Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam program pembangunan setiap kepala daerah dalam upaya mengurangi penduduk miskin di wilayahnya. Berbagai program dicanangkan bahkan anggaran milIaran pun dicairkan demi tujuan menurunnya jumlah orang miskin. Pun dalam kontestasi politik, baik ditingkat kabupaten/kota sampai level nasional, kemiskinan juga sering dijadikan komoditas kampanye sekaligus mengritik petahana yang saat ini lagi berkuasa.

IKLAN

Dalam menghitung angka kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Penggunaan pendekatan pengeluaran dengan kebutuhan dasar kalori dan kebutuhan dasar nonmakanan sudah lama diadopsi oleh banyak negara.

Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Berdasarkan penghitungan BPS, garis kemiskinan Kabupaten Jember pada bulan Maret 2018 sebesar Rp 324.174. Angka ini dapat diartikan bahwa penduduk Jember dengan pengeluaran perbulan dibawah Rp 324.174 tergolong penduduk miskin.

Dalam rilisnya beberapa bulan yang lalu, BPS Kabupaten Jember mengumumkan kondisi Kemiskinan Makro Kabupaten Jember Tahun 2018, angkanya sudah bergerak dari level dua digit ke satu digit atau tepatnya pada angka 9,98 persen. Angka ini tentu menjadi prestasi tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Jember yang mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit, lebih rendah dari angka kemiskinan makro Propinsi Jawa Timur yang masih betah bertengger pada level 10,98 persen pada tahun yang sama.

Dibandingkan dengan Kabupaten lain, dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,98 persen, Jember menduduki peringkat ke-22 kabupaten termiskin dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2018. Penggunaan angka persentase menjadi lebih adil dan apple to apple untuk memeringkat kondisi kemiskinan makro antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini juga sesuai dengan konsep dan definisi yang digunakan oleh banyak negara termasuk oleh BPS yang mendefinisikan bahwa Head Count Index merupakan penghitungan angka kemiskinan dengan mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Peringkat ini mengalami penurunan 2 poin, setelah pada tahun 2017, Jember berada pada posisi ke-20.

Jika dilihat dari sisi jumlah, dengan total penduduk Jember yang mencapai lebih dari 2,4 juta orang pada tahun 2018, tentunya jumlah penduduk miskin di kabupaten yang terkenal dengan suwar-suwirnya ini masih terbilang besar yakni mencapai 243,42 ribu orang. Jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 266,90 ribu penduduk miskin atau mengalami penurunan sebanyak 23,48 ribu orang.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan oleh stake holder terkait adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2018 ini mengalami kenaikan sebesar 0,12 poin, yakni dari 1,33 pada tahun 2017 menjadi 1,45 pada tahun 2018. Sama halnya dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan yakni sebesar 0,05 poin atau naik menjadi 0,33 pada tahun 2018. Kenaikan kedua indeks yakni P1 dan P2 memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Jember cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin melebar.

Para pengambil kebijakan dapat melakukan berbagai upaya dalam mengurangi kemiskinan. Intervensi pemerintah daerah dalam hal ini juga diperlukan dalam upaya mengentaskan mereka juga menyeimbangkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan maupun ketimpangan diantara penduduk miskin. Intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah bisa bervariasi. Pemberian “pancing dan kail” bagi penduduk miskin yang masih bisa berusaha ataupun langsung dengan memberikan “ikan” bagi mereka yang sudah lansia dan tidak mampu bekerja lagi, tentu harus menyesuaikan dengan kondisi penduduk miskin yang akan dibantu.

Bahasan kemiskinan memang lahan yang empuk nan sensitif untuk digelontorkan di ruang publik oleh mereka yang berkepentingan. Namun, saat menarasikan angka kemiskinan haruslah bijak dan komprehensif sehingga masyarakat menjadi paham dalam memaknai angka kemiskinan.

*) Penulis adalah peneliti dan Statistisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember.