alexametrics
22.9 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Menyelami Kedalaman Fantasi Edukasi saat Pandemi

Mobile_AP_Rectangle 1

Sejenak mari kita melewatkan diskusi publik yang mengurai pilkada, masalah kesehatan dan perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19. Pemerintah pusat telah menerbitkan Revisi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Pelajaran 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19. Salah satu isinya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk tatap muka. Pertimbangan mendasar dimandatkannya kewenangan tersebut adalah karena pemerintah daerah sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan dan kapasitas daerahnya.

Gambaran model pendidikan dan pembelajaran yang kita jalani saat ini nampaknya akan menjadi era baru pembelajaran, bahkan mungkin pascapandemi kondisinya akan sama. Pembelajaran bergantung paket data, jaringan internet lengkap dengan perangkat pendukung dan kendalanya. Fantasi edukasi selama pandemi yang dijalani guru, orang tua dan siswa berbeda-beda, penuh ragam cara. Ada guru yang harus membuat jadwal keliling ke rumah-rumah siswa dengan membentuk komunitas belajar yang tersebar dalam beberapa lokasi. Beberapa lembaga pendidikan menyikapi kondisi ini dengan membuat jadwal tatap muka dengan membatasi jumlah siswa yang masuk dengan model shifting. Seorang kawan guru madrasah mengeluh karena rata-rata respon siswa dalam pembelajaran daring melalui e-learning sangat rendah, padahal mereka memiliki perangkat komunikasi (handphone) dan telah menerima bantuan paket data dan kartu perdana dari beberapa provider. Kawan lain seorang guru Kelompok Bermain (KB) mengundang anak-anak didiknya ke rumah, tentunya bersama dengan orang tuanya.

Tugas beruntun yang diberikan ke siswa tanpa pendampingan orang tua juga menjadi beban akademis dan psikologis bagi peserta didik. Terkadang kondisi ini memunculkan kejenuhan karena keterbatasan literasi teknologi informasi dan komunikasi para guru, siswa dan orang tua. Pembelajaran daring tidak hanya masalah konektivitas antara layanan internet dan perangkatnya. Pembelajaran daring menguras energi, meningkatkan tensi dan emosi, ada aspek teknis dan non teknis yang menyertainya. Kadar kerumitannya tidak setara antar daerah, madrasah/sekolah, antarasiswa/orang tua, guru yang satu dengan guru yang lain. Bisa jadi sumber pemicunya adalah pola komunikasi yang kurang antara orang tua dengan guru, guru dengan siswa, atau bahkan antara orang tua dengan anak sebagai variabel utama dalam keberhasilan pendidikan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kala pandemi, madrasah/sekolah dengan ketersediaan sarana penunjang, latar belakang siswa dan wali murid berkecukupan relatif dapat menerapkan era pembelajaran baru (daring) dengan lancar. Akan tetapi mereka yang terkendala dengan kebutuhan ekonomi dan berada di daerah/wilayah tempat tinggal tertentu pasti mengalami kesulitan. Dimensi ini yang akhirnya memunculkan bias dikotomi pendidikan di Indonesia. Pergulatannya tetap pada sekat antara pendidikan di desa dan di kota, sekolah (pendidikan umum) dan madrasah (pendidikan agama), antara negeri dan swasta. Kompleksitasnya sangat berbeda tidak hanya saat pandemi akan tetapi juga realita sebelumnya. Karakteristik pendidikan di kota tidak sama dengan pendidikan di perdesaan. Dari sisi infrastruktur, pendidikan di perkotaan telah ditunjang dengan sarana dan pra sarana yang memadai. Saat kegiatan pembelajaran daring mereka tidak terkendala dengan akses jaringan internet. Sementara di perdesaan apalagi daerah dengan kategori 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), mereka memiliki keterbatasan sarana dan pra sarana pendidikan serta perangkat dan akses layanan internet.

Struktur kurikulum antara sekolah dengan madrasah jelas berbeda. Perbedaan ini berimplikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Muatan ilmu pengetahuan yang diajarkan secara daring menjadi tantangan sendiri bagi guru-guru di madrasah. Apalagi madrasah yang berada di desa. Bantuan paket data yang diberikan pemerintah kepada siswa dan tenaga pendidik dapat dengan mudah difungsikan di daerah kota mengingat infrastrukturnya menunjang kegiatan pembelajaran daring. Sementara kondisi riil di beberapa daerah kesulitan mengakses jaringan internet karena infrastrukturnya belum terbangun.

- Advertisement -

Sejenak mari kita melewatkan diskusi publik yang mengurai pilkada, masalah kesehatan dan perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19. Pemerintah pusat telah menerbitkan Revisi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Pelajaran 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19. Salah satu isinya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk tatap muka. Pertimbangan mendasar dimandatkannya kewenangan tersebut adalah karena pemerintah daerah sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan dan kapasitas daerahnya.

Gambaran model pendidikan dan pembelajaran yang kita jalani saat ini nampaknya akan menjadi era baru pembelajaran, bahkan mungkin pascapandemi kondisinya akan sama. Pembelajaran bergantung paket data, jaringan internet lengkap dengan perangkat pendukung dan kendalanya. Fantasi edukasi selama pandemi yang dijalani guru, orang tua dan siswa berbeda-beda, penuh ragam cara. Ada guru yang harus membuat jadwal keliling ke rumah-rumah siswa dengan membentuk komunitas belajar yang tersebar dalam beberapa lokasi. Beberapa lembaga pendidikan menyikapi kondisi ini dengan membuat jadwal tatap muka dengan membatasi jumlah siswa yang masuk dengan model shifting. Seorang kawan guru madrasah mengeluh karena rata-rata respon siswa dalam pembelajaran daring melalui e-learning sangat rendah, padahal mereka memiliki perangkat komunikasi (handphone) dan telah menerima bantuan paket data dan kartu perdana dari beberapa provider. Kawan lain seorang guru Kelompok Bermain (KB) mengundang anak-anak didiknya ke rumah, tentunya bersama dengan orang tuanya.

Tugas beruntun yang diberikan ke siswa tanpa pendampingan orang tua juga menjadi beban akademis dan psikologis bagi peserta didik. Terkadang kondisi ini memunculkan kejenuhan karena keterbatasan literasi teknologi informasi dan komunikasi para guru, siswa dan orang tua. Pembelajaran daring tidak hanya masalah konektivitas antara layanan internet dan perangkatnya. Pembelajaran daring menguras energi, meningkatkan tensi dan emosi, ada aspek teknis dan non teknis yang menyertainya. Kadar kerumitannya tidak setara antar daerah, madrasah/sekolah, antarasiswa/orang tua, guru yang satu dengan guru yang lain. Bisa jadi sumber pemicunya adalah pola komunikasi yang kurang antara orang tua dengan guru, guru dengan siswa, atau bahkan antara orang tua dengan anak sebagai variabel utama dalam keberhasilan pendidikan.

Kala pandemi, madrasah/sekolah dengan ketersediaan sarana penunjang, latar belakang siswa dan wali murid berkecukupan relatif dapat menerapkan era pembelajaran baru (daring) dengan lancar. Akan tetapi mereka yang terkendala dengan kebutuhan ekonomi dan berada di daerah/wilayah tempat tinggal tertentu pasti mengalami kesulitan. Dimensi ini yang akhirnya memunculkan bias dikotomi pendidikan di Indonesia. Pergulatannya tetap pada sekat antara pendidikan di desa dan di kota, sekolah (pendidikan umum) dan madrasah (pendidikan agama), antara negeri dan swasta. Kompleksitasnya sangat berbeda tidak hanya saat pandemi akan tetapi juga realita sebelumnya. Karakteristik pendidikan di kota tidak sama dengan pendidikan di perdesaan. Dari sisi infrastruktur, pendidikan di perkotaan telah ditunjang dengan sarana dan pra sarana yang memadai. Saat kegiatan pembelajaran daring mereka tidak terkendala dengan akses jaringan internet. Sementara di perdesaan apalagi daerah dengan kategori 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), mereka memiliki keterbatasan sarana dan pra sarana pendidikan serta perangkat dan akses layanan internet.

Struktur kurikulum antara sekolah dengan madrasah jelas berbeda. Perbedaan ini berimplikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Muatan ilmu pengetahuan yang diajarkan secara daring menjadi tantangan sendiri bagi guru-guru di madrasah. Apalagi madrasah yang berada di desa. Bantuan paket data yang diberikan pemerintah kepada siswa dan tenaga pendidik dapat dengan mudah difungsikan di daerah kota mengingat infrastrukturnya menunjang kegiatan pembelajaran daring. Sementara kondisi riil di beberapa daerah kesulitan mengakses jaringan internet karena infrastrukturnya belum terbangun.

Sejenak mari kita melewatkan diskusi publik yang mengurai pilkada, masalah kesehatan dan perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19. Pemerintah pusat telah menerbitkan Revisi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Pelajaran 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19. Salah satu isinya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk tatap muka. Pertimbangan mendasar dimandatkannya kewenangan tersebut adalah karena pemerintah daerah sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan dan kapasitas daerahnya.

Gambaran model pendidikan dan pembelajaran yang kita jalani saat ini nampaknya akan menjadi era baru pembelajaran, bahkan mungkin pascapandemi kondisinya akan sama. Pembelajaran bergantung paket data, jaringan internet lengkap dengan perangkat pendukung dan kendalanya. Fantasi edukasi selama pandemi yang dijalani guru, orang tua dan siswa berbeda-beda, penuh ragam cara. Ada guru yang harus membuat jadwal keliling ke rumah-rumah siswa dengan membentuk komunitas belajar yang tersebar dalam beberapa lokasi. Beberapa lembaga pendidikan menyikapi kondisi ini dengan membuat jadwal tatap muka dengan membatasi jumlah siswa yang masuk dengan model shifting. Seorang kawan guru madrasah mengeluh karena rata-rata respon siswa dalam pembelajaran daring melalui e-learning sangat rendah, padahal mereka memiliki perangkat komunikasi (handphone) dan telah menerima bantuan paket data dan kartu perdana dari beberapa provider. Kawan lain seorang guru Kelompok Bermain (KB) mengundang anak-anak didiknya ke rumah, tentunya bersama dengan orang tuanya.

Tugas beruntun yang diberikan ke siswa tanpa pendampingan orang tua juga menjadi beban akademis dan psikologis bagi peserta didik. Terkadang kondisi ini memunculkan kejenuhan karena keterbatasan literasi teknologi informasi dan komunikasi para guru, siswa dan orang tua. Pembelajaran daring tidak hanya masalah konektivitas antara layanan internet dan perangkatnya. Pembelajaran daring menguras energi, meningkatkan tensi dan emosi, ada aspek teknis dan non teknis yang menyertainya. Kadar kerumitannya tidak setara antar daerah, madrasah/sekolah, antarasiswa/orang tua, guru yang satu dengan guru yang lain. Bisa jadi sumber pemicunya adalah pola komunikasi yang kurang antara orang tua dengan guru, guru dengan siswa, atau bahkan antara orang tua dengan anak sebagai variabel utama dalam keberhasilan pendidikan.

Kala pandemi, madrasah/sekolah dengan ketersediaan sarana penunjang, latar belakang siswa dan wali murid berkecukupan relatif dapat menerapkan era pembelajaran baru (daring) dengan lancar. Akan tetapi mereka yang terkendala dengan kebutuhan ekonomi dan berada di daerah/wilayah tempat tinggal tertentu pasti mengalami kesulitan. Dimensi ini yang akhirnya memunculkan bias dikotomi pendidikan di Indonesia. Pergulatannya tetap pada sekat antara pendidikan di desa dan di kota, sekolah (pendidikan umum) dan madrasah (pendidikan agama), antara negeri dan swasta. Kompleksitasnya sangat berbeda tidak hanya saat pandemi akan tetapi juga realita sebelumnya. Karakteristik pendidikan di kota tidak sama dengan pendidikan di perdesaan. Dari sisi infrastruktur, pendidikan di perkotaan telah ditunjang dengan sarana dan pra sarana yang memadai. Saat kegiatan pembelajaran daring mereka tidak terkendala dengan akses jaringan internet. Sementara di perdesaan apalagi daerah dengan kategori 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), mereka memiliki keterbatasan sarana dan pra sarana pendidikan serta perangkat dan akses layanan internet.

Struktur kurikulum antara sekolah dengan madrasah jelas berbeda. Perbedaan ini berimplikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Muatan ilmu pengetahuan yang diajarkan secara daring menjadi tantangan sendiri bagi guru-guru di madrasah. Apalagi madrasah yang berada di desa. Bantuan paket data yang diberikan pemerintah kepada siswa dan tenaga pendidik dapat dengan mudah difungsikan di daerah kota mengingat infrastrukturnya menunjang kegiatan pembelajaran daring. Sementara kondisi riil di beberapa daerah kesulitan mengakses jaringan internet karena infrastrukturnya belum terbangun.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/