Mengawal Jember Tetap Menjadi Lumbung Pangan Nasional

Upaya Pemerintah Kabupaten
Melihat kompleksitas permasalahan pangan ini, maka pemkab memegang peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mempertahankan predikat daerah sebagai lumbung pangan. Dalam hal level pemerintahan, pemkab lebih dekat dengan individu petani, sehingga dapat membuat kebijakan yang berdampak langsung untuk melindungi mereka. Adapun pemerintah pusat akan lebih fokus pada aspek ketahanan pangan nasional. Wacana impor beras yang mengemuka saat ini juga dalam rangka stabilitas negara, mengingat stok beras di bawah 500 ribu ton, dinilai cukup mengkhawatirkan.
Salah satu upaya pemkab yang bisa dilakukan, yaitu penataan dan pemberdayaan lembaga petani dan lembaga ekonomi di desa, di antaranya HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air), Poktan (Kelompok Tani), UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan), KUB (Kelompok Usaha Bersama, BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa), dan sebagainya. Pemkab dapat memberikan stimulasi agar semangat pemberdayaan lembaga tumbuh dari petani sendiri. Akan lebih baik lagi jika lembaga-lembaga tersebut lebih disederhanakan sehingga tidak terlalu banyak namun semua tugas dan fungsi dapat dicakup, tanpa ada gap dan tidak ada yang overlap. Tugas dan fungsi utama harus disinergikan, yaitu menekan biaya produksi dan berupaya agar harga beras bisa dinikmati petani. Selama ini yang terjadi adalah sekadar memenuhi program pemerintah yang sektoral-parsial yang berakibat saling tumpang tindih.
Di sisi lain, jargon kolaborasi, sinergi dan akselerasi di semua OPD yang terlibat harus dibangun, di antaranya yang membidangi tanaman pangan, irigasi, pemberdayaan masyarakat desa, perindustrian perdagangan, koperasi dan usaha mikro. Petugas lapangan dari semua OPD ini juga harus memiliki persepsi yang sama, namun tetap menguasai bidangnya. Petugas lapangan yang sering bersinggungan dengan masyarakat terutama petani, yaitu PPL, juru SDA (pengairan), dan pendamping desa. Dalam hal penegakan aturan, sangat penting juga melibatkan pemerintah desa dan muspika serta tokoh masyarakat.
Disamping membangun komunikasi internal, tidak kalah pentingnya, Pemkab berupaya membangun komunikasi yang baik dengan pemprov dan pusat, terutama terkait dengan pengelolaan irigasi. Pasalnya, baku sawah di Jember yang seluas 86 ribuan ha (sesuai Permen PUPR Nomor 14/2015) yang dilayani daerah-daerah irigasi, hanya 32 ribu ha (37 persen) yang masuk kewenangan pemkab. Selebihnya adalah kewenangan provinsi dan pusat, yang notabene lahannya juga relatif lebih produktif. Inilah yang menyebabkan biaya produksi semakin tinggi karena kerusakan jaringan yang terjadi tidak bisa segera ditangani, bahkan hingga bertahun-tahun. Kerugian tidak saja karena petani harus menggunakan pompa karena jaringan yang tidak andal, bahkan beberapa areal sawah di wilayah DI kewenangan provinsi dan pusat, menjadi langganan gagal panen karena terendam banjir.
Jika petani Jember sejahtera, maka kabupaten ini akan tetap bisa diandalkan menjadi lumbung pangan nasional, karena petani Jember akan terus memproduksi padi.

*) Penulis adalah Alumni Magister Pengelolaan Sumber Daya Air, ITB. Kini dinas di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember.