alexametrics
29.3 C
Jember
Tuesday, 30 November 2021

Rekonsiliasi Pascapilkades Serentak

Mobile_AP_Rectangle 1

Pilkades serentak di Bondowoso sempat diundur karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Hal itu tertuang dalam SK Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/915/430.4.2/2021. Namun, akhirnya bisa dilaksanakan pada 15 November 2021 lalu dengan diikuti oleh sebanyak 171 desa. Telah usainya ajang pesta demokrasi tingkat desa ini bukan lantas tidak menyisakan persoalan. Persoalan yang paling kentara adalah gesekan antarpendukung masing-masing calon kepala desa yang berdampak pada disharmoni sosial di dalam masyarakat.

Hal ini sudah terlihat jauh sebelum digelarnya Pilkades serentak dan cenderung semakin “memanas” menjelang hari H pelaksanaan. Bahkan, sempat ada tragedi pembacokan yang melibatkan antarpendukung calon kepala desa di Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami. Beruntung aparat kepolisian bertindak tegas dengan menangkap pelaku, serta meningkatkan jumlah personel untuk mengamankan daerah tersebut.

Lumrah kita rasakan, eskalasi politik tingkat desa pada umumnya lebih rawan terhadap gesekan di antara para pendukung calon kepala desa. Bahkan sering kali berujung pada konflik dan kekerasan fisik, dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah atau bahkan pemilihan Presiden. Hal itu salah satunya karena faktor kedekatan -secara sosial maupun emosional- antara calon kepala desa dengan para pemilihnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Faktor kedekatan ini juga yang mendorong angka partisipasi masyarakat dalam mempergunakan hak pilihnya cukup tinggi. Hak untuk memilih adalah hak dasar yang tidak boleh dipaksakan. Namun dalam ajang kontestasi politik, banyak cara yang dilakukan oleh para calon kepala desa untuk merebut hati masyarakat agar memilihnya. Mulai dari perubahan sikap dari para calon yang tiba-tiba menjadi sangat perhatian terhadap warga desa. Hingga sering membantu kesulitan warga, seperti jika ada yang sakit mereka sigap memberikan bantuan.

Bahkan, pada beberapa kasus, sampai membuat dan menggiring isu, serta menjanjikan atau memberikan sesuatu. Kondisi demikian memperparah dampak dari perbedaan pilihan di antara warga desa. Karena semua itu demi tujuan untuk memenangkan masing-masing calon, bukan karena niat yang benar-benar tulus dan tanpa pamrih.

Sebagian calon atau pendukung yang mengalami kekalahan masih belum bisa menerima kekalahan. Ada yang menempuh jalur hukum, ada yang menempuh jalur sosial, bahkan jalur yang bertentangan dengan hukum. Jalur hukum seperti apabila ada indikasi kecurangan dalam proses pilkades. Jalur sosial seperti meminta kembali bantuan yang pernah diberikan, baik berupa materi maupun nonmateri. Jalur yang bertentangan dengan hukum seperti teror, salah satunya yaitu ancaman akan tidak amannya desa dari pencurian atau perampokan.

Pertanyaan mendasar adalah mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah kualitas demokrasi kita yang masih jauh dari makna dewasa. Demokrasi seperti yang menjadi prinsip dan jalan perjuangan Gus Dur adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan pendapat. Dalam level Pilkades, tidak banyak warga desa yang secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap salah satu calon. Karena menimbang risiko yang akan dihadapinya. Seperti khawatir akan ada intimidasi dan diskriminasi apabila calon yang didukung kalah dalam kontestasi politik tingkat desa itu.

Lebih dari dua dekade reformasi berlalu, tidak lantas meningkatkan kualitas demokrasi kita secara signifikan. Bahkan dalam beberapa aspek mengalami kemunduran. Pemilihan langsung merupakan kemajuan demokrasi secara prosedural, namun tidak lantas dibarengi dengan meningkatnya demokrasi substansial. Karena justru dampak dari pemilihan tersebut mengakibatkan adanya polarisasi di dalam tubuh masyarakat yang bahkan sampai pada level akut rawan terhadap perpecahan.

- Advertisement -

Pilkades serentak di Bondowoso sempat diundur karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Hal itu tertuang dalam SK Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/915/430.4.2/2021. Namun, akhirnya bisa dilaksanakan pada 15 November 2021 lalu dengan diikuti oleh sebanyak 171 desa. Telah usainya ajang pesta demokrasi tingkat desa ini bukan lantas tidak menyisakan persoalan. Persoalan yang paling kentara adalah gesekan antarpendukung masing-masing calon kepala desa yang berdampak pada disharmoni sosial di dalam masyarakat.

Hal ini sudah terlihat jauh sebelum digelarnya Pilkades serentak dan cenderung semakin “memanas” menjelang hari H pelaksanaan. Bahkan, sempat ada tragedi pembacokan yang melibatkan antarpendukung calon kepala desa di Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami. Beruntung aparat kepolisian bertindak tegas dengan menangkap pelaku, serta meningkatkan jumlah personel untuk mengamankan daerah tersebut.

Lumrah kita rasakan, eskalasi politik tingkat desa pada umumnya lebih rawan terhadap gesekan di antara para pendukung calon kepala desa. Bahkan sering kali berujung pada konflik dan kekerasan fisik, dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah atau bahkan pemilihan Presiden. Hal itu salah satunya karena faktor kedekatan -secara sosial maupun emosional- antara calon kepala desa dengan para pemilihnya.

Faktor kedekatan ini juga yang mendorong angka partisipasi masyarakat dalam mempergunakan hak pilihnya cukup tinggi. Hak untuk memilih adalah hak dasar yang tidak boleh dipaksakan. Namun dalam ajang kontestasi politik, banyak cara yang dilakukan oleh para calon kepala desa untuk merebut hati masyarakat agar memilihnya. Mulai dari perubahan sikap dari para calon yang tiba-tiba menjadi sangat perhatian terhadap warga desa. Hingga sering membantu kesulitan warga, seperti jika ada yang sakit mereka sigap memberikan bantuan.

Bahkan, pada beberapa kasus, sampai membuat dan menggiring isu, serta menjanjikan atau memberikan sesuatu. Kondisi demikian memperparah dampak dari perbedaan pilihan di antara warga desa. Karena semua itu demi tujuan untuk memenangkan masing-masing calon, bukan karena niat yang benar-benar tulus dan tanpa pamrih.

Sebagian calon atau pendukung yang mengalami kekalahan masih belum bisa menerima kekalahan. Ada yang menempuh jalur hukum, ada yang menempuh jalur sosial, bahkan jalur yang bertentangan dengan hukum. Jalur hukum seperti apabila ada indikasi kecurangan dalam proses pilkades. Jalur sosial seperti meminta kembali bantuan yang pernah diberikan, baik berupa materi maupun nonmateri. Jalur yang bertentangan dengan hukum seperti teror, salah satunya yaitu ancaman akan tidak amannya desa dari pencurian atau perampokan.

Pertanyaan mendasar adalah mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah kualitas demokrasi kita yang masih jauh dari makna dewasa. Demokrasi seperti yang menjadi prinsip dan jalan perjuangan Gus Dur adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan pendapat. Dalam level Pilkades, tidak banyak warga desa yang secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap salah satu calon. Karena menimbang risiko yang akan dihadapinya. Seperti khawatir akan ada intimidasi dan diskriminasi apabila calon yang didukung kalah dalam kontestasi politik tingkat desa itu.

Lebih dari dua dekade reformasi berlalu, tidak lantas meningkatkan kualitas demokrasi kita secara signifikan. Bahkan dalam beberapa aspek mengalami kemunduran. Pemilihan langsung merupakan kemajuan demokrasi secara prosedural, namun tidak lantas dibarengi dengan meningkatnya demokrasi substansial. Karena justru dampak dari pemilihan tersebut mengakibatkan adanya polarisasi di dalam tubuh masyarakat yang bahkan sampai pada level akut rawan terhadap perpecahan.

Pilkades serentak di Bondowoso sempat diundur karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Hal itu tertuang dalam SK Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/915/430.4.2/2021. Namun, akhirnya bisa dilaksanakan pada 15 November 2021 lalu dengan diikuti oleh sebanyak 171 desa. Telah usainya ajang pesta demokrasi tingkat desa ini bukan lantas tidak menyisakan persoalan. Persoalan yang paling kentara adalah gesekan antarpendukung masing-masing calon kepala desa yang berdampak pada disharmoni sosial di dalam masyarakat.

Hal ini sudah terlihat jauh sebelum digelarnya Pilkades serentak dan cenderung semakin “memanas” menjelang hari H pelaksanaan. Bahkan, sempat ada tragedi pembacokan yang melibatkan antarpendukung calon kepala desa di Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami. Beruntung aparat kepolisian bertindak tegas dengan menangkap pelaku, serta meningkatkan jumlah personel untuk mengamankan daerah tersebut.

Lumrah kita rasakan, eskalasi politik tingkat desa pada umumnya lebih rawan terhadap gesekan di antara para pendukung calon kepala desa. Bahkan sering kali berujung pada konflik dan kekerasan fisik, dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah atau bahkan pemilihan Presiden. Hal itu salah satunya karena faktor kedekatan -secara sosial maupun emosional- antara calon kepala desa dengan para pemilihnya.

Faktor kedekatan ini juga yang mendorong angka partisipasi masyarakat dalam mempergunakan hak pilihnya cukup tinggi. Hak untuk memilih adalah hak dasar yang tidak boleh dipaksakan. Namun dalam ajang kontestasi politik, banyak cara yang dilakukan oleh para calon kepala desa untuk merebut hati masyarakat agar memilihnya. Mulai dari perubahan sikap dari para calon yang tiba-tiba menjadi sangat perhatian terhadap warga desa. Hingga sering membantu kesulitan warga, seperti jika ada yang sakit mereka sigap memberikan bantuan.

Bahkan, pada beberapa kasus, sampai membuat dan menggiring isu, serta menjanjikan atau memberikan sesuatu. Kondisi demikian memperparah dampak dari perbedaan pilihan di antara warga desa. Karena semua itu demi tujuan untuk memenangkan masing-masing calon, bukan karena niat yang benar-benar tulus dan tanpa pamrih.

Sebagian calon atau pendukung yang mengalami kekalahan masih belum bisa menerima kekalahan. Ada yang menempuh jalur hukum, ada yang menempuh jalur sosial, bahkan jalur yang bertentangan dengan hukum. Jalur hukum seperti apabila ada indikasi kecurangan dalam proses pilkades. Jalur sosial seperti meminta kembali bantuan yang pernah diberikan, baik berupa materi maupun nonmateri. Jalur yang bertentangan dengan hukum seperti teror, salah satunya yaitu ancaman akan tidak amannya desa dari pencurian atau perampokan.

Pertanyaan mendasar adalah mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah kualitas demokrasi kita yang masih jauh dari makna dewasa. Demokrasi seperti yang menjadi prinsip dan jalan perjuangan Gus Dur adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan pendapat. Dalam level Pilkades, tidak banyak warga desa yang secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap salah satu calon. Karena menimbang risiko yang akan dihadapinya. Seperti khawatir akan ada intimidasi dan diskriminasi apabila calon yang didukung kalah dalam kontestasi politik tingkat desa itu.

Lebih dari dua dekade reformasi berlalu, tidak lantas meningkatkan kualitas demokrasi kita secara signifikan. Bahkan dalam beberapa aspek mengalami kemunduran. Pemilihan langsung merupakan kemajuan demokrasi secara prosedural, namun tidak lantas dibarengi dengan meningkatnya demokrasi substansial. Karena justru dampak dari pemilihan tersebut mengakibatkan adanya polarisasi di dalam tubuh masyarakat yang bahkan sampai pada level akut rawan terhadap perpecahan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca