alexametrics
27.1 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

Korelasi WTP dan Korupsi dengan Akuntabilitas

Mobile_AP_Rectangle 1

Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah (LKP) menjadi kebanggaan dan prestasi tersendiri bagi sebagian besar pengelola keuangan pemerintah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga bagi pimpinan K/L, gubernur, bupati, serta wali kota. Setiap tahun BPK RI melakukan pemeriksaan LKP, dengan melakukan asesmen terhadap kewajaran informasi yang tercantum dalam LK K/L dan pemda yang tentunya BPK harus memberikan opini atas hasil auditnya. Empat jenis opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP). Dari empat opini tersebut, opini WTP merupakan opini yang terbaik.

Salah satu indikator untuk mengetahui bahwa keuangan negara dikelola dengan andal itu tecermin dari kualitas LK yang disusun oleh K/L atau pemda (APBN/APBD). Di dalam LK yang mendapatkan opini WTP oleh BPK tersebut biasanya dipastikan mengandung kualitas informasi di dalamnya. LK yang berkualitas adalah laporan yang disusun sesuai dengan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diakui dan berlaku umum. Adapun kualitas kandungan informasi suatu LK dapat diukur dari seberapa komprehensif, akurat, dan tepat waktu informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) yang menjadi acuan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan K/L dan pemda (provinsi/kota/kabupaten) pada tahun 2020 (tahun 2021 masih proses audited), BPK memberikan opini WTP kepada 84 dari 86 kementerian/lembaga yang ada (97,7 persen) dan kepada 486 dari 542 dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia (89,7 persen). Berarti hampir semua K/L dan pemda telah meraih opini WTP. Namun, kadang masyarakat tercengang dengan adanya berita di TV atau media cetak/online tentang oknum-oknum (pimpinan/pejabat dan pengelola keuangan) yang terlibat korupsi atau terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penegak hukum (KPK/polisi/kejaksaan).

Mobile_AP_Rectangle 2

Ada ahli yang menyatakan banyak faktor yang dapat menyebabkan korupsi, yang salah satu teori yang cukup populer adalah Gone Theory, yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama penyebab terjadinya korupsi. (1) greeds (keserakahan), terkait dengan perilaku maupun karakter individu; (2) opportunities (kesempatan), terkait dengan keadaan instansi, sistem, dan situasi sehingga memunculkan kesempatan atau peluang bagi seseorang untuk mudah melakukan kecurangan; (3) needs (kebutuhan), terkait dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidup; (4) exposures (pengungkapan), terkait dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila diketahui melakukan kecurangan. Berdasarkan teori di atas, dikaitkan dengan LK yang beropini WTP, namun ternyata di kemudian hari diketahui terdapat oknum-oknum yang korupsi di dalamnya.

Menarik sekali kalau kita bicarakan mengenai apa korelasi WTP dengan korupsi, namun secara umum dapat dianalogikan bahwa LK yang beropini WTP ibarat pagar rumah yang dibangun kokoh/kuat dan dirancang aman dengan diberikan pengamanan yang maksimal untuk menghindari terjadinya pencurian. Jadi untuk meminimalkan terjadi korupsi/pencurian agar tidak terjadi terus-menerus, maka yang diperlukan bukan hanya pagar yang kokoh/kuat dan pengamanannya. Namun, diperlukan juga kamera pengawas/CCTV, yaitu alat yang dapat membantu melakukan kontrol/pengawasan atau kita kenal sebagai transparansi, dan akuntabilitas, yaitu hansip/satpam atau orang-orang yang ditunjuk/diberikan tugas bertanggung jawab dalam pengamanan/menjaga dari pencuri.

Oleh sebab itu, untuk membahas tentang antara WTP dengan korupsi, maka salah satu caranya adalah dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Keuangan Negara.

Yang dimaksud dengan transparansi keuangan adalah setiap awal tahun anggaran, pemerintah (Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah) memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, baik aparat penegak hukum, DPR/DPRD dan Perguruan tinggi dll, berkenaan dengan hak publik untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas sumber daya (APBN/APBD) yang dipercayakan kepadanya. Sehingga APBN/APBD yang dikelola Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah tidak boleh dirahasiakan atau hanya diketahui oleh pihak-pihak/kalangan tertentu saja, namun di sosialisasikan/informasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Diharapkan dengan diumumkan secara terbuka.

- Advertisement -

Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah (LKP) menjadi kebanggaan dan prestasi tersendiri bagi sebagian besar pengelola keuangan pemerintah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga bagi pimpinan K/L, gubernur, bupati, serta wali kota. Setiap tahun BPK RI melakukan pemeriksaan LKP, dengan melakukan asesmen terhadap kewajaran informasi yang tercantum dalam LK K/L dan pemda yang tentunya BPK harus memberikan opini atas hasil auditnya. Empat jenis opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP). Dari empat opini tersebut, opini WTP merupakan opini yang terbaik.

Salah satu indikator untuk mengetahui bahwa keuangan negara dikelola dengan andal itu tecermin dari kualitas LK yang disusun oleh K/L atau pemda (APBN/APBD). Di dalam LK yang mendapatkan opini WTP oleh BPK tersebut biasanya dipastikan mengandung kualitas informasi di dalamnya. LK yang berkualitas adalah laporan yang disusun sesuai dengan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diakui dan berlaku umum. Adapun kualitas kandungan informasi suatu LK dapat diukur dari seberapa komprehensif, akurat, dan tepat waktu informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) yang menjadi acuan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan K/L dan pemda (provinsi/kota/kabupaten) pada tahun 2020 (tahun 2021 masih proses audited), BPK memberikan opini WTP kepada 84 dari 86 kementerian/lembaga yang ada (97,7 persen) dan kepada 486 dari 542 dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia (89,7 persen). Berarti hampir semua K/L dan pemda telah meraih opini WTP. Namun, kadang masyarakat tercengang dengan adanya berita di TV atau media cetak/online tentang oknum-oknum (pimpinan/pejabat dan pengelola keuangan) yang terlibat korupsi atau terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penegak hukum (KPK/polisi/kejaksaan).

Ada ahli yang menyatakan banyak faktor yang dapat menyebabkan korupsi, yang salah satu teori yang cukup populer adalah Gone Theory, yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama penyebab terjadinya korupsi. (1) greeds (keserakahan), terkait dengan perilaku maupun karakter individu; (2) opportunities (kesempatan), terkait dengan keadaan instansi, sistem, dan situasi sehingga memunculkan kesempatan atau peluang bagi seseorang untuk mudah melakukan kecurangan; (3) needs (kebutuhan), terkait dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidup; (4) exposures (pengungkapan), terkait dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila diketahui melakukan kecurangan. Berdasarkan teori di atas, dikaitkan dengan LK yang beropini WTP, namun ternyata di kemudian hari diketahui terdapat oknum-oknum yang korupsi di dalamnya.

Menarik sekali kalau kita bicarakan mengenai apa korelasi WTP dengan korupsi, namun secara umum dapat dianalogikan bahwa LK yang beropini WTP ibarat pagar rumah yang dibangun kokoh/kuat dan dirancang aman dengan diberikan pengamanan yang maksimal untuk menghindari terjadinya pencurian. Jadi untuk meminimalkan terjadi korupsi/pencurian agar tidak terjadi terus-menerus, maka yang diperlukan bukan hanya pagar yang kokoh/kuat dan pengamanannya. Namun, diperlukan juga kamera pengawas/CCTV, yaitu alat yang dapat membantu melakukan kontrol/pengawasan atau kita kenal sebagai transparansi, dan akuntabilitas, yaitu hansip/satpam atau orang-orang yang ditunjuk/diberikan tugas bertanggung jawab dalam pengamanan/menjaga dari pencuri.

Oleh sebab itu, untuk membahas tentang antara WTP dengan korupsi, maka salah satu caranya adalah dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Keuangan Negara.

Yang dimaksud dengan transparansi keuangan adalah setiap awal tahun anggaran, pemerintah (Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah) memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, baik aparat penegak hukum, DPR/DPRD dan Perguruan tinggi dll, berkenaan dengan hak publik untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas sumber daya (APBN/APBD) yang dipercayakan kepadanya. Sehingga APBN/APBD yang dikelola Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah tidak boleh dirahasiakan atau hanya diketahui oleh pihak-pihak/kalangan tertentu saja, namun di sosialisasikan/informasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Diharapkan dengan diumumkan secara terbuka.

Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah (LKP) menjadi kebanggaan dan prestasi tersendiri bagi sebagian besar pengelola keuangan pemerintah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga bagi pimpinan K/L, gubernur, bupati, serta wali kota. Setiap tahun BPK RI melakukan pemeriksaan LKP, dengan melakukan asesmen terhadap kewajaran informasi yang tercantum dalam LK K/L dan pemda yang tentunya BPK harus memberikan opini atas hasil auditnya. Empat jenis opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP). Dari empat opini tersebut, opini WTP merupakan opini yang terbaik.

Salah satu indikator untuk mengetahui bahwa keuangan negara dikelola dengan andal itu tecermin dari kualitas LK yang disusun oleh K/L atau pemda (APBN/APBD). Di dalam LK yang mendapatkan opini WTP oleh BPK tersebut biasanya dipastikan mengandung kualitas informasi di dalamnya. LK yang berkualitas adalah laporan yang disusun sesuai dengan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diakui dan berlaku umum. Adapun kualitas kandungan informasi suatu LK dapat diukur dari seberapa komprehensif, akurat, dan tepat waktu informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) yang menjadi acuan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan K/L dan pemda (provinsi/kota/kabupaten) pada tahun 2020 (tahun 2021 masih proses audited), BPK memberikan opini WTP kepada 84 dari 86 kementerian/lembaga yang ada (97,7 persen) dan kepada 486 dari 542 dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia (89,7 persen). Berarti hampir semua K/L dan pemda telah meraih opini WTP. Namun, kadang masyarakat tercengang dengan adanya berita di TV atau media cetak/online tentang oknum-oknum (pimpinan/pejabat dan pengelola keuangan) yang terlibat korupsi atau terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penegak hukum (KPK/polisi/kejaksaan).

Ada ahli yang menyatakan banyak faktor yang dapat menyebabkan korupsi, yang salah satu teori yang cukup populer adalah Gone Theory, yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama penyebab terjadinya korupsi. (1) greeds (keserakahan), terkait dengan perilaku maupun karakter individu; (2) opportunities (kesempatan), terkait dengan keadaan instansi, sistem, dan situasi sehingga memunculkan kesempatan atau peluang bagi seseorang untuk mudah melakukan kecurangan; (3) needs (kebutuhan), terkait dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidup; (4) exposures (pengungkapan), terkait dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila diketahui melakukan kecurangan. Berdasarkan teori di atas, dikaitkan dengan LK yang beropini WTP, namun ternyata di kemudian hari diketahui terdapat oknum-oknum yang korupsi di dalamnya.

Menarik sekali kalau kita bicarakan mengenai apa korelasi WTP dengan korupsi, namun secara umum dapat dianalogikan bahwa LK yang beropini WTP ibarat pagar rumah yang dibangun kokoh/kuat dan dirancang aman dengan diberikan pengamanan yang maksimal untuk menghindari terjadinya pencurian. Jadi untuk meminimalkan terjadi korupsi/pencurian agar tidak terjadi terus-menerus, maka yang diperlukan bukan hanya pagar yang kokoh/kuat dan pengamanannya. Namun, diperlukan juga kamera pengawas/CCTV, yaitu alat yang dapat membantu melakukan kontrol/pengawasan atau kita kenal sebagai transparansi, dan akuntabilitas, yaitu hansip/satpam atau orang-orang yang ditunjuk/diberikan tugas bertanggung jawab dalam pengamanan/menjaga dari pencuri.

Oleh sebab itu, untuk membahas tentang antara WTP dengan korupsi, maka salah satu caranya adalah dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Keuangan Negara.

Yang dimaksud dengan transparansi keuangan adalah setiap awal tahun anggaran, pemerintah (Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah) memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, baik aparat penegak hukum, DPR/DPRD dan Perguruan tinggi dll, berkenaan dengan hak publik untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas sumber daya (APBN/APBD) yang dipercayakan kepadanya. Sehingga APBN/APBD yang dikelola Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah tidak boleh dirahasiakan atau hanya diketahui oleh pihak-pihak/kalangan tertentu saja, namun di sosialisasikan/informasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Diharapkan dengan diumumkan secara terbuka.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/