Revisi atau Tidak Sama Sekali

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sudah selesai diteken oleh Presiden Joko Widodo tepat pada tanggal 30 Maret 2021. Peraturan ini menuai polemik di kalangan masyarakat terkhusus para stakeholder dunia pendidikan. Mispersepsi di kalangan masyarakat ditengarai oleh PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ini tidak memuat secara eksplisit perihal Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai kurikulum wajib pendidikan tinggi.

Sedianya PP 57/2021 harus memuat hal itu. Sebab, Penyusunan PP 57/2021 merujuk dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi, yang di dalamnya sudah disebutkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Bahasa Indonesia merupakan kurikulum wajib. Dalam pasal 35 UU Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, dan Bahasa Indonesia.

Ada beberapa hal yang sudah menjadi konsekuensi logis PP 57/2021 harus direvisi. Antara lain, penyelarasan undang-undang dengan peraturan perundang-undangan turunannya. Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama penyusunan PP 57/2021 untuk melanjutkan beberapa teknis dan mekanisme mengenai Standar Pendidikan Nasional dari UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Nomor 12 Tahun 2012. Maka dari itu, perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Jika tidak, maka akan semakin menimbulkan kebingungan dalam penafsiran PP di kalangan masyarakat. Misal ada satu perguruan tinggi yang mewajibkan Pendidikan Pancasila dalam kurikulumnya, namun ada perguruan tinggi lain yang tidak mewajibkan. Keselarasan pandangan tidak akan tercapai. Jika merujuk pada apa yang menjadi tujuan program Merdeka Belajar, yakni profil pelajar Pancasila sebagai transformasi pendidikan. Sudah menjadi keharusan pemerintah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, agar tidak tumpang tindih dan multitafsir.

Pendidikan Pancasila tidak bisa dilepaskan dari kurikulum wajib pendidikan tinggi. Sebab, Pancasila harus menjadi nyawa bagi generasi muda. Terutama mahasiswa, yang notabenenya sebagai garda terdepan pembangunan dan kemajuan bangsa. Jika generasi muda tidak menerima atau mendapatkan pendidikan Pancasila, bagaimana mungkin mereka dapat mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yakni Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan dan Kesatuan, Kerakyatan dan Musyawarah Mufakat, serta Keadilan.