Amanah dan Kesejahteraan Sosial

Oleh: Irwan Hidayat *)

SEJAK dari Orla (orde lama), Orba (orde baru), Orsi (orde reformasi), bahkan sampai sekarang, politik yang dibicarakan hanya politik membangun kekuasaan. Hal ini sudah menjadi watak, bukan watuk (bahasa jawa, artinya batuk). Batuk bisa diobati, kalau watak tidak. Meskipun pemilu sudah selesai atau pilkada masih tahun depan, masih saja aktor-aktor dari masing-masing orde tersebut ingin membangun kembali kekuatan dan kekuasaan.

IKLAN

Maka dari itu, mandataris yang telah diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini adalah amanah dari rakyat yang benar-benar harus di jaga dan wajib dijalankan oleh dewan untuk kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, anggota dewan yang baru saja dilantik kemarin benar-benar menjaga amanah karena amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya.

Selama ini politik menjadi isu yang marak diperbincangkan. Masalah politik lebih mendominasi dan seakan-akan masalah politik sajalah persoalan terpenting dalam hidup berbangsa. Perhatian sebagian besar masyarakat disedot untuk masalah-masalah politik. Bahkan ada penilaian negatif, politik sudah menjadi salah satu mata pencaharian dan sumber nafkah (livelihood) yang cepat saji atau instan. Makna politik tidak lagi dipahami sebagai persoalan distribusi kekuasaan yang salah satu agendanya menciptakan kesejahteraan rakyat.

Rakyat bisa menilai bahwa para elite politik kita sebenarnya tidak memahami substansi politik. Politik dipahami hanya sebagai ajang meraih tangga kekuasaan dan jabatan belaka. Pendapat yang muncul di kalangan masyarakat pun negatif. Politik itu kotor, politik itu penuh kekerasan, politik itu ajang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, tidak lain disebabkan oleh oknum-oknum pelaku politik yang menyalahgunakan dunia politik demi kepentingan sendiri maupun golongan tertentu. Realitas politik justru menjadi realitas yang tidak sehat di masyarakat. Sering kali praktik yang ada menunjukkan bahwa partai-partai politik yang ada baik di tingkat nasional maupun lokal memiliki tingkat keserakahan dan korupsi yang tidak bisa lagi ditoleransi, juga pelaku politik yang memiliki track record buruk.

Ketika rakyat menjerit menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, para wakil rakyat baik di ekskutif maupun di legislatif justru sibuk “adu jotos”, “adu syahwat” dan “pamer libido kekuasaan” sesama mereka. Layaknya murid-murid TK (taman kanak-kanak) yang lagi senang-senangnya bermain dan bereksperimen, para politisi itu justru sedang bermain dan bereskperimen dengan politik api yang bisa saja menghanguskan harapan yang telah dititipkan ke pundak mereka. Bila syahwat, birahi dan libido belum terpenuhi, mereka akan merajuk dan merengek-rengek sembari menyerapahi siapa saja yang sedang ada di hadapan dan atau sekitar mereka. Intimidasi pun menjadi senjata.

Ketika orang kebanyakan negeri ini sedang prihatin mempertanyakan masa depan anak-anak mereka, para politikus sibuk berebut lahan basah dan menjajaki kemungkinan aliansi atau membentuk koalisi untuk menyiapkan masa depan kemenangan diri dan partai masing-masing. Ketika para pencuri ayam, dan para penjahat kelas teri tewas di tangan massa, para koruptor kelas kakap, konglomerat pengemplang uang negara atau kas daerah, dan provokator pengadu domba rakyat dibiarkan hidup tenang menikmati hasil kejahatan mereka. Kriminalitas rakyat kecil pun kemudian digunakan untuk menutupi ilegalisme penguasa.

Buruknya realitas politik, menunjukkan kuatnya posisi birokrasi dalam sistem dan proses politik. Hal ini terjadi akibat tumbuhnya persepsi bahwa pembangunan adalah prakarsa pemerintah (state sponsored). Salah satu wujud dari persepsi itu dalam pembangunan politik adalah munculnya pembinaan hubungan patron-client antara penguasa dengan masyarakat. Budaya patron-client ini juga tumbuh di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari sponsor dari atas, daripada menggali dukungan dari basisnya. Akibatnya, kesejahteraan rakyat terabaikan.

Oleh karena itu, perlu menafsir ulang kembali makna politik dengan dilatarbelakangi sebuah pemahaman, bahwa politik sebenarnya bukan semata-mata untuk membangun kekuasaan, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Makna politik yang asali harus dikembalikan, yaitu politik seharusnya menjadi sarana untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Dari sudut pandang filsafat politik, berdasarkan realitas politik yang sedemikian memprihatinkan itu, maka perlu pengambilan jarak dan kritis terhadap realitas politik. Artinya perlu sebuah perspektif tertentu dan pengujian nilai-nilai, termasuk nilai-nilai moral serta perlu suatu ideal yang melibatkan suatu konsepsi tentang manusia dan kesejahteraannya (Widyawan: 2009). Politik yang maknanya dipersempit hanya untuk kekuasaan terjadi ketika ruang publik direduksi menjadi pasar. Ketika tekanan adalah hasil, maka ekonomi menjadi perhatian utama. Penyelenggaraan negara direduksi menjadi manajemen kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau individu-individu tertentu.

Akibatnya, politik menjadi arena untuk mempertaruhkan kepentingan kelompok dan pribadi serta untuk mendapatkan pengakuan. Politik bukan lagi seperti dikatakan Hannah Arendt sebagai seni untuk mengabadikan diri dengan menjamin kebebasan setiap individu dan mengupayakan kesejahteraan bersama serta keadilan. Penyempitan makna itu terjadi juga dalam lingkup etika politik. Bila pluralitas ditolak dan diskriminasi dipraktikkan maka bertentangan dengan etika politik. Paul Ricoeur mendefinisikan etika politik sebagai hidup baik bersama dan demi orang lain untuk semakin memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.

Pendekatan pragmatisme yang menjadi ideologi teknokrasi cenderung mengabaikan proses partisipasi dan prosedur parlementer yang menjadi tulang punggung demokrasi. Tuntutan pertama politik adalah hidup baik bersama dan untuk orang lain. Pada tingkat ini, politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warganegara demi kesejahteraan dan kebaikan bersama. Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan kekuasaanya. Jadi, politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral.

Eric Weil mengatakan, politik merupakan suatu gerak yang berangkat dari moral dan melampauinya dalam suatu teori tentang negara tentu saja politik bukan seperti yang dipahami politikus, tetapi bagi orang yang mencoba mencari makna di dalam politik. Maka politik beranjak dari moral. Cara pandang moral ini harus mengakar dalam cara pandang politikus yang diorganisir oleh negara agar bisa diterjemahkan dalam relitas politik. Dengan demikian, semua gerak yang berangkat dari moral harus membawa kepada pernyataan berikut ini: Negara adalah organisasi suatu komunitas yang menyejarah, dengan diorganisir dalam bentuk negara, komunitas itu mampu mengambil keputusan-keputusannya. Moral sebagai titik tolak politik menjadi penting karena politik akan mengetuk nurani. Orang-orang yang mampu memasuki dimensi moral dalam kehidupannya akan menyesuaikan dengan etika politik dalam praktik-praktik politik.

Tuntutan terbukti bahwa realitas politik yang terjadi di saat ini sangat memprihatinkan. Karena itu perbaikan politik menyangkut tiga tuntutan berupa upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain, upaya memperluas lingkup kebebasan, dan membangun institusi-institusi yang adil. Tiga tuntutan itu saling terkait. Hidup baik bersama dan untuk orang lain tidak mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan rakyat atau kelompok-kelompok dari saling merugikan. Sebaliknya, kebebasan rakyat mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil.

Pengertian kebebasan yang terakhir ini yang dimaksud adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi pelaksanaan konkrit kebebasan, berupa democratic liberties seperti kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul dan kebebasan mengeluarkan pendapat.
Salah satu hal yang sangat penting ialah politik, politikus dan produk politik harus ditujukan demi kesejahteraan bersama, utamanya demi mereka yang paling tidak beruntung; Politik perlu dimengerti sebagai kontrol penggunaan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, mobilisasi sumber-sumber daya dan pewujudan berbagai tujuan kolektif.

Politik dengan segala distribusi jabatan, pengambilan keputusan, undang-undang, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan perlu diarahkan demi kesejahteraan sosial.

*) Penulis adalah ketua umum BPL HMI Cabang Jember Periode 2019-2020.

Reporter :

Fotografer :

Editor :