Eks Kapolsek Balap Bini Orang sampai Bunting, Kantor Polisi Disulap Jadi Kamar Pengantin

RADAR JEMBER - Anggap saja tulisan ini, jeda iklan di tengah panasnya soal Gibran dan penyadapan oleh gerombolan jenderal polisi pimpinan LSP. Raja oknum sudah ditangkap, tapi oknum kelas teri tak mau kalah. Ente bayangkan, bini orang pun dibalap sampai bunting alias hamil. Polisi wong edan. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!

 

Negeri ini memang kaya inovasi. Ada polisi mengusut kejahatan, ada polisi menangkap penjahat, ada pula polisi rupanya sibuk mengembangkan populasi manusia. Namanya Ipda Sarbani, mantan Kapolsek Dompu, Nusa Tenggara Barat. Jabatan boleh kepala sektor, tetapi urusan sektor reproduksi ternyata ikut berkembang.

 

Korban petualangan biologis ini seorang perempuan berinisial DR. Statusnya bukan janda kembang bebas menerima tamu, melainkan tahanan kasus narkoba jenis ekstasi alias inex. Ia ditangkap bersama suaminya.

 

Sang suami lebih dahulu menjalani hukuman di Lapas Dompu, sedangkan DR berada dalam tahanan.
Nah, di sinilah akal sehat mulai salto tiga kali. Bagaimana seorang Kapolsek bisa menghamili perempuan sedang menjadi tahanan di kantornya sendiri? Adegan ini jangan ditiru ya, harom.

 

Menurut Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid, hubungan badan keduanya berlangsung sekitar Juli hingga Agustus 2026.

 

Lokasinya bukan hotel, bukan vila, bukan kamar pengantin, melainkan ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
Astaga! Ruangan seharusnya menjadi tempat membongkar kejahatan malah menjadi tempat membongkar kancing, melihat dua gunung, dan mengembangkan proyek biologis.

 

Unit Reskrim mengalami perubahan fungsi tanpa rapat koordinasi. Kalau begini, papan nama kantor perlu ditambah, Unit Reskrim dan Reproduksi.
Pertanyaannya, bagaimana DR bisa keluar dari sel dan berada di ruangan tersebut? Apakah dipanggil untuk pemeriksaan? Siapa mengawal? Apakah petugas lain tahu? Apakah CCTV sedang tidur, mati lampu, atau sedang mengambil cuti melahirkan?

 

Sampai pemberitaan tersedia, mekanisme pertemuan keduanya belum dijelaskan secara terperinci. Jadi, jangan mengarang cerita sendiri. Namun, pengawasan tahanan jelas menjadi pertanyaan besar.

 

Lebih mengerikan lagi, sidang etik mengungkap adanya konsumsi minuman keras dan rencana menggugurkan kandungan DR. Waduh! Ini bukan lagi sinetron azab, tetapi seperti produksi film komedi gelap dengan anggaran negara.

 

Pada 9 November 2026, sidang Komisi Kode Etik Polri menghadirkan 10 saksi. Hasilnya, Sarbani dijatuhi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat alias PTDH dan penempatan khusus selama 30 hari. Ia mengajukan banding. Sebelumnya, pada 2 November, ia sudah dicopot dari jabatan Kapolsek dan ditarik ke Polda NTB. Pada 10 November, Ipda Sumaharto dilantik sebagai penggantinya.

 

Sementara itu, sang suami DR sedang menjalani hukuman di Lapas Dompu mungkin harus memikirkan ulang definisi kunjungan keluarga. Ia masuk penjara karena perkara narkoba, tetapi urusan rumah tangganya malah mendapat kejutan biologis dari pejabat seharusnya menjaga istrinya.

 

Sungguh paket komplit! Pangkat Ipda, jabatan Kapolsek, fasilitas kantor, tetapi batas profesionalisme ambruk seperti bangunan kena gempa. Polisi seharusnya menjaga tahanan, bukan malah membuat tahanan punya calon anggota keluarga baru.

 

Kasus ini jangan berhenti pada pemecatan Sarbani. Periksa juga sistem pengawasan dan akses tahanan. Sebab, kalau ruang Unit Reskrim bisa berubah menjadi ruang asmara, masyarakat pantas bertanya, sebenarnya siapa sedang menjaga kantor polisi?

 

Jangan-jangan tahanannya sedang diperiksa, Kapolseknya malah sibuk praktik reproduksi. Wong edan! Di negeri ini, makar politik bikin istana panas, makar rumah tangga bikin ruang Reskrim berasap. Esok entah apa lagi kelakuan Pak Pol ini.
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani