alexametrics
22.8 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Anomali Temuan Honor BPK

Mobile_AP_Rectangle 1

Pemerintah Kabupaten Jember akhirnya menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021. BPK memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) untuk LKPD TA 2021 Pemkab Jember. Bupati Jember Hendy Siswanto dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menerima laporan hasil audit tersebut dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, di kantornya, di Kabupaten Sidoarjo, Kamis, 19 Mei 2022. (https://jatim.bpk.go.id).

Kesimpulan terhadap hasil audit ini sekaligus menjadi penanda “drama” proses audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember memasuki tahap anti klimaks. Setelah sebelumnya ramai desas desus mengenai bocoran hasil audit BPK tentang temuan fantastis honorarium yang diterima oleh pejabat Pemkab Jember. Jumlahnya pun tidak main-main, jumlahnya mencapai lebih Rp 1 miliar.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil audit BPK biasanya sudah bocor ke publik dengan sangat mudah. Sehingga hasil audit BPK tersebut bisa dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Mulai dari penikmat kopi di warung pinggir jalan sampai di perkantoran. Namun, sampai saat artikel ini ditulis, sudah lebih dari dua pekan dokumen audit BPK masih menjadi rahasia bagi publik. Senyap dan menjadi dokumen yang sakral yang tidak semua orang bisa mengaksesnya. Padahal hasil auditnya ada peningkatan dari disclaimer, tidak wajar (TW), dan yang terakhir wajar dengan pengecualian (WDP). Artinya, ada peningkatan terhadap tata kelola keuangan pemkab Jember. Namun, mengapa tetap tidak percaya diri untuk menyampaikan ke publik. Jika hasil audit BPK RI ini sengaja ditutupi, hal ini menunjukkan pemerintah tidak melaksanakan asas transparansi dalam menyelenggarakan negara. Hal ini juga bertentangan asas umum dari good governance.

Mobile_AP_Rectangle 2

Masyarakat awam mungkin bertanya siapa yang memegang hasil audit BPK. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam Pasal 17 ayat 2dan ayat 3 disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD dan juga kepada bupati/wali kota. Entah mengapa DPRD dan eksekutif ngotot untuk menyimpan rapat-rapat hasil audit tersebut. Apakah untuk menghindari polemik atau hal lainnya hanya legislatif dan eksekutif yang tahu. Sejatinya masyarakat Jember berhak untuk mengetahui tata kelola keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Kondisi ini penting sebagai bagian partisipasi pembangunan oleh masyarakat.

Dari penelusuran penulis terkait hasil audit BPK, penulis menemukan surat hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2021. Surat tersebut di-upload dalam laman media sosial salah satu pegiat sosial. Dalam artikel ini izinkan penulis menyampaikan disclaimer bahwa penulis tidak tahu apakah surat yang di-upload tersebut benar dan sesuai dengan surat dari BPK perwakilan Jawa Timur.

Namun demikian, dalam laman media sosial tersebut tidak ada yang menyanggah bahwa surat tersebut tidak benar. Karena keterbatasan data yang sahih, penulis mengasumsikan surat tersebut benar dan dengan terbuka penulis menerima koreksi dari pihak lain, jika ada data yang lebih valid. Selanjutnya penulis mencoba mencermati hasil audit tersebut dengan segala keterbatasannya.

Beda Tafsir BPK Soal Honor

Dalam surat tersebut dijelaskan, honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan melebihi ketentuan sebesar Rp 153.629.500,00 dan pemberian honorarium melebihi jumlah maksimum tim yang dapat dibayarkan honornya sebesar Rp 1.237.274.250,00 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 153.629.500,00 dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp 1.237.274.250,00.

- Advertisement -

Pemerintah Kabupaten Jember akhirnya menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021. BPK memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) untuk LKPD TA 2021 Pemkab Jember. Bupati Jember Hendy Siswanto dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menerima laporan hasil audit tersebut dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, di kantornya, di Kabupaten Sidoarjo, Kamis, 19 Mei 2022. (https://jatim.bpk.go.id).

Kesimpulan terhadap hasil audit ini sekaligus menjadi penanda “drama” proses audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember memasuki tahap anti klimaks. Setelah sebelumnya ramai desas desus mengenai bocoran hasil audit BPK tentang temuan fantastis honorarium yang diterima oleh pejabat Pemkab Jember. Jumlahnya pun tidak main-main, jumlahnya mencapai lebih Rp 1 miliar.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil audit BPK biasanya sudah bocor ke publik dengan sangat mudah. Sehingga hasil audit BPK tersebut bisa dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Mulai dari penikmat kopi di warung pinggir jalan sampai di perkantoran. Namun, sampai saat artikel ini ditulis, sudah lebih dari dua pekan dokumen audit BPK masih menjadi rahasia bagi publik. Senyap dan menjadi dokumen yang sakral yang tidak semua orang bisa mengaksesnya. Padahal hasil auditnya ada peningkatan dari disclaimer, tidak wajar (TW), dan yang terakhir wajar dengan pengecualian (WDP). Artinya, ada peningkatan terhadap tata kelola keuangan pemkab Jember. Namun, mengapa tetap tidak percaya diri untuk menyampaikan ke publik. Jika hasil audit BPK RI ini sengaja ditutupi, hal ini menunjukkan pemerintah tidak melaksanakan asas transparansi dalam menyelenggarakan negara. Hal ini juga bertentangan asas umum dari good governance.

Masyarakat awam mungkin bertanya siapa yang memegang hasil audit BPK. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam Pasal 17 ayat 2dan ayat 3 disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD dan juga kepada bupati/wali kota. Entah mengapa DPRD dan eksekutif ngotot untuk menyimpan rapat-rapat hasil audit tersebut. Apakah untuk menghindari polemik atau hal lainnya hanya legislatif dan eksekutif yang tahu. Sejatinya masyarakat Jember berhak untuk mengetahui tata kelola keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Kondisi ini penting sebagai bagian partisipasi pembangunan oleh masyarakat.

Dari penelusuran penulis terkait hasil audit BPK, penulis menemukan surat hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2021. Surat tersebut di-upload dalam laman media sosial salah satu pegiat sosial. Dalam artikel ini izinkan penulis menyampaikan disclaimer bahwa penulis tidak tahu apakah surat yang di-upload tersebut benar dan sesuai dengan surat dari BPK perwakilan Jawa Timur.

Namun demikian, dalam laman media sosial tersebut tidak ada yang menyanggah bahwa surat tersebut tidak benar. Karena keterbatasan data yang sahih, penulis mengasumsikan surat tersebut benar dan dengan terbuka penulis menerima koreksi dari pihak lain, jika ada data yang lebih valid. Selanjutnya penulis mencoba mencermati hasil audit tersebut dengan segala keterbatasannya.

Beda Tafsir BPK Soal Honor

Dalam surat tersebut dijelaskan, honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan melebihi ketentuan sebesar Rp 153.629.500,00 dan pemberian honorarium melebihi jumlah maksimum tim yang dapat dibayarkan honornya sebesar Rp 1.237.274.250,00 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 153.629.500,00 dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp 1.237.274.250,00.

Pemerintah Kabupaten Jember akhirnya menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021. BPK memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) untuk LKPD TA 2021 Pemkab Jember. Bupati Jember Hendy Siswanto dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menerima laporan hasil audit tersebut dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, di kantornya, di Kabupaten Sidoarjo, Kamis, 19 Mei 2022. (https://jatim.bpk.go.id).

Kesimpulan terhadap hasil audit ini sekaligus menjadi penanda “drama” proses audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember memasuki tahap anti klimaks. Setelah sebelumnya ramai desas desus mengenai bocoran hasil audit BPK tentang temuan fantastis honorarium yang diterima oleh pejabat Pemkab Jember. Jumlahnya pun tidak main-main, jumlahnya mencapai lebih Rp 1 miliar.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil audit BPK biasanya sudah bocor ke publik dengan sangat mudah. Sehingga hasil audit BPK tersebut bisa dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Mulai dari penikmat kopi di warung pinggir jalan sampai di perkantoran. Namun, sampai saat artikel ini ditulis, sudah lebih dari dua pekan dokumen audit BPK masih menjadi rahasia bagi publik. Senyap dan menjadi dokumen yang sakral yang tidak semua orang bisa mengaksesnya. Padahal hasil auditnya ada peningkatan dari disclaimer, tidak wajar (TW), dan yang terakhir wajar dengan pengecualian (WDP). Artinya, ada peningkatan terhadap tata kelola keuangan pemkab Jember. Namun, mengapa tetap tidak percaya diri untuk menyampaikan ke publik. Jika hasil audit BPK RI ini sengaja ditutupi, hal ini menunjukkan pemerintah tidak melaksanakan asas transparansi dalam menyelenggarakan negara. Hal ini juga bertentangan asas umum dari good governance.

Masyarakat awam mungkin bertanya siapa yang memegang hasil audit BPK. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam Pasal 17 ayat 2dan ayat 3 disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD dan juga kepada bupati/wali kota. Entah mengapa DPRD dan eksekutif ngotot untuk menyimpan rapat-rapat hasil audit tersebut. Apakah untuk menghindari polemik atau hal lainnya hanya legislatif dan eksekutif yang tahu. Sejatinya masyarakat Jember berhak untuk mengetahui tata kelola keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Kondisi ini penting sebagai bagian partisipasi pembangunan oleh masyarakat.

Dari penelusuran penulis terkait hasil audit BPK, penulis menemukan surat hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2021. Surat tersebut di-upload dalam laman media sosial salah satu pegiat sosial. Dalam artikel ini izinkan penulis menyampaikan disclaimer bahwa penulis tidak tahu apakah surat yang di-upload tersebut benar dan sesuai dengan surat dari BPK perwakilan Jawa Timur.

Namun demikian, dalam laman media sosial tersebut tidak ada yang menyanggah bahwa surat tersebut tidak benar. Karena keterbatasan data yang sahih, penulis mengasumsikan surat tersebut benar dan dengan terbuka penulis menerima koreksi dari pihak lain, jika ada data yang lebih valid. Selanjutnya penulis mencoba mencermati hasil audit tersebut dengan segala keterbatasannya.

Beda Tafsir BPK Soal Honor

Dalam surat tersebut dijelaskan, honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan melebihi ketentuan sebesar Rp 153.629.500,00 dan pemberian honorarium melebihi jumlah maksimum tim yang dapat dibayarkan honornya sebesar Rp 1.237.274.250,00 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 153.629.500,00 dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp 1.237.274.250,00.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/