alexametrics
32.1 C
Jember
Tuesday, 24 May 2022

Strategi Mengurangi Penumpukan SPM di Akhir Tahun 2021

Mobile_AP_Rectangle 1

PENYERAPAN anggaran yang baik dan sesuai dengan tenggat waktu yang dijadwalkan serta sesuai dengan rencana akan memengaruhi capaian pembangunan nasional yang baik pula secara keseluruhan.

Dalam rangka penanggulangan Covid-19 serta percepatan penyerapan APBN di tahun Anggaran 2021, KPPN Jember selalu menginformasikan kepada seluruh satuan kerja untuk segera mengajukan pembayaran sebelum batas akhir pengajuan SPM agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.

Berdasarkan data terbaru menjelang tutup tahun di pertengahan bulan Desember 2021 ini, khusus realisasi pengeluaran telah mencapai Rp 1,9 triliun atau 76,25 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2,49 triliun. Terkait capaian tersebut, KPPN telah menginformasikan kepada seluruh satuan kerja lingkup KPPN Jember untuk terus berusaha agar penyerapan segera dapat terealisasi sebelum tanggal jatuh tempo yang dipersyaratkan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah agar terjadi peningkatan capaian serapan anggaran di tahun 2021, karena dengan semakin cepat anggaran tersalurkan, maka akan semakin cepat pula program-program pemerintah bisa terealisasi khususnya bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi dapat segera terealisasi dengan baik.

Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai ujung tombak pengeluaran anggaran telah membuat langkah-langkah dan strategi agar penumpukan anggaran tidak terjadi lagi seperti sering dialami di tahun-tahun sebelumnya. Setiap menjelang tutup tahun anggaran selalu terbit aturan langkah-langkah akhir tahun yang mengatur tata cara pengajuan SPM agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.

Seperti tahun ini, telah terbit aturan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran di Akhir Tahun 2021 yaitu Per-9/PB/2021 tanggal 30 September 2021. Dalam aturan tersebut diatur secara terperinci tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh satuan kerja sebelum mengajukan SPM. Hal ini tentunya untuk mengantisipasi agar SPM bisa tersalurkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan tidak menumpuk di batas akhir tanggal pengajuan SPM.

Tahap awal adalah di proses perencanaan, di tahap ini seluruh satuan kerja harus membuat rencana penarikan dana sebelum mengajukan SPM khususnya untuk belanja di atas Rp 1 miliar agar dananya disiapkan terlebih dahulu di kas negara.

Tahap kedua adalah terkait pendaftaran data kontrak. Pendaftaran data kontrak ini diatur agar kontrak-kontrak yang telah ditandatangani bisa segera dilaksanakan dan bisa diketahui kapan terakhir pekerjaan tersebut akan selesai dan kapan perkiraan akan dimintakan pembayarannya ke KPPN.

Tahap ketiga adalah batas waktu pendaftaran data kontrak, untuk kontrak yang ditandatangani mulai tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 harus sudah didaftarkan paling lambat tanggal 17 Desember 2021, Kontrak yang ditandatangani mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 harus sudah didaftarkan paling lambat tanggal 22 Desember 2021, dan untuk Kontrak yang ditandatangani mulai tanggal 21 Desember. 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 harus sudah didaftarkan paling lambat tanggal 24 Desember 2021. Hal ini dimaksudkan agar kontrak bisa diidentifikasi sejak awal kapan ditandatangani dan kapan didaftarkan.

Tahap keempat adalah untuk SPM-LS kontraktual yang pembuatan BAST/BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 24 Desember 2021 pada jam kerja, dan wajib dilampiri asli jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut dan dibuat sesuai format yang telah disampaikan oleh KPPN kepada seluruh satuan kerja lingkup KPPN Jember.

Pada tahap keempat ini diperlukan asli jaminan pembayaran akhir tahun anggaran karena pekerjaan belum diserahterimakan, namun sudah dilakukan pembayaran. Berhubung kondisi akhir tahun ada tanggal batas akhir pengajuan SPM Kontraktual sehingga diperlukan asli jaminan pembayaran untuk mengamankan keuangan negara seandainya pemborong tidak menyelesaikan pekerjaannya. KPPN dalam hal ini diberikan hak dan kewajiban untuk mengklaim jaminan pembayaran tersebut.

- Advertisement -

PENYERAPAN anggaran yang baik dan sesuai dengan tenggat waktu yang dijadwalkan serta sesuai dengan rencana akan memengaruhi capaian pembangunan nasional yang baik pula secara keseluruhan.

Dalam rangka penanggulangan Covid-19 serta percepatan penyerapan APBN di tahun Anggaran 2021, KPPN Jember selalu menginformasikan kepada seluruh satuan kerja untuk segera mengajukan pembayaran sebelum batas akhir pengajuan SPM agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.

Berdasarkan data terbaru menjelang tutup tahun di pertengahan bulan Desember 2021 ini, khusus realisasi pengeluaran telah mencapai Rp 1,9 triliun atau 76,25 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2,49 triliun. Terkait capaian tersebut, KPPN telah menginformasikan kepada seluruh satuan kerja lingkup KPPN Jember untuk terus berusaha agar penyerapan segera dapat terealisasi sebelum tanggal jatuh tempo yang dipersyaratkan.

Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah agar terjadi peningkatan capaian serapan anggaran di tahun 2021, karena dengan semakin cepat anggaran tersalurkan, maka akan semakin cepat pula program-program pemerintah bisa terealisasi khususnya bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi dapat segera terealisasi dengan baik.

Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai ujung tombak pengeluaran anggaran telah membuat langkah-langkah dan strategi agar penumpukan anggaran tidak terjadi lagi seperti sering dialami di tahun-tahun sebelumnya. Setiap menjelang tutup tahun anggaran selalu terbit aturan langkah-langkah akhir tahun yang mengatur tata cara pengajuan SPM agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.

Seperti tahun ini, telah terbit aturan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran di Akhir Tahun 2021 yaitu Per-9/PB/2021 tanggal 30 September 2021. Dalam aturan tersebut diatur secara terperinci tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh satuan kerja sebelum mengajukan SPM. Hal ini tentunya untuk mengantisipasi agar SPM bisa tersalurkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan tidak menumpuk di batas akhir tanggal pengajuan SPM.

Tahap awal adalah di proses perencanaan, di tahap ini seluruh satuan kerja harus membuat rencana penarikan dana sebelum mengajukan SPM khususnya untuk belanja di atas Rp 1 miliar agar dananya disiapkan terlebih dahulu di kas negara.

Tahap kedua adalah terkait pendaftaran data kontrak. Pendaftaran data kontrak ini diatur agar kontrak-kontrak yang telah ditandatangani bisa segera dilaksanakan dan bisa diketahui kapan terakhir pekerjaan tersebut akan selesai dan kapan perkiraan akan dimintakan pembayarannya ke KPPN.

Tahap ketiga adalah batas waktu pendaftaran data kontrak, untuk kontrak yang ditandatangani mulai tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 harus sudah didaftarkan paling lambat tanggal 17 Desember 2021, Kontrak yang ditandatangani mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 harus sudah didaftarkan paling lambat tanggal 22 Desember 2021, dan untuk Kontrak yang ditandatangani mulai tanggal 21 Desember. 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 harus sudah didaftarkan paling lambat tanggal 24 Desember 2021. Hal ini dimaksudkan agar kontrak bisa diidentifikasi sejak awal kapan ditandatangani dan kapan didaftarkan.

Tahap keempat adalah untuk SPM-LS kontraktual yang pembuatan BAST/BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 24 Desember 2021 pada jam kerja, dan wajib dilampiri asli jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut dan dibuat sesuai format yang telah disampaikan oleh KPPN kepada seluruh satuan kerja lingkup KPPN Jember.

Pada tahap keempat ini diperlukan asli jaminan pembayaran akhir tahun anggaran karena pekerjaan belum diserahterimakan, namun sudah dilakukan pembayaran. Berhubung kondisi akhir tahun ada tanggal batas akhir pengajuan SPM Kontraktual sehingga diperlukan asli jaminan pembayaran untuk mengamankan keuangan negara seandainya pemborong tidak menyelesaikan pekerjaannya. KPPN dalam hal ini diberikan hak dan kewajiban untuk mengklaim jaminan pembayaran tersebut.

PENYERAPAN anggaran yang baik dan sesuai dengan tenggat waktu yang dijadwalkan serta sesuai dengan rencana akan memengaruhi capaian pembangunan nasional yang baik pula secara keseluruhan.

Dalam rangka penanggulangan Covid-19 serta percepatan penyerapan APBN di tahun Anggaran 2021, KPPN Jember selalu menginformasikan kepada seluruh satuan kerja untuk segera mengajukan pembayaran sebelum batas akhir pengajuan SPM agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.

Berdasarkan data terbaru menjelang tutup tahun di pertengahan bulan Desember 2021 ini, khusus realisasi pengeluaran telah mencapai Rp 1,9 triliun atau 76,25 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2,49 triliun. Terkait capaian tersebut, KPPN telah menginformasikan kepada seluruh satuan kerja lingkup KPPN Jember untuk terus berusaha agar penyerapan segera dapat terealisasi sebelum tanggal jatuh tempo yang dipersyaratkan.

Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah agar terjadi peningkatan capaian serapan anggaran di tahun 2021, karena dengan semakin cepat anggaran tersalurkan, maka akan semakin cepat pula program-program pemerintah bisa terealisasi khususnya bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi dapat segera terealisasi dengan baik.

Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai ujung tombak pengeluaran anggaran telah membuat langkah-langkah dan strategi agar penumpukan anggaran tidak terjadi lagi seperti sering dialami di tahun-tahun sebelumnya. Setiap menjelang tutup tahun anggaran selalu terbit aturan langkah-langkah akhir tahun yang mengatur tata cara pengajuan SPM agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.

Seperti tahun ini, telah terbit aturan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran di Akhir Tahun 2021 yaitu Per-9/PB/2021 tanggal 30 September 2021. Dalam aturan tersebut diatur secara terperinci tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh satuan kerja sebelum mengajukan SPM. Hal ini tentunya untuk mengantisipasi agar SPM bisa tersalurkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan tidak menumpuk di batas akhir tanggal pengajuan SPM.

Tahap awal adalah di proses perencanaan, di tahap ini seluruh satuan kerja harus membuat rencana penarikan dana sebelum mengajukan SPM khususnya untuk belanja di atas Rp 1 miliar agar dananya disiapkan terlebih dahulu di kas negara.

Tahap kedua adalah terkait pendaftaran data kontrak. Pendaftaran data kontrak ini diatur agar kontrak-kontrak yang telah ditandatangani bisa segera dilaksanakan dan bisa diketahui kapan terakhir pekerjaan tersebut akan selesai dan kapan perkiraan akan dimintakan pembayarannya ke KPPN.

Tahap ketiga adalah batas waktu pendaftaran data kontrak, untuk kontrak yang ditandatangani mulai tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 harus sudah didaftarkan paling lambat tanggal 17 Desember 2021, Kontrak yang ditandatangani mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 harus sudah didaftarkan paling lambat tanggal 22 Desember 2021, dan untuk Kontrak yang ditandatangani mulai tanggal 21 Desember. 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 harus sudah didaftarkan paling lambat tanggal 24 Desember 2021. Hal ini dimaksudkan agar kontrak bisa diidentifikasi sejak awal kapan ditandatangani dan kapan didaftarkan.

Tahap keempat adalah untuk SPM-LS kontraktual yang pembuatan BAST/BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 24 Desember 2021 pada jam kerja, dan wajib dilampiri asli jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut dan dibuat sesuai format yang telah disampaikan oleh KPPN kepada seluruh satuan kerja lingkup KPPN Jember.

Pada tahap keempat ini diperlukan asli jaminan pembayaran akhir tahun anggaran karena pekerjaan belum diserahterimakan, namun sudah dilakukan pembayaran. Berhubung kondisi akhir tahun ada tanggal batas akhir pengajuan SPM Kontraktual sehingga diperlukan asli jaminan pembayaran untuk mengamankan keuangan negara seandainya pemborong tidak menyelesaikan pekerjaannya. KPPN dalam hal ini diberikan hak dan kewajiban untuk mengklaim jaminan pembayaran tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/