RADAR JEMBER - 17 Agustus 2026. Seluruh rakyat Indonesia kembali merayakan kemerdekaan. Bendera dikerek, Indonesia Raya berkumandang, lomba makan kerupuk dimulai, panjat pinang berdiri. Meriah! Tetapi di balik pesta itu ada sejarah jauh lebih berdarah. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah garis finis. Itu justru garis start.
Republik baru lahir langsung dihantam berbagai pemberontakan dan pergolakan. Tahun 1948, PKI Madiun di bawah Musso memproklamasikan pemerintahan Soviet di Madiun dan berusaha menggulingkan pemerintah sah. TNI di bawah Kolonel A.H. Nasution bergerak. Musso tewas dalam pengejaran dan pemberontakan ditumpas.
Setahun kemudian, DI/TII muncul. Kartosuwirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Gerakan ini menyebar ke Sulawesi Selatan melalui Kahar Muzakkar, Aceh melalui Daud Beureueh, dan Kalimantan Selatan melalui Ibnu Hadjar.
Kisah Ibnu Hadjar menunjukkan, pemberontakan juga bisa berakar dari rasa kecewa dan terpinggirkan. Setelah diberhentikan dari militer akibat reorganisasi TNI, ia membangun perlawanan. Pemerintah sempat menempuh jalan damai, tetapi akhirnya melakukan Operasi Delima, Segi Tiga, dan Riko. Ibnu Hadjar menyerah pada Juli 1963, diadili, dijatuhi hukuman mati 11 Maret 1965, lalu dieksekusi 22 Maret 1965.
Tahun 1950, APRA pimpinan Raymond Westerling mengguncang Bandung dan Jakarta. Gerakan ini menolak pembentukan negara kesatuan dan integrasi bekas KNIL ke dalam TNI. Pada tahun yang sama, RMS diproklamasikan Christian Robert Steven Soumokil di Ambon pada 25 April. Keduanya kemudian ditumpas pemerintah.
Kemudian datang PRRI/Permesta 1958–1961. PRRI muncul di Sumatera Barat, Permesta di Sulawesi Utara. Salah satu akar masalahnya adalah ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat dianggap terlalu sentralistis, tidak adil dalam pembagian sumber daya, dan tidak merata dalam pembangunan.
Pada 1963–1967 muncul PGRS/Paraku dalam konteks Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Setelah G30S 1965, arah politik berubah dan kelompok ini kemudian dianggap ancaman komunis.
Di Papua, OPM muncul sejak 1965 dan hingga kini masih menjadi persoalan separatis kompleks. Akarnya berkaitan dengan proses integrasi Irian Barat, Pepera, kesenjangan ekonomi, identitas, budaya, hingga isu HAM.
Lalu Aceh.
GAM dideklarasikan Hasan di Tiro pada 4 Desember 1976 di Gunung Halimon, Pidie. Salah satu pemicunya adalah kekecewaan terhadap kebijakan pusat, terutama pembagian sumber daya minyak dan gas. Konflik berlangsung puluhan tahun hingga tsunami 26 Desember 2004 membuka ruang dialog. Akhirnya lahir Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005. Aceh memperoleh otonomi khusus, partai politik lokal, dan amnesti bagi anggota GAM.
