi bahwa Pancasila sebagai konsensus kebangsaan perlu dipertegas menjadi pondasi kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Penerimaan NU terhadap Pancasila tak lepas dari peran KHAS yang secara logis memberikan argumentasi yang rasional sehingga dapat diterima peserta muktamar NU.

Ketiga, dalam pemikiran KHAS disampaikan bahwa, Alquran menyebut tiga kali lafal asas yang ketiga-tiganya mengenai asas pendirian masjid (ibadah), yaitu takwa. Ayat yang menjelaskan hal tersebut ada dalam Alquran Surat At-Taubah ayat 108-109. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam, ikhlas dan takwa itulah yang mutlak asasi. Hal ini menjadi pijakan para ulama pendiri NU yang mencukupkan diri dengan asas ikhlas dan takwa dalam amal ibadah dan amal perjuangannya.

Keempat, dalam pemikiran KHAS, Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang menjadi asas bangsa Indonesia. Deklarasi hubungan Islam dan Pancasila, lanjut KHAS, tidak berarti menyejajarkan Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Karena demikian ini dapat merendahkan Islam dengan ideologi atau isme-isme tertentu. Pemikiran ini menjawab anggapan keliru sebagian orang saat itu bahwa menerima Pancasila sebagai asas tunggal berarti menghilangkan iman; mereka yang menerima asas tunggal Pancasila dipandang sebagai orang kafir; bahkan menerima kedua, masih menurut mereka, berarti musyrik.

Kelima, KHAS juga menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa Islam yang dicantumkan sebagai asas dasar itu adalah Islam dalam arti ideologi, bukan Islam dalam arti agama. Ini bukan untuk menafikan Islam sebagai agama, tetapi mengontekstualisasikan bahwa Islam tidak hanya berperan sebagai jalan hidup, tetapi juga sebuah ilmu pengetahuan dan pemikiran yang tidak lekang seiring perubahan zaman. Ideologi adalah ciptaan manusia. Orang Islam boleh berideologi apa saja asal tidak bertentangan dengan Islam, sebagaimana Pan-Islamismenya Jamaluddin Al-Afghani untuk melawan ideologi-ideologi lainnya. Karena saat itu dunia Timur sedang berada dalam penjajahan dan “tidur nyenyak” dalam cengkeraman penjajahan sehingga butuh Pan Islamisme untuk melawan penjajahan.

Keenam, dalam pemikiran kebangsaan KHAS, Pancasila adalah sebanding dengan Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) . Keduanya sama-sama menjadi konsesus umat Islam dengan umat yang lain. Jika Piagam Madinah adalah konsensus Nabi Muhammad dengan orang Madinah pada masa kenabian, maka Pancasila adalah konsesus umat Islam Indonesia dengan elemen bangsa lain pada masa kemerdekaan mulai 1 Juni, 22 Juni dan 18 Agustus 1945 sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Ketujuh, dalam pandangan KHAS, selain Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga bagian penting untuk mewujudkan cita-cita baldatun thayibatun wa rabbun ghafur. (negara makmur yang sejahtera dan sentosa). Bagi KHAS, NKRI adalah jembatan (wasilah) menuju ultimate goal, tujuan utama berbangsa dan bernegara, yaitu baldatun thayibatun wa rabbun ghafur. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah, “Al-wasail hukmul maqashid”, yakni perantara itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuan hukumnya wajib, maka perantara (wasilah) juga wajib adanya. Kalau tujuan haram, maka perantara juga haram.

Kedelapan, untuk menguatkan Pancasila dan NKRI, KHAS memperkenalkan Trilogi Ukhuwah untuk masyarakat Indonesia, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan antar sesama umat Islam. Bahwa umat Islam dengan berbagai aliran keagamaan satu dengan lainnya adalah bersaudara, saling menguatkan dan mengokohkan. Ukhuwah wathaniyah, artinya persaudaraan yang dirajut secara harmoni sebagai sesama anak bangsa tanpa melihat suku bangsa, agama, tempat dan sebagainya. Sedangkan, ukhuwah basyariyah, maksudnya persaudaraan yang dibangun atas dasar kemanusiaan universal. Orang Indonesia sama dan setara dengan orang lain yang berada dalam berbagai wilayah di dunia dalam berkontribusi menciptakan perdamaian dunia.

Kesembilan, pemikiran Keislaman Moderat KH Achmad Shidiq ditunjukkan dengan empat hal pokok; (a) Sholat Berjamaah; (b) Membaca Alquran; (c). Membaca sholawat Nabi; dan (4) Tidak berbuat dzalim. Semua ini adalah ajaran Islam yang diprioritaskan oleh KHAS menjadikan ajaran Islam rahmatan lil alamin yang mudah dicerna dan mudah dipraktikkan dalam keseharian umat.

Kontribusi besar KHAS dalam melahirkan pandangan “khas” mengenai relasi keagamaan dan kebangsaan inilah yang menjadi salah satu dasar mengapa IAIN Jember harus berubah menjadi UIN KHAS Jember. Sebuah cerminan bahwa ke depan kampus ini akan menjadi “kampus harmoni” karena civitas academica bersama masyarakat selalu menjaga mesranya hubungan Ke-Islaman dan Keindonesiaan sebagaimana pemikiran KHAS. Semoga!

*) Prof Dr H Babun Suharto SE MM, Rektor IAIN Jember, Inisiator nama Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember), Guru Besar Ilmu Manajemen.