RADAR JEMBER - Tulisan ini terinspirasi dari canel DW Dokumenter yang mengulas negara Liberland. Negara yang tidak diakui, tapi punya presiden. Bagi yang merasa risau, frustrasi dengan kondisi negara, ada baiknya pindah ke negara yang menjamin kebebasan itu. Mari nikmati liburan hari Minggu dengan narasi ini dan tentu Koptagul, wak!
Bosan dengan sistem pemerintahan? Merasa pajak seperti mantan yang tak mau move on? Regulasi datang silih berganti seperti notifikasi pinjol? Tenang. Ada “tanah harapan” bernama Liberland. Negara yang tidak diakui, tapi punya presiden. Iya, ini bukan sinetron. Ini nyata. Atau setidaknya, separuh nyata.
Berlokasi di tepi Sungai Donau, di antara Kroasia dan Serbia, berdiri sebidang lahan rawa seluas 7 km² yang diklaim sebagai negara sejak 2015 oleh seorang politikus libertarian asal Ceko, Vit Jedlička. April 2025 kemarin, mereka merayakan ulang tahun ke-10. Jalan menuju lokasi bahkan sudah ditandai di Google Maps. Ada “Jalan Liberty”. Dramatis? Tentu. Di atas rawa, imajinasi tumbuh subur.
Liberland menjanjikan surga libertarian. Birokrasi minimal, pajak sukarela, administrasi digital berbasis blockchain, kewarganegaraan online. Syaratnya? Jangan komunis. Sesederhana itu. Demokrasi versi mereka bukan “satu orang satu suara”, tapi “siapa paling berkontribusi, dia paling bersuara”. Merit jadi mata uang politik. Semakin banyak merit (dan tentu saja uang, waktu, tenaga), semakin besar hak suara. Kedengarannya adil? Atau terdengar seperti saham negara?
Presidennya keliling dunia mencari investor. Dari Dubai sampai Berlin. Di Dubai, mereka punya kantor perwakilan sejak 2024 di zona bebas DMCC.
Tiket perayaan 10 tahun? Ada yang 999 euro (sekitar Rp19 juta). Harga paspor? 10.000 dolar AS per individu (sekitar Rp160 juta), 20.000 dolar per keluarga (sekitar Rp320 juta). Paspor ini simbolis dan belum diakui internasional. Tapi, simbol kadang lebih kuat dari kenyataan, setidaknya di brosur promosi.
Pendukungnya bukan orang sembarangan. Ada nama seperti Justin Sun, miliarder kripto yang menjabat perdana menteri. Ada mantan anggota Kongres AS, Ron Paul, yang hadir daring di perayaan mereka. Ada aktivis dari Florida, investor kripto global, YouTuber 60 juta pengikut.
Total pendaftar kewarganegaraan diklaim hampir 800 ribu orang. Gelombang imigrasi “lebih tinggi dari Amerika Serikat”, kata mereka. Luar biasa. Negara belum diakui, tapi daftar tunggunya mengalahkan konser band K-pop.
Namun mari kita turunkan kaki ke tanah, atau tepatnya, ke rawa. Kroasia tidak mengakui Liberland dan melarang akses masuk. Presidennya bisa ditangkap jika menginjakkan kaki di wilayah yang ia klaim.
Serbia membiarkan selama tak bikin masalah besar. Jadi perayaan dilakukan dari perahu, dari pulau pasir, dari “desa diaspora” Ark-Village di Serbia, sekitar 3 km dari lokasi klaim utama. Markas pemerintahan terapung mereka bahkan pernah terbakar.
Secara hukum internasional, sebuah negara butuh wilayah, pemerintahan, penduduk tetap, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain (Konvensi Montevideo). Liberland punya wilayah klaim, punya presiden, punya lagu kebangsaan, punya bendera. Tapi penduduk tetap? Itu yang sedang dicari.
Siapa pun yang tinggal lebih dari 10 hari bisa dapat kewarganegaraan. Ada yang datang membawa LifeStraw dan pisau lipat, siap berkemah seperti adegan film fantasi epik, demi paspor yang belum bisa dipakai masuk Eropa.
Para kritikus mengingatkan, meritokrasi yang ditakar dari kontribusi finansial berisiko menjadikan negara sebagai klub eksklusif. Sejarawan seperti Quinn Slobodian menilai proyek seperti ini bagian dari tren “crack-up capitalism”: memecah dunia menjadi zona bebas pajak di luar jangkauan demokrasi. Ilmuwan komputer Berlin, Jürgen Geuter, mengingatkan bahwa menghapus birokrasi tanpa memahami mengapa aturan itu lahir bisa berujung pada ketimpangan brutal.
So, apakah Liberland solusi bagi yang bosan dengan negara? Atau sekadar cermin dari frustrasi global terhadap pajak tinggi, biaya hidup mahal, dan politik yang terasa repetitif? Mungkin keduanya. Liberland adalah eksperimen.
Ia memperlihatkan bahwa negara, seperti perusahaan rintisan, kini bisa dipitching di konferensi kripto. Bahwa paspor bisa dipasarkan seperti membership premium. Bahwa kebebasan bisa dikemas dalam paket 10.000 dolar.
Nuan baru tahu hari ini, di dunia dengan lebih dari 8 miliar manusia, ternyata ada orang-orang yang serius membangun “Singapura-nya Eropa” di atas rawa 7 km². Entah itu visi masa depan atau dongeng mahal, satu hal pasti, Liberland mengajarkan kita, konsep negara tidak pernah benar-benar selesai.
Ia bisa dipuja, bisa digugat, bahkan bisa didirikan di tanah sengketa dengan modal keyakinan, blockchain, dan brosur yang sangat meyakinkan.
Kalau sampeyan ingin hidup bebas tanpa pajak wajib, mungkin Liberland terdengar menggoda. Tapi sebelum berkemah di rawa demi paspor simbolis, ada baiknya bertanya, kebebasan tanpa pengakuan itu benar-benar merdeka, atau hanya ilusi yang dibayar mahal?
“Bang, kita juga bebas kok, terutam bebas mau ngopi.”
“Untuk ngopi memang bebas, wak. Tapi, soal pajak, telat sehari ente didenda. Udah gitu, dikibuli berkali-kali tetap bahagia. Kurang apa lagi di negara kita ni, wak.” Ups
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar