Politik Anggaran Atau Anggaran Berpolitik

Oleh: Rachmat Hidayat, MPA, PhD

KETIKA Anda menghadapkan orang lain pada persoalan dilematis klasik recehan semacam lebih dahulu mana antara ayam atau telur, maka tentunya mungkin gelengan kepala yang anda terima. Pun demikian jika awam ditanya apa yang penting bagi kinerja pemerintah daerah, politik anggaran atau anggaran berpolitik? Bisa dipastikan jawabannya mungkin hanya seliat rumput yang bergoyang tertimpa angin.

IKLAN

Pencerahan politik anggaran Jember sebetulnya datang secara teratur berjadwal dan terstruktur dalam sebuah siklus anggaran tahunan. Mungkin hanya karena kita saja suka terlena dan menerima begitu saja apa yang terjadi (taking for granted-menyiakan), sehingga momen Sidang paripurna DPRD Jember pada 10 Juli 2019 lalu terkesan seperti biasa saja tanpa hal yang berarti.

Pada sidang paripurna tersebut Wakil Bupati Jember mewartakan bahwa ada empat organisasi perangkat dinas yang belum menyelesaikan serapan anggaran dan jumlah SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan) Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018 yang mencapai Rp 713 Milyar. Jumlah SILPA yang begitu besar ini tentunya mungkin akhirnya relevan dengan pertanyaan utama yang ditawarkan oleh artikel ini: apa yang penting bagi kinerja pemerintah daerah, politik anggaran ataukah anggaran untuk berpolitik.

Dalam konteks Jember pertanyaan akan lebih mendetail lagi. Apa dan bagaimana anggaran pemerintah daerah sudah mampu berperan banyak dalam menopang pelayanan pada publik? Dengan kata lain, apakah anggaran sudah di-fatsoen politik yang benar dan berpijak pada kebutuhan rakyat?

Segala macam bentuk anggaran dalam pelbagai macam bentuknya, semisal anggaran belanja negara dan penerimaan belanja negara adalah suatu bentuk keputusan yang bersifat pilihan politik. Karena anggaran adalah bentuk pilihan politik, maka postur anggaran daerah adalah bukan sebuah hasil produksi dari sebuah mekanisme yang rasional. Tuah pokok kebijakan anggaran penuh dan digelayuti muatan politik pribadi, kelompok kepentingan maupun partai politik dalam sebuah konfigurasi representasi ala demokrasi. Karena itu kadang target dan sasaran kebijakan politik anggaran belum bisa dipahami khalayak secara mudah, apalagi bila gaya komunikasi eksekutif juga kurang bernas dalam mensosialisasikan apa yang ingin dicapai dengan kebijakan tertentu.

Maka jangan heran bila publik masih bertanya semisal apa tujuan merenovasi pasar dengan jumalah anggaran yang jumbo, tapi Kebijakan tersebut masih belum bisa menyasar masalah mendasar dari pengelolaan pasar seperti tata kelola retibusi yang baik, kebersihan dan kenyamanan pasar yang terjaga. Tanpa pesan yang kuat terhadap isi dari suatu Kebijakan, maka bisa dipastikan tujuan pilihan politik alokasi anggaran publik. semisal untuk renovasi pasar bisa dikatakan gagal mencapai hasil yang maksimal.

Salah satu kredo klasik pada ilmu Administrasi keuangan Negara adalah pengeluaran/belanja negara/daerah adalah sinyal ataupun ekspresi skala prioritas masalah yang dianggap penting oleh negara/ daerah. Prioritas Kebijakan alokasi tentunya tidak bisa berdiri sendiri, karena kebijakan publik tidak hadir dari ruang hampa. Meminjam istilah Dryzek (2014), kebijakan alokasi pilihan politik (tidak terkecuali anggaran) tidak steril dari kepentingan ideologi yang terbentuk pada labirin panjang pembuatan keputusan.

Dalam mekanisme demokrasi salah satu bentuk filter dari ideologi bisa datang dalam bentuk partai politik ataupun kelompok kepentingan dalam sebuah konfigurasi dinamika hubungan legislatif dan eksekutif. Kekuasaan partai politik baik di wilayah eksekutif ataupun legislatif tentunya bertanggung jawab langsung atas segala macam bentuk pilihan kebijakan alokasi anggaran di tingkat daerah.

Namun perlu diingat bahwa dalam perspektif ekonomi demokrasi, Anthony Downs sudah pernah mengingatkan bahwa tujuan parpol menguasai eksekutif dan legislatif adalah meraih kuasa (power), dan tentu saja meraih para pemilik suara melalui prestise dan kuasa tersebut.

Apa yang terjadi selanjutnya, kadang parpol gagal memahami apa yang diingankan oleh para pemilik suara (rakyat), sehingga parpol kadang jauh dari aspirasi yang diharapkan oleh publik. Bahkan kadang masyarakat sendiri menjadi berjarak dari apa yang dilakukan oleh pembuat kebijakan baik di lingkup eksekutif ataupun legislatif. Intinya, bila tidak dikelola dengan baik dan benar, pilihan-pilihan prioritas kebijakan anggaran akan menimbulkan masalah serius, yang kalau ditarik secara mendasar dapat berakibat pada terganggunya dan menurunnya kualitas pelayanan publik. Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah gagal memahami prioritas aspirasi yang didamba masyarakat masyarakat, sedangkan masyarakat tidak mengerti apa yang dimau dan akan dilakukan oleh sang pembuat kebijakan. Walhasil mekanisme representasi proses kebijakan anggaran jelas gagal dalam menghadirkan sikap, pilihan maupun prioritas anggaran mana yang penting dan yang penting mana dalam koridor aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah.

Apa yang diwartakan Pemerintah Daerah Jember pada sidang paripurna lalu membuka fakta adanya serapan anggaran yang rendah. Pemerintahan daerah Jember pada tahun 2018 lalu masih menyisakan besaran anggaran sekitar Rp 713 Milyar. Bukan jumlah yang sedikit tentunya, bahkan bila dibanding dengan tahun sebelumnya, maka ada kenaikan sebesar 12 persem sisa anggaran.

Saya berasusmi bahwa tugas eksekutif tidaklah mudah, terutama dalam kaitan melakukan eksekusi terhadap anggaran dalam program yang direncanakan. Karena itu bagi eksekutif, menjadi penting untuk memilih kebijakan anggaran yang baik dan merflesikan kebutuhan masyarakat secara luas. Pandangan pengelolaan keuangan negara usang macam politik anggaran sebagai anggaran untuk berpolitik, sudah harus ditinggalkan dan diganti dengan pilihan-pilihan prioritas mana yang penting, dan yang penting mana.

*) Penulis adalah Kepala Prodi Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi FISIP UNEJ, Pengurus PW ISNU Jatim

Reporter :

Fotografer :

Editor :