OLEH
ACHMAD JAZULI AFANDI
Mahasiswa S3 Prodi Studi Islam UNUJA Paiton Probolinggo
Tragedi banjir bandang dahsyat di Aceh, yang merenggut 249 jiwa dan melumpuhkan julukan mulia Serambi Mekkah, bukan sekadar catatan kelam dalam daftar "bencana alam" tahunan. Ia adalah sebuah narasi epik tentang titik kritis di mana kemarahan alam beradu dengan kerapuhan sistemik yang diciptakan manusia.
Musibah ini, yang secara brutal menghancurkan 3.500 unit rumah, 201 sekolah, 51 tempat ibadah, dan 7 fasilitas kesehatan primer serta memutuskan urat nadi konektivitas dengan 454 titik infrastruktur utama.
Data ini telah melampaui batas geografisnya dan menjadi manifestasi empiris dari kegagalan ekologis dan tata kelola lingkungan yang terakumulasi selama puluhan tahun. Kerentanan historis Aceh dengan topografi yang curam dan curah hujan tropis yang tinggi, kini telah diperparah oleh intervensi antropogenik yang dominan, mengubah hujan ekstrem biasa menjadi 'air bah balas dendam' yang tak terhindarkan.
Kisah ini adalah alarm analitis yang mendesak, menuntut penyelidikan mendalam tentang degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lemahnya komitmen struktural, untuk memahami bagaimana wilayah yang rentan ini bisa diubah menjadi target empuk bagi amukan alam yang brutal.
Interaksi Alam dan Ekologi Antroposentris
Secara ilmiah, kasus banjir bandang di Aceh merupakan konsekuensi logis dari interaksi yang kompleks dan destruktif antara kondisi alam yang rentan dan intervensi manusia yang serakah. Secara geografis, wilayah Aceh, khususnya di sekitar pegunungan leuser, dicirikan oleh medan curam dan kondisi limpasan permukaan yang tinggi, menjadikan daerah ini rentan terhadap bencana. Pemicu utamanya adalah curah hujan ekstrem dalam waktu singkat, yang diperkuat oleh fenomena meteorologis, misalnya siklon tropis menurut BMKG.
Namun, daya rusak yang masif terjadi karena faktor ekologis; kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Hutan yang berfungsi sebagai 'lumbung air' alami telah dihilangkan secara signifikan akibat pembukaan lahan ilegal untuk perkebunan monokultur, terutama kelapa sawit.
Tindakan antroposentris ini, didorong oleh kerakusan ekonomi yang melihat hutan sebagai 'stok komoditas yang harus diuangkan', menghilangkan penahan air, sehingga air hujan tidak terserap, melainkan langsung menjadi limpasan permukaan berkecepatan tinggi yang membawa material longsor dan sedimen.
Di sisi lain, parahnya dampak bencana merupakan cerminan dari kegagalan struktural dalam tata kelola dan implementasi kebijakan pemerintah.
Secara politik dan manajerial, musibah ini disumbang oleh lemahnya pengawasan terhadap izin dan praktik penebangan ilegal di kawasan hulu. Prioritas Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali dikedepankan di atas prinsip kelestarian ekologi, menciptakan konflik kepentingan politik-ekonomi yang menghambat penegakan hukum terhadap perusak lingkungan. Kegagalan ini diperburuk oleh infrastruktur penanggulangan bencana dan sistem peringatan dini yang belum memadai, serta lambatnya respons awal dalam distribusi logistik pascabencana.
Konsekuensinya, terjadi dampak ekonomi yang signifikan, yaitu rusaknya 139.444 hektare lahan pertanian dan infrastruktur vital, yang tidak hanya menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat terutama sektor pertanian, tetapi juga menciptakan isolasi daerah, berujung pada murahnya harga komoditas karena sulitnya akses transportasi. Akibat paling fatal dari bencana banjir Aceh, terutama yang berulang, adalah krisis kesejahteraan multidimensi yang meruntuhkan modal sosial dan spiritual masyarakat.
Trauma dan kehilangan mata pencaharian menyebabkan masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural dan learned helplessness (ketidakberdayaan yang dipelajari). Konflik horizontal dapat terjadi akibat perebutan sumber daya bantuan atau ketidakpuasan terhadap distribusi bantuan yang tidak merata.
Bahkan banjir dapat diinterpretasikan sebagai hukuman atau ujian Ilahi dalam kacamata agama di masayarakat Aceh. Kegagalan untuk bangkit bisa menimbulkan krisis keimanan dan keputusasaan, mengikis nilai-nilai sabar dan tawakal yang menjadi pilar sosiologis-religius masyarakat Aceh.
Dalam perspektif epistimologis, bencana banjir bandang di Aceh adalah kasus klasik dari bencana hidrometeorologi tereskala. Menurut para pakar geografi dan ekologi, seperti teori feedback loops atau positive reinforcement dalam sistem lingkungan, merupakan konsekuensi logis dari kegagalan holistik yang melampaui anomali curah hujan. Kerentanan alami wilayah pegunungan yang curam (steep terrain vulnerability) diperparah oleh deforestasi masif di hulu, suatu tindakan ekologis yang oleh antropolog politik dan pakar ekonomi bencana seperti konsep political ecology Michael Watts atau risk society Ulrich Beck, dipandang sebagai dampak langsung dari kebijakan ekonomi-politik.
Izin-izin problematik seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah menghilangkan fungsi hutan sebagai water catchment area (daerah tangkapan air) sebuah konsep fundamental dalam ilmu hidrologi timur dan nusantara yang menekankan keseimbangan Daerah Aliran Sungai (DAS). Perubahan fungsi lahan ini secara analitis memicu erosi tanah massal dan peningkatan sedimentasi sungai (teori sediment Yield), yang secara drastis mendangkalkan alur sungai dan mengurangi kapasitas tampungnya, seperti dijelaskan oleh pakar bencana alam yang mengacu pada model Runoff Acceleration.
Akar masalah ini semakin diperkuat oleh indikasi korupsi dan money politics dalam penerbitan izin, yang dalam pandangan filsafat Islam dan etika lingkungan menurut konsep maslahah dan keseimbangan alam, merupakan manifestasi dari fasad (kerusakan) di muka bumi, menegaskan bahwa bencana ini adalah kegagalan sistemik yang melibatkan dimensi ekologis, moral, dan tata kelola pemerintahan yang tumpang tindih.
Secara singkat, kajian teori ini menjelaskan bahwa banjir bandang yang disebabkan oleh deforestasi di Aceh adalah bukan hanya masalah hujan dan pohon, melainkan masalah perebutan sumber daya, kekuasaan, dan kegagalan tata kelola yang memprioritaskan keuntungan (profit) di atas keberlanjutan (sustainability) dan keselamatan publik.
Epistemologi Musibah Dalam Tasawuf
Bagi masyarakat yang kental dengan nilai-nilai keagamaan seperti Aceh, bencana seringkali dilihat bukan hanya dari kacamata ilmiah, tetapi juga sebagai kritik spiritual dan peringatan dari Tuhan. Dalam perspektif spiritual, bencana sering dianggap berakar pada kelalaian yang dilakukan oleh manusia. Bencana banjir bandang adalah pembalasan kosmik (karma) atas kebodohan kolektif yang menganggap alam sebagai entitas mati tanpa hak.
Jalan tasawuf mengajarkan pembersihan jiwa (takhally) dan penghiasan jiwa (tahally) yang berujung pada mengenal dan merasakan kehadiran Allah swt. (tajally). Dalam konteks ini, kerakusan ekonomi yang merusak alam adalah cerminan dari hati yang kosong dari kesadaran tauhid ekologis. Tauhid ekologis berarti memandang alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga (amanah), bukan dieksploitasi semata.
Bencana juga dapat dimaknai sebagai ujian keimanan dari Allah SWT, di mana manusia diuji ketabahannya dan kepeduliannya terhadap sesame. Sikap ikhlas dan ketabahan dalam menghadapi musibah menjadi indikator kesalehan spiritual.
Bencana Aceh harus diubah menjadi titik balik historis melalui implementasi strategi restorasi holistik berkelanjutan yang melibatkan tiga pilar utama.
Pertama, reformasi structural; lakukan audit ekologis total terhadap izin HGU/HTI di hulu, cabut izin bermasalah, dan wajibkan korporasi menanggung rehabilitasi lahan, sekaligus mengimplementasikan mekanisme pembayaran jasa lingkungan untuk mengupah masyarakat lokal sebagai garda terdepan konservasi. Kedua, penegakan fisik dan tata ruang; perkuat normalisasi sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), dan penegakan hukum tegas terhadap larangan pembangunan di zona resapan air.
Ketiga, resiliensi sosial-spiritual; diimbangi dengan penguatan komunitas melalui bantuan psikososial terintegrasi berbasis kultural Islami dan gerakan spiritual-ekologis yang menanamkan kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari konsep khalifah di bumi. Sinergi antara kebijakan publik, ekologi, dan spiritualitas ini adalah kunci untuk menghentikan siklus kehancuran dan membangun ketahanan social ekologis Serambi Mekkah yang abadi.
Editor : M. Ainul Budi