
RADAR JEMBER - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu peristiwa politik yang menyita perhatian publik. Berbagai perdebatan bermunculan, mulai dari persoalan konstitusi, dinamika politik parlemen, hingga proses pengisian jabatan wakil presiden berikutnya.
Namun, di tengah hiruk-pikuk politik tersebut, ada satu pertanyaan mendasar yang seharusnya tidak boleh dilupakan: apakah pemerintah masih benar-benar memikirkan kehidupan rakyatnya?
Politik Indonesia seolah tidak pernah kehabisan panggung untuk mempertontonkan pertarungan kepentingan elite. Pergantian jabatan, perebutan pengaruh, polemik kekuasaan, hingga manuver politik menjadi konsumsi publik setiap hari. Sementara itu, masyarakat masih bergelut dengan persoalan yang jauh lebih mendasar.
Baca Juga: Gibran Baru Turun, Relawannya Sudah Pindah Tuan? Dasco Masuk Bursa Wapres
Harga kebutuhan pokok yang harus dijangkau, lapangan pekerjaan yang semakin dibutuhkan, pendidikan yang belum sepenuhnya merata, pelayanan kesehatan yang perlu diperbaiki, serta kesejahteraan masyarakat kecil yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Ironisnya, ketika elite politik sibuk membicarakan siapa yang akan mengisi kursi kekuasaan, masyarakat justru sedang memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup esok hari. Ketika ruang publik dipenuhi perdebatan mengenai jabatan dan kepentingan politik, sebagian masyarakat masih harus berjuang mencari pekerjaan, membayar biaya pendidikan, dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga.
Di sinilah kritik terhadap pemerintah perlu disampaikan. Pemerintahan tidak boleh terjebak dalam rutinitas mengelola kekuasaan hingga kehilangan kepekaan terhadap persoalan rakyat.
Kekuasaan bukan tujuan akhir dari penyelenggaraan negara. Kekuasaan adalah instrumen untuk memastikan masyarakat memperoleh kehidupan yang layak, keadilan, dan kesempatan yang setara.
Pengunduran diri Gibran tentu merupakan persoalan konstitusional yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum.
Namun, proses tersebut jangan sampai membuat pemerintah dan lembaga negara melupakan agenda yang lebih mendesak. Pengisian jabatan wakil presiden harus berjalan sesuai aturan, tetapi persoalan kesejahteraan masyarakat juga harus terus mendapatkan perhatian.
Pemerintah perlu memahami bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak cukup diukur dari stabilitas politik, banyaknya agenda seremonial, atau harmonisnya hubungan antarelite.




