RADAR JEMBER - Gara-gara Mendes nyenggol Alfamart dan Indomaret akan ditutup bila Kopdes Merah Putih udah jalan, komentar netizen jadi ramai dan liar. Tulisan saya terkait itu sebelumnya terus menyala notifnya. Mau tak mau kita lanjutkan sambil menunggu beduk, wak! Koptagulnya ntar abis buka.
Sejak Kopdes Merah Putih digulirkan, publik sudah terbagi. Antara berharap dan mencurigai. Trauma lama muncul. “KUD zaman Orde Baru di era Soeharto saja hidup segan mati tak mau,” kata netizen. BUMDes pun banyak yang megap-megap. Sekarang Kopdes mau naik ring melawan Alfamart dan Indomaret yang sistemnya matang, rantai pasoknya kuat, SDM-nya terlatih?
Lalu masuk bab paling sensitif, APBN.
Netizen mulai berbisik lebih dalam. Bukan cuma soal profesionalisme, tapi motif. “Jangan-jangan ini upaya halus menggarong APBN demi Pemilu 2029?” Komentar ini berseliweran. Mereka curiga proyek raksasa dengan angka fantastis sering kali punya “biaya tak terlihat”. Istilah yang dipakai netizen lugas saja, komitmen fee. Katanya, yang namanya proyek APBN, apalagi skala nasional, pasti ada yang “ikut senyum” saat tanda tangan diteken.
Tuduhan ini tentu belum tentu benar. Tapi kecurigaan publik itu nyata dan keras suaranya.
Isu makin panas ketika muncul kabar melalui PT Agrinas Pangan Nusantara disiapkan 105.000 unit pikap dari India untuk mendukung Kopdes Merah Putih. Modelnya macam-macam. Ada Mahindra Scorpio, Tata Yodha Pick Up, sampai truk Ultra T.7. Jumlahnya hampir setara total penjualan pikap domestik Indonesia sepanjang 2025. Angka segitu bukan lagi proyek, itu sudah level gempa ekonomi.
Alasannya? Kapasitas produksi lokal sekitar 70 ribu unit per tahun. Kalau semua kebutuhan diambil dari dalam negeri, bisa mengganggu pasokan untuk sektor logistik lain. Secara industri, argumen itu terdengar rasional.
Tapi netizen tak berhenti di situ.
Pertama, Kopdes tidak memesan. Ia “disiapkan” pikap. Artinya keputusan datang dari atas. Kedua, siapa tanggung biaya perawatan? Pengalaman publik panjang. Banyak mobil dinas kinclong di awal, lalu mangkrak karena tak ada anggaran servis atau tak paham perawatan. Beli itu mudah. Rawat itu disiplin.
Netizen lalu menghubungkan titik-titik, proyek besar, dana APBN, pengadaan masif, jelang siklus politik 2029. “Apakah ini murni ekonomi desa, atau ada agenda elektoral jangka panjang?” Begitu bunyi komentar. Mereka khawatir koperasi dijadikan kendaraan, secara harfiah dan politis.
Bandingkan dengan komentar paling viral. “Yang bisa lawan ritel modern itu cuma Maduramart!” Tanpa APBN, tanpa pikap impor, tapi buka 24 jam, stok jalan, uang berputar. Sindirannya jelas. Sebelum punya 105 ribu mobil, pastikan dulu tokonya hidup.
Netizen sebenarnya tidak alergi koperasi. Mereka alergi pada proyek tanpa transparansi. Mereka ingin tahu skema anggaran, mekanisme pengadaan, sistem pengawasan, dan siapa yang bertanggung jawab jika nanti bermasalah. Karena kalau benar ada komitmen fee tersembunyi, itu bukan cuma soal bisnis gagal, itu soal kepercayaan publik yang runtuh.
Namun di sisi lain, distribusi desa memang butuh armada. Tanpa kendaraan, rantai pasok bisa tersendat. Jadi persoalannya kembali ke tata kelola. Kalau transparan, profesional, diaudit ketat, kecurigaan akan surut. Kalau tertutup, isu 2029 akan terus menghantui.
Akhirnya, perdebatan Kopdes bukan cuma soal melawan ritel biru-merah. Ini soal kepercayaan rakyat terhadap uang negara. Mobil boleh 105 ribu unit. Pelatihan boleh di hotel berbintang. Tapi kalau publik merasa ada agenda tersembunyi, legitimasi bisa goyah sebelum roda pertama berputar.
Rakyat menonton dengan dua mata. Satu berharap koperasi bangkit. Satunya lagi mengawasi jangan sampai APBN jadi ladang permainan menuju 2029. Begitulah, wak. Di negeri ini, proyek besar tak pernah berdiri sendirian. Ia selalu ditemani harapan… dan kecurigaan.
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
