
RADAR JEMBER - Jangan melawan mahasiswa, berat urusannya. Soeharto saja lengser. Apalagi sekelas rektor. Buktinya, baru seminggu jadi Rektor UINSA Surabaya, sudah minta mundur. Ini akibat didemo mahasiswa. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, cak!
Kasihan Prof. Akh. Muzakki M Ag Grad.Dip.SEA M Phil Ph D (bale gelarnye, begegar saye). Baru dilantik kembali menjadi Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) periode 2026–2030 pada 15 September 2026, belum sempat mengelap meja rektor, mahasiswa sudah demo.
Ini bukan pelantikan rektor. Ini seperti masuk rumah baru. Begitu pintu dibuka, tetangga sebelah sudah membawa spanduk, “Silakan keluar atau kami keluarkan!”
Sejak 16 September, mahasiswa, dosen, dan civitas akademika bergerak. Gerbang kampus disegel, posko didirikan, perkuliahan terganggu. Sebagian dilakukan daring. Tuntutannya macam-macam. Gaya kepemimpinan dinilai otoriter, UKT, fasilitas mahasiswa, keterbukaan informasi, pelayanan KTM, almamater, buku mahasiswa baru, jam malam, penggunaan fasilitas kampus, sampai proses pengangkatan rektor.
Pokoknya lengkap. Untung saja tak ditangkap KPK macam Rektor Unsoed.
Kalau tuntutan mahasiswa dimasukkan ke menu restoran, ini sudah paket prasmanan. Banyak kali dosa rektornya.
Ada pula persoalan Kopertais diminta mahasiswa diusut. Waduh tambah lagi dosanya. Namun ini penting. Berbagai tudingan tersebut merupakan kritik dan tuntutan mahasiswa. Proses hukum terkait Kopertais masih berupa penyelidikan, bukan putusan pengadilan menyatakan Muzakki bersalah.
Drama kemudian naik kelas. Pada 22 September, Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir di Komisi VIII DPR RI. Menag mengaku kaget dan menyebut Kemenag “kebobolan”. Katanya, mekanisme pemilihan rektor PTKN menggunakan aturan dan prosedur sama, tetapi khusus Surabaya reaksinya berbeda.
Menag meminta maaf dan berjanji menyelesaikan persoalan dalam tiga hari. Tiga hari, cak! Orang bikin mi instan saja butuh tiga menit. Kemenag diminta menyelesaikan drama rektor tiga hari.
Komisi VIII lebih serius lagi. DPR mendesak jabatan Muzakki ditangguhkan, kepemimpinan sementara diambil alih Kemenag, dan memberi waktu satu minggu. Kalau tidak selesai, Panja akan dibentuk untuk membongkar proses pemilihan dan pengangkatan rektor.




