alexametrics
27.1 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

Pertambangan dan Cita-Cita Keadilan Sosial

Mobile_AP_Rectangle 1

Pertambangan adalah anugerah luar biasa dari Allah Tuhan Yang Mahakuasa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertambangan termasuk aspek alamiah yaitu kekayaan alam yang diharapkan menjadi salah satu pilar perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila ke-5 Pancasila. Cita-cita luhur itu akan terus diusahakan pencapaiannya oleh negara saat ini dan masa yang akan datang. Demikianlah para founding fathers meletakkan dasar-dasar kemerdekaan Indonesia saat itu.

Konstitusionalitas makna dikuasai oleh negara adalah konsep pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 33. Konteks penguasaan dalam hal ini menyangkut pertambangan mineral dan batu bara yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 jo UU Nomor 3 Tahun 2020. Pemegang IUP dan IUPK memiliki otoritas berupa hak untuk memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batu bara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif. Pengaturan demikian dapat dipahami bahwa otoritas pemegang IUP/IUPK merupakan bentuk kebebasan guna memperdagangkan bahan tambang tersebut sehingga potensial mengaburkan hak konstitusionalitas negara untuk menguasai sehingga posisi negara menjadi subordinasi dari pelaku usaha.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusional telah menjelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa, “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pengelolaan pertambangan difungsikan untuk menggali sumber-sumber kekayaan alam guna memperoleh nilai tambah perekonomian. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, fungsi pengelolaan mineral dan batu bara adalah: 1) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, 2) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, 3) Menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, 4) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional, 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, dan 6) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Fungsi dari undang-undang pertambangan mineral dan batu bara berpijak pada prinsip pertambangan mineral dan/atau batu bara yang dikelola berdasarkan asas-asas berikut: 1) manfaat, keadilan, dan keseimbangan, 2) keberpihakan kepada kepentingan bangsa, 3) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; 4) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 33 UUD NRI 1945 mengatur tentang Hak Menguasai Negara sebagai landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penerjemahan Pasal 33 ke dalam berbagai undang-undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan kepentingan dari para penyusunnya yang dapat saja bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 33 itu sendiri. Oleh karena itu, konstitusi perlu dijadikan sebagai pedoman dalam melahirkan berbagai undang-undang di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Perspektif keadilan dalam penguasaan atas pertambangan mineral dan batu bara haruslah menjadi pedoman bagi pemerintah. Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofi dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Di samping penguasaan dan pengelolaan negara atas sumber daya alam, negara juga mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak-hak konstitusional dan hak hak tradisionalnya. Pokok pikiran dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 selaras dengan konsep untuk kemakmuran masyarakat diutamakan bukan kemakmuran orang perorangan Dapat memberikan kemakmuran sesuai dengan prinsip kekeluargaan dalam penguasaan dan pengelolaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sekaligus jaminan kemampuan negara untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi rakyat.

- Advertisement -

Pertambangan adalah anugerah luar biasa dari Allah Tuhan Yang Mahakuasa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertambangan termasuk aspek alamiah yaitu kekayaan alam yang diharapkan menjadi salah satu pilar perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila ke-5 Pancasila. Cita-cita luhur itu akan terus diusahakan pencapaiannya oleh negara saat ini dan masa yang akan datang. Demikianlah para founding fathers meletakkan dasar-dasar kemerdekaan Indonesia saat itu.

Konstitusionalitas makna dikuasai oleh negara adalah konsep pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 33. Konteks penguasaan dalam hal ini menyangkut pertambangan mineral dan batu bara yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 jo UU Nomor 3 Tahun 2020. Pemegang IUP dan IUPK memiliki otoritas berupa hak untuk memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batu bara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif. Pengaturan demikian dapat dipahami bahwa otoritas pemegang IUP/IUPK merupakan bentuk kebebasan guna memperdagangkan bahan tambang tersebut sehingga potensial mengaburkan hak konstitusionalitas negara untuk menguasai sehingga posisi negara menjadi subordinasi dari pelaku usaha.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusional telah menjelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa, “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan pertambangan difungsikan untuk menggali sumber-sumber kekayaan alam guna memperoleh nilai tambah perekonomian. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, fungsi pengelolaan mineral dan batu bara adalah: 1) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, 2) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, 3) Menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, 4) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional, 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, dan 6) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Fungsi dari undang-undang pertambangan mineral dan batu bara berpijak pada prinsip pertambangan mineral dan/atau batu bara yang dikelola berdasarkan asas-asas berikut: 1) manfaat, keadilan, dan keseimbangan, 2) keberpihakan kepada kepentingan bangsa, 3) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; 4) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 33 UUD NRI 1945 mengatur tentang Hak Menguasai Negara sebagai landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penerjemahan Pasal 33 ke dalam berbagai undang-undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan kepentingan dari para penyusunnya yang dapat saja bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 33 itu sendiri. Oleh karena itu, konstitusi perlu dijadikan sebagai pedoman dalam melahirkan berbagai undang-undang di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Perspektif keadilan dalam penguasaan atas pertambangan mineral dan batu bara haruslah menjadi pedoman bagi pemerintah. Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofi dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Di samping penguasaan dan pengelolaan negara atas sumber daya alam, negara juga mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak-hak konstitusional dan hak hak tradisionalnya. Pokok pikiran dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 selaras dengan konsep untuk kemakmuran masyarakat diutamakan bukan kemakmuran orang perorangan Dapat memberikan kemakmuran sesuai dengan prinsip kekeluargaan dalam penguasaan dan pengelolaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sekaligus jaminan kemampuan negara untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi rakyat.

Pertambangan adalah anugerah luar biasa dari Allah Tuhan Yang Mahakuasa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertambangan termasuk aspek alamiah yaitu kekayaan alam yang diharapkan menjadi salah satu pilar perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila ke-5 Pancasila. Cita-cita luhur itu akan terus diusahakan pencapaiannya oleh negara saat ini dan masa yang akan datang. Demikianlah para founding fathers meletakkan dasar-dasar kemerdekaan Indonesia saat itu.

Konstitusionalitas makna dikuasai oleh negara adalah konsep pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 33. Konteks penguasaan dalam hal ini menyangkut pertambangan mineral dan batu bara yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 jo UU Nomor 3 Tahun 2020. Pemegang IUP dan IUPK memiliki otoritas berupa hak untuk memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batu bara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif. Pengaturan demikian dapat dipahami bahwa otoritas pemegang IUP/IUPK merupakan bentuk kebebasan guna memperdagangkan bahan tambang tersebut sehingga potensial mengaburkan hak konstitusionalitas negara untuk menguasai sehingga posisi negara menjadi subordinasi dari pelaku usaha.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusional telah menjelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa, “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan pertambangan difungsikan untuk menggali sumber-sumber kekayaan alam guna memperoleh nilai tambah perekonomian. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, fungsi pengelolaan mineral dan batu bara adalah: 1) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, 2) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, 3) Menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, 4) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional, 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, dan 6) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Fungsi dari undang-undang pertambangan mineral dan batu bara berpijak pada prinsip pertambangan mineral dan/atau batu bara yang dikelola berdasarkan asas-asas berikut: 1) manfaat, keadilan, dan keseimbangan, 2) keberpihakan kepada kepentingan bangsa, 3) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; 4) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 33 UUD NRI 1945 mengatur tentang Hak Menguasai Negara sebagai landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penerjemahan Pasal 33 ke dalam berbagai undang-undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan kepentingan dari para penyusunnya yang dapat saja bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 33 itu sendiri. Oleh karena itu, konstitusi perlu dijadikan sebagai pedoman dalam melahirkan berbagai undang-undang di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Perspektif keadilan dalam penguasaan atas pertambangan mineral dan batu bara haruslah menjadi pedoman bagi pemerintah. Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofi dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Di samping penguasaan dan pengelolaan negara atas sumber daya alam, negara juga mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak-hak konstitusional dan hak hak tradisionalnya. Pokok pikiran dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 selaras dengan konsep untuk kemakmuran masyarakat diutamakan bukan kemakmuran orang perorangan Dapat memberikan kemakmuran sesuai dengan prinsip kekeluargaan dalam penguasaan dan pengelolaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sekaligus jaminan kemampuan negara untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi rakyat.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/