alexametrics
27.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Pemegang Mutlak Pencapaian Kompetensi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia sejak Maret 2020. Wabah ini mengubah berbagai kebiasaan dan pola hidup di segala sektor. Tentu saja sektor pendidikan termasuk di dalamnya. Demi menekan laju wabah Covid-19 Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini membatasi pertemuan manusia dalam jumlah yang banyak. Sehingga di bidang pendidikan pelaksanaan pembelajaran tidak lagi dilakukan secara langsung (tatap muka) melainkan dalam jejaring (daring). Hingga saat ini pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia telah berlangsung lebih dari satu tahun.

Perubahan pola pembelajaran, tentu saja memunculkan beberapa keluhan dan permasalahan. Pelaksanaan pembelajaran daring mengharuskan peserta didik memiliki jaringan internet yang terhubung pada PC/laptop maupun gawai mereka. Demi menjamin terlaksananya pembelajaran daring pemerintah telah memberikan bantuan kuota internet kepada guru dan siswa. Namun bukan berarti permasalahan akses internet selesai dengan bantuan kuota. Ada banyak siswa yang tinggal di daerah dengan akses susah sinyal internet sehingga mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran daring secara maksimal.

Permasalahan juga muncul dari orang tua. Tidak semua orang tua siswa memiliki waktu dan kemampuan mumpuni dalam mendampingi kegiatan belajar anak. Mayoritas orang tua bekerja ketika jam pelajaran daring berlangsung. Pendampingan yang tidak maksimal juga berpengaruh terhadap kesuksesan peserta didik mengikuti pembelajaran maupun mengerjakan tugas-tugas yang dikirim oleh guru.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain peserta didik dan orang tua, guru juga mengalami kendala di beberapa hal. Di antaranya guru harus mampu memilih model pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Guru tidak bisa melakukan pemantauan langsung terhadap proses belajar siswa. Pembelajaran melalui Zoom, Google Meet maupun melalui aplikasi lain tidak bisa dilaksanakan setiap hari.

Beberapa kendala ini tentu berakibat pada capaian kurikulum yang berbeda di masing-masing guru pada tiap-tiap sekolah. Semisal guru mata pelajaran di sekolah A yang mayoritas memiliki wali murid berada dan berpendidikan mampu menyelesaikan kegiatan pembelajaran sebanyak lima kompetensi dasar. Sedangkan guru mata pelajaran yang sama di sekolah B yang berada di daerah lereng gunung dengan keterbatasan akses internet dan keterbatasan kemampuan pendampingan orang tua hanya mampu menyelesaikan tiga kompetensi dasar. Perbedaan ketercapaian penyampaian kompetensi dasar ke dua guru ini tidak bisa dibandingkan karena memang kondisi keduanya berbeda.

Permasalahan-permasalahan yang muncul tentu ditangkap oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Melalui SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan di daerah untuk memilih bentuk ujian sekolah yang sesuai kondisi masing-masing.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia sejak Maret 2020. Wabah ini mengubah berbagai kebiasaan dan pola hidup di segala sektor. Tentu saja sektor pendidikan termasuk di dalamnya. Demi menekan laju wabah Covid-19 Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini membatasi pertemuan manusia dalam jumlah yang banyak. Sehingga di bidang pendidikan pelaksanaan pembelajaran tidak lagi dilakukan secara langsung (tatap muka) melainkan dalam jejaring (daring). Hingga saat ini pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia telah berlangsung lebih dari satu tahun.

Perubahan pola pembelajaran, tentu saja memunculkan beberapa keluhan dan permasalahan. Pelaksanaan pembelajaran daring mengharuskan peserta didik memiliki jaringan internet yang terhubung pada PC/laptop maupun gawai mereka. Demi menjamin terlaksananya pembelajaran daring pemerintah telah memberikan bantuan kuota internet kepada guru dan siswa. Namun bukan berarti permasalahan akses internet selesai dengan bantuan kuota. Ada banyak siswa yang tinggal di daerah dengan akses susah sinyal internet sehingga mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran daring secara maksimal.

Permasalahan juga muncul dari orang tua. Tidak semua orang tua siswa memiliki waktu dan kemampuan mumpuni dalam mendampingi kegiatan belajar anak. Mayoritas orang tua bekerja ketika jam pelajaran daring berlangsung. Pendampingan yang tidak maksimal juga berpengaruh terhadap kesuksesan peserta didik mengikuti pembelajaran maupun mengerjakan tugas-tugas yang dikirim oleh guru.

Selain peserta didik dan orang tua, guru juga mengalami kendala di beberapa hal. Di antaranya guru harus mampu memilih model pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Guru tidak bisa melakukan pemantauan langsung terhadap proses belajar siswa. Pembelajaran melalui Zoom, Google Meet maupun melalui aplikasi lain tidak bisa dilaksanakan setiap hari.

Beberapa kendala ini tentu berakibat pada capaian kurikulum yang berbeda di masing-masing guru pada tiap-tiap sekolah. Semisal guru mata pelajaran di sekolah A yang mayoritas memiliki wali murid berada dan berpendidikan mampu menyelesaikan kegiatan pembelajaran sebanyak lima kompetensi dasar. Sedangkan guru mata pelajaran yang sama di sekolah B yang berada di daerah lereng gunung dengan keterbatasan akses internet dan keterbatasan kemampuan pendampingan orang tua hanya mampu menyelesaikan tiga kompetensi dasar. Perbedaan ketercapaian penyampaian kompetensi dasar ke dua guru ini tidak bisa dibandingkan karena memang kondisi keduanya berbeda.

Permasalahan-permasalahan yang muncul tentu ditangkap oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Melalui SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan di daerah untuk memilih bentuk ujian sekolah yang sesuai kondisi masing-masing.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia sejak Maret 2020. Wabah ini mengubah berbagai kebiasaan dan pola hidup di segala sektor. Tentu saja sektor pendidikan termasuk di dalamnya. Demi menekan laju wabah Covid-19 Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini membatasi pertemuan manusia dalam jumlah yang banyak. Sehingga di bidang pendidikan pelaksanaan pembelajaran tidak lagi dilakukan secara langsung (tatap muka) melainkan dalam jejaring (daring). Hingga saat ini pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia telah berlangsung lebih dari satu tahun.

Perubahan pola pembelajaran, tentu saja memunculkan beberapa keluhan dan permasalahan. Pelaksanaan pembelajaran daring mengharuskan peserta didik memiliki jaringan internet yang terhubung pada PC/laptop maupun gawai mereka. Demi menjamin terlaksananya pembelajaran daring pemerintah telah memberikan bantuan kuota internet kepada guru dan siswa. Namun bukan berarti permasalahan akses internet selesai dengan bantuan kuota. Ada banyak siswa yang tinggal di daerah dengan akses susah sinyal internet sehingga mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran daring secara maksimal.

Permasalahan juga muncul dari orang tua. Tidak semua orang tua siswa memiliki waktu dan kemampuan mumpuni dalam mendampingi kegiatan belajar anak. Mayoritas orang tua bekerja ketika jam pelajaran daring berlangsung. Pendampingan yang tidak maksimal juga berpengaruh terhadap kesuksesan peserta didik mengikuti pembelajaran maupun mengerjakan tugas-tugas yang dikirim oleh guru.

Selain peserta didik dan orang tua, guru juga mengalami kendala di beberapa hal. Di antaranya guru harus mampu memilih model pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Guru tidak bisa melakukan pemantauan langsung terhadap proses belajar siswa. Pembelajaran melalui Zoom, Google Meet maupun melalui aplikasi lain tidak bisa dilaksanakan setiap hari.

Beberapa kendala ini tentu berakibat pada capaian kurikulum yang berbeda di masing-masing guru pada tiap-tiap sekolah. Semisal guru mata pelajaran di sekolah A yang mayoritas memiliki wali murid berada dan berpendidikan mampu menyelesaikan kegiatan pembelajaran sebanyak lima kompetensi dasar. Sedangkan guru mata pelajaran yang sama di sekolah B yang berada di daerah lereng gunung dengan keterbatasan akses internet dan keterbatasan kemampuan pendampingan orang tua hanya mampu menyelesaikan tiga kompetensi dasar. Perbedaan ketercapaian penyampaian kompetensi dasar ke dua guru ini tidak bisa dibandingkan karena memang kondisi keduanya berbeda.

Permasalahan-permasalahan yang muncul tentu ditangkap oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Melalui SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan di daerah untuk memilih bentuk ujian sekolah yang sesuai kondisi masing-masing.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/