alexametrics
22.8 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Menimbang Ulang Perpres Nomor 33/2020

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Presiden telah mengeluarkan dan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR). Fungsi Perpres SHSR ini sebagai referensi atau estimasi prakiraan biaya dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Perpres 33/2020).

Adapun harga satuan regional yang diatur meliputi: a) satuan biaya honorarium, b) satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, c) satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, d) satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan e) satuan biaya pemeliharaan (Pasal 1 ayat (2) Perpres 33/2020).

 

Mobile_AP_Rectangle 2

Implementasi Program di Daerah

Sepintas perpres di atas terlihat cukup membantu untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah secara efisien. Tetapi bila dikaji lebih jauh, patokan-patokan satuan biaya yang diatur di dalam perpres tersebut justru kontraproduktif dengan perencanaan dan pelaksanaan APBD di daerah.

Pertama, patokan itu dibuat secara nasional. Persoalannya, apakah SHSR itu sudah meninjau kondisi dan kebutuhan tiap-tiap daerah dalam menjalankan program pemerintahan di daerah? Kebijakan menyangkut patokan penganggaran memang baik, tapi itu menjadi masalah bila itu disusun berdasarkan pertimbangan nasional tanpa meninjau standar kebutuhan daerah.

Kedua, bila SHSR itu dipaksakan, maka kreativitas pengelolaan pemerintah daerah menjadi terbatas. Bahkan pengelolaan pemerintah bisa terjebak pada sekadar ‘rutinitas program’ yang ada saja yang asal sesuai dengan ketentuan SHSR. Dobrakan-dobrakan yang mungkin bisa muncul dari pengelolaan dan penyerapan anggaran sesuai kebutuhan daerah akan sedikit banyak terkendala oleh hadirnya perpres tersebut.

Sebab itu, ditinjau dari sisi ini saja, perpres itu patut ditinjau kembali demi kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan daerah.

 

Pemangkasan Hak

Persoalan lain yang menjadi sorotan dari Perpres Nomor 33/2020 itu adalah pemangkasan hak, terutama di sini adalah hak anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Sebagai lembaga yang punya peran dan tanggung jawab menjalankan aspirasi rakyat, mempertahankan hubungan yang baik dengan konstituen dan terus mendengarkan aspirasi mereka yang tersebar di dapilnya masing-masing, tentu merupakan suatu keharusan tanggung jawab politik dan moral sosial.

Sebab itu, sudah tentu mereka dituntut aktif untuk menemui mereka. Akibatnya, mobilitas mereka menjadi tinggi. Tapi sejauh ini, mobilitas mereka yang tinggi–untuk menemui konstituen-konstituennya–bisa terpenuhi cost-nya dengan cukup baik melalui jatah uang yang diperoleh dari honor kunjungan kerja atau studi banding ke luar daerah. Dengan kata lain, jatah uang itu masih bisa mereka sisihkan untuk kepentingan merajut hubungan dengan konstituen.

Tetapi, dengan hadirnya Perpres Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur SHSR, maka jatah uang kunjungan terpangkas sehingga menjadi susah sekali untuk disisihkan seperlunya untuk kegiatan lain seperti untuk menemui konstituen-konstituen mereka. Dengan kata lain, perpres itu menjadi kendala bagi mobilitas mereka untuk menjalin hubungan yang aktif dan konsisten dengan konstituen mereka.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Presiden telah mengeluarkan dan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR). Fungsi Perpres SHSR ini sebagai referensi atau estimasi prakiraan biaya dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Perpres 33/2020).

Adapun harga satuan regional yang diatur meliputi: a) satuan biaya honorarium, b) satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, c) satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, d) satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan e) satuan biaya pemeliharaan (Pasal 1 ayat (2) Perpres 33/2020).

 

Implementasi Program di Daerah

Sepintas perpres di atas terlihat cukup membantu untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah secara efisien. Tetapi bila dikaji lebih jauh, patokan-patokan satuan biaya yang diatur di dalam perpres tersebut justru kontraproduktif dengan perencanaan dan pelaksanaan APBD di daerah.

Pertama, patokan itu dibuat secara nasional. Persoalannya, apakah SHSR itu sudah meninjau kondisi dan kebutuhan tiap-tiap daerah dalam menjalankan program pemerintahan di daerah? Kebijakan menyangkut patokan penganggaran memang baik, tapi itu menjadi masalah bila itu disusun berdasarkan pertimbangan nasional tanpa meninjau standar kebutuhan daerah.

Kedua, bila SHSR itu dipaksakan, maka kreativitas pengelolaan pemerintah daerah menjadi terbatas. Bahkan pengelolaan pemerintah bisa terjebak pada sekadar ‘rutinitas program’ yang ada saja yang asal sesuai dengan ketentuan SHSR. Dobrakan-dobrakan yang mungkin bisa muncul dari pengelolaan dan penyerapan anggaran sesuai kebutuhan daerah akan sedikit banyak terkendala oleh hadirnya perpres tersebut.

Sebab itu, ditinjau dari sisi ini saja, perpres itu patut ditinjau kembali demi kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan daerah.

 

Pemangkasan Hak

Persoalan lain yang menjadi sorotan dari Perpres Nomor 33/2020 itu adalah pemangkasan hak, terutama di sini adalah hak anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Sebagai lembaga yang punya peran dan tanggung jawab menjalankan aspirasi rakyat, mempertahankan hubungan yang baik dengan konstituen dan terus mendengarkan aspirasi mereka yang tersebar di dapilnya masing-masing, tentu merupakan suatu keharusan tanggung jawab politik dan moral sosial.

Sebab itu, sudah tentu mereka dituntut aktif untuk menemui mereka. Akibatnya, mobilitas mereka menjadi tinggi. Tapi sejauh ini, mobilitas mereka yang tinggi–untuk menemui konstituen-konstituennya–bisa terpenuhi cost-nya dengan cukup baik melalui jatah uang yang diperoleh dari honor kunjungan kerja atau studi banding ke luar daerah. Dengan kata lain, jatah uang itu masih bisa mereka sisihkan untuk kepentingan merajut hubungan dengan konstituen.

Tetapi, dengan hadirnya Perpres Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur SHSR, maka jatah uang kunjungan terpangkas sehingga menjadi susah sekali untuk disisihkan seperlunya untuk kegiatan lain seperti untuk menemui konstituen-konstituen mereka. Dengan kata lain, perpres itu menjadi kendala bagi mobilitas mereka untuk menjalin hubungan yang aktif dan konsisten dengan konstituen mereka.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Presiden telah mengeluarkan dan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR). Fungsi Perpres SHSR ini sebagai referensi atau estimasi prakiraan biaya dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Perpres 33/2020).

Adapun harga satuan regional yang diatur meliputi: a) satuan biaya honorarium, b) satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, c) satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, d) satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan e) satuan biaya pemeliharaan (Pasal 1 ayat (2) Perpres 33/2020).

 

Implementasi Program di Daerah

Sepintas perpres di atas terlihat cukup membantu untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah secara efisien. Tetapi bila dikaji lebih jauh, patokan-patokan satuan biaya yang diatur di dalam perpres tersebut justru kontraproduktif dengan perencanaan dan pelaksanaan APBD di daerah.

Pertama, patokan itu dibuat secara nasional. Persoalannya, apakah SHSR itu sudah meninjau kondisi dan kebutuhan tiap-tiap daerah dalam menjalankan program pemerintahan di daerah? Kebijakan menyangkut patokan penganggaran memang baik, tapi itu menjadi masalah bila itu disusun berdasarkan pertimbangan nasional tanpa meninjau standar kebutuhan daerah.

Kedua, bila SHSR itu dipaksakan, maka kreativitas pengelolaan pemerintah daerah menjadi terbatas. Bahkan pengelolaan pemerintah bisa terjebak pada sekadar ‘rutinitas program’ yang ada saja yang asal sesuai dengan ketentuan SHSR. Dobrakan-dobrakan yang mungkin bisa muncul dari pengelolaan dan penyerapan anggaran sesuai kebutuhan daerah akan sedikit banyak terkendala oleh hadirnya perpres tersebut.

Sebab itu, ditinjau dari sisi ini saja, perpres itu patut ditinjau kembali demi kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan daerah.

 

Pemangkasan Hak

Persoalan lain yang menjadi sorotan dari Perpres Nomor 33/2020 itu adalah pemangkasan hak, terutama di sini adalah hak anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Sebagai lembaga yang punya peran dan tanggung jawab menjalankan aspirasi rakyat, mempertahankan hubungan yang baik dengan konstituen dan terus mendengarkan aspirasi mereka yang tersebar di dapilnya masing-masing, tentu merupakan suatu keharusan tanggung jawab politik dan moral sosial.

Sebab itu, sudah tentu mereka dituntut aktif untuk menemui mereka. Akibatnya, mobilitas mereka menjadi tinggi. Tapi sejauh ini, mobilitas mereka yang tinggi–untuk menemui konstituen-konstituennya–bisa terpenuhi cost-nya dengan cukup baik melalui jatah uang yang diperoleh dari honor kunjungan kerja atau studi banding ke luar daerah. Dengan kata lain, jatah uang itu masih bisa mereka sisihkan untuk kepentingan merajut hubungan dengan konstituen.

Tetapi, dengan hadirnya Perpres Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur SHSR, maka jatah uang kunjungan terpangkas sehingga menjadi susah sekali untuk disisihkan seperlunya untuk kegiatan lain seperti untuk menemui konstituen-konstituen mereka. Dengan kata lain, perpres itu menjadi kendala bagi mobilitas mereka untuk menjalin hubungan yang aktif dan konsisten dengan konstituen mereka.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/