Mengawal Jember Tetap Menjadi Lumbung Pangan Nasional

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Jember menduduki urutan ke-5 sebagai produsen padi di Jawa Timur, provinsi yang tahun ini meraih surplus beras terbesar di Indonesia. Surplus beras di daerah sentra padi sangat berarti bagi lumbung pangan nasional. Masih banyak daerah di Indonesia yang defisit beras, terutama di luar Jawa yang prasarana irigasinya masih minim. Bahkan di Jawa Barat pun masih defisit beras, karena angka produksi masih di bawah angka konsumsi.
Angka surplus beras di Jember, bisa dihitung dengan total produksi dikurangi konsumsi. Data BPS menyebut, produksi padi tahun 2020 sebesar 991.892 ton gabah kering panen (GKP). Angka konversi menjadi gabah kering giling (GKG) sangat bervariasi, tergantung kadar air. Namun bisa mengambil angka standar 83,39 persen. Sehingga didapatkan GKG sebesar 827 ribu ton. Angka konversi GKG ke beras yang dirilis BPS pada 2018 adalah 64,02 persen. Sehingga didapatkan 530 ribu ton beras. Jumlah penduduk Jember (ter-update Januari 2021) sebesar 2.536.729 jiwa. Jika dikalikan angka konsumsi beras nasional sebesar 102 kg per kapita per tahun akan didapatkan kebutuhan beras sebesar 259 ribu ton. Dengan demikian, surplus beras Jember tahun ini adalah 271 ribu ton. Artinya, Jember telah berkontribusi terhadap stok pangan nasional bahkan lebih dari separuh yang dikonsumsi.

Produksi berlimpah belum tentu membuat petani sejahtera
Membaca berita Radar Jember, “Produksi (padi di Jember) tinggi, namun harga lesu”, pada 12 September 2020 lalu mengingatkan kita bahwa produksi padi berlimpah tidak serta merta akan membuat petani sejahtera. Pendapatan petani meningkat apabila margin keuntungan meningkat, yaitu harga jual dikurangi biaya produksi. Margin tersebut setidaknya bisa memenuhi standar hidup layak. Semakin lebar rentang margin dalam usaha tani padi, maka petani akan makin sejahtera.
Upaya untuk meningkatkan pendapatan petani adalah dengan menekan biaya produksi dan menjaga harga komoditas beras jangan sampai jatuh. Menyadari bahwa beras adalah komoditas strategis dalam ketahanan pangan nasional, kenaikan harga beras memang akan selalu dipantau pemerintah. Maka upaya meningkatkan pendapatan petani pada harga jual adalah sebatas pemberian stimulan agar petani bisa menjual beras, bukan gabah. Dengan demikian petani bisa menikmati standar harga beras tersebut. Adapun upaya menekan biaya produksi adalah dengan berbagai regulasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk petani sendiri melalui pemberdayaan lembaga petani.
Komponen biaya operasional dalam usaha tani padi bisa dipetakan melalui kaidah usaha tani. Pada awalnya, kaidah usaha tani berprinsip Panca Usaha Tani, yaitu (1) Pengolahan tanah (2) Benih unggul, (3) Pemupukan (4) Pengendalian hama penyakit (5) Pengairan. Namun, karena besarnya produksi pertanian belum menjamin akan meningkatnya pendapatan petani, maka 2 faktor lagi ditambahkan menjadi Sapta Usaha Tani. Dua faktor tersebut menjadi yang keenam dan ketujuh, yaitu (6) Pengolahan Pasca Panen dan (7) Pemasaran.
Mengacu pada kaidah usaha tani, komponen biaya produksi padi dapat dijabarkan, yaitu: sewa lahan, tenaga kerja, alat mesin pertanian (alsintan), benih, pupuk, pestisida, dan biaya irigasi. Di bidang pertanian, komponen ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Prasarana Produksi (lahan dan air), dan Sarana Produksi (benih, pupuk, pestisida, dan alsintan). Sarana produksi bersifat mudah dipindah, bisa dikemas dan diperjualbelikan kemudian lebih dikenal dengan akronim “Saprodi”.

Biaya produksi padi di Indonesia termahal se Asia
Berdasarkan data International Rice Research Institute (IRRI) pada 2016, biaya produksi beras di Indonesia per kilogramnya sebesar Rp. 4.079. Angka ini 2,5 kali lebih besar dari Vietnam yang sebesar Rp.1.679. Biaya produksi beras per kilogram di Indonesia juga lebih tinggi dari Filipina (Rp 3.224), Tiongkok (Rp 3.661), India (Rp 2.306), dan Thailand (Rp 2.291). Komponen biaya produksi beras di Indonesia yang tertinggi adalah sewa lahan (Rp. 1.719,-) dan tenaga kerja (1.115,-). Lahan yang produktif dengan fasilitas akses jalan (usaha tani) dan jaringan irigasi yang memadai tentu akan jauh lebih mahal harga sewanya. Adapun faktor tenaga kerja memang menunjukkan bahwa tren minat naker pertanian terus menurun.