RADAR JEMBER - Kita lanjutkan kisah pemalakan OPD dilakukan Bupati Cilacap dan Sekdanya. Cara main tikus gorong-gorong ini sangat mengerikan. Mereka tak peduli Ramadan, rakyat miskin, guru honorer, infrastruktur rusak. Yang ada di otak mereka, uang dan uang. Simak peran Sekda Cilacap sebagai koordinator pemalakan sambil imagine Koptagul, wak!
Panggung cerita ini konon diisi oleh dua tokoh penting. Yang pertama adalah Syamsul Auliya Rachman, yang diduga berperan seperti sutradara film mafia level kabupaten. Ia bukan sekadar pemimpin daerah, tapi dalam cerita ini digambarkan seperti otak yang mengatur skenario. Tapi seorang sutradara tidak bekerja sendirian. Ia butuh asisten yang paham jalur distribusi kekuasaan birokrasi. Di sinilah masuk tokoh kedua, Sadmoko Danardono, sang Sekda yang diduga berubah fungsi dari panglima ASN menjadi semacam koordinator pemalakan OPD.
Baca Juga: KPK Ungkap Motif Pejabat Daerah Setor Uang ke Bupati Cilacap: Ada Unsur Ketakutan
Secara teori, jabatan Sekda itu suci. Ia adalah panglima birokrasi, dirigen orkestrasi pemerintahan daerah. Kalau bupati adalah raja kecil, Sekda adalah perdana menterinya. Ia mengoordinasikan dinas, mengatur administrasi, memastikan pelayanan publik berjalan lancar. Singkatnya, ia adalah mesin penggerak pemerintahan. Tapi dalam kisah Cilacap ini, mesin itu diduga justru dipakai untuk menggerakkan satu hal yang sangat kreatif, pengumpulan setoran.
Nuan bayangkan sebuah konser musik birokrasi. Bupati memainkan nada pembuka. Sekda mengangkat tongkat konduktor. Lalu kepala dinas mulai memainkan alat musik masing-masing. Dinas ini setor sekian, badan itu setor sekian, rumah sakit daerah ikut menyumbang, puskesmas tidak mau kalah. Semua bergerak rapi seperti orkestra simfoni. Bedanya, penonton konser ini bukan rakyat, melainkan sebuah goodie bag yang konon berisi sekitar Rp610 juta.
Angka yang lumayan untuk ukuran sebuah kantong belanja pejabat. Dengan uang sebanyak itu, jalan berlubang bisa ditambal, saluran air bisa diperbaiki, puskesmas bisa membeli obat. Tapi dalam cerita ini, uang tersebut justru diduga dipersiapkan untuk ritual tahunan yang lebih sakral dari pembangunan, THR pejabat menjelang Lebaran. Sebuah tradisi birokrasi yang kalau diterjemahkan secara jujur kira-kira berbunyi, “Rakyat tetap bayar pajak ya, tapi kami juga perlu suasana Lebaran yang meriah.”
Mekanismenya konon sangat elegan. Dalam birokrasi, perintah tidak selalu harus panjang. Kadang satu kalimat saja cukup. “Tolong koordinasikan.” Kalimat yang terdengar sopan itu bisa berubah menjadi operasi pengumpulan dana paling efisien di Asia Tenggara. Koordinasi berubah menjadi pengumpulan, pengumpulan berubah menjadi setoran, setoran berubah menjadi barang bukti.
Seperti film kriminal yang terlalu percaya diri, cerita ini akhirnya berakhir di tangan KPK. Operasi tangkap tangan pun terjadi. Puluhan orang sempat diamankan, seperti reuni dadakan para pejabat yang mendadak akrab dengan penyidik. Setelah proses penyaringan hukum, dua nama muncul sebagai pemeran utama, sang bupati dan sang Sekda.
Yang membuat rakyat semakin geleng-geleng kepala adalah efek samping sosialnya. Fenomena pemalakan model beginian membuat masyarakat di Jawa Tengah makin alergi mendengar kata pajak. Bukan karena mereka anti negara, tapi karena muncul pertanyaan sederhana yang sangat menyakitkan, pajak itu untuk memperbaiki jalan atau untuk mengisi goodie bag pejabat?
Di warung kopi, obrolan menjadi sinis. Di grup WhatsApp keluarga, muncul meme baru. Setiap ada kampanye “Ayo Bayar Pajak”, rakyat mungkin akan menjawab dalam hati, “Siap, asal bukan untuk konser orkestra setoran lagi.”
