Merestorasi Politik Negeri, Membingkai Masa Depan Indonesia

BAGI umat muslim Indonesia, ibadah puasa Ramadan tahun ini cukup spesial. Pasalnya di bulan ini akan diumumkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tingkat nasional. Artinya bangsa Indonesia patut bergembira karena sebentar lagi akan memiliki wajah pemimpin baru, atau presiden lama dengan gebrakan dan terobosan baru. Sama-sama bagus, karena masing-masing mereka adalah putra terbaik Indonesia.

IKLAN

Namun alih-alih bersuka cita setelah bangsa ini sukses menggelar pesta demokrasi, di tengah-tengah kita justru menyeruak isu ancaman politis yang sangat serius, salah satunya people power. Pelbagai respons dari golongan elite maupun masyarakat akar rumput (grass root) tidak bisa dibendung. Mereka terpolarisasi menjadi beberapa kelompok, ada yang memilih netral, menolak, dan tidak sedikit yang mendukung.

Para pendukung people power berdalih bahwa pemerintah selama menjalankan roda pemerintahan telah berlaku tidak fair, banyak memproduksi kebijakan yang dianggap bertentangan dengan nilai agama, penuh intrik dan sarat pencitraan. Dengan ungkapan yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa people power adalah kulminasi dari ketidakpuasan terhadap rezim yang menurut mereka telah menyimpang. Bagi mereka, varian ketidakadilan ini harus dikritisi, disuarakan, dilawan, dan dimusnahkan.

Pertanyaannya adalah: sudah tepatkah menggunakan people power dalam konteks Indonesia saat ini? Untuk menjawabnya setiap orang pasti memiliki preferensi masing-masing, namun yang jelas, people power hanya cocok ketika sebuah pemerintahan sudah berlaku otoriter, korup, dan melanggar HAM.

Sebenarnya dalam bingkai demokrasi, nyaris segala bentuk ekspresi dapat diperkenankan dan dibenarkan secara konstitusional. Syaratnya gampang, semua aspirasi disampaikan secara prosedural dan didukung dengan data-data yang valid. Namun masalahnya informasi saat ini bersifat nisbi, tergantung kebutuhan pemilik modal dan pemangku kepentingan. Nyaris tidak ada kebenaran yang mutlak, fakta dan hoax sangat beda tipis, bahkan sering kali sengaja dipertukarkan. Yang benar menjadi salah, dan yang salah dibenar-benarkan. Pada kondisi ini berlaku hukum repetisi, sesuatu yang ditampilkan secara berulang-ulang pada akhirnya bisa diterima menjadi sebuah kebenaran.

Harus diakui bahwa isu people power hanya satu dari sekian banyak masalah yang menandai negeri ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, yakni sejak memasuki masa tahun politik, puluhan rakyat Indonesia tersandung kasus pidana baik yang menimpa penggawa partai politik, ‘ulama,’ simpatisan, maupun masyarakat umum, bahkan sebagian di antaranya terpaksa mendekam di balik jeruji besi.

Hemat penulis, fenomena di atas disebabkan oleh sedikitnya dua faktor. Pertama, karena arus informasi hoax yang tidak terkendali. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mau dan mampu menyaring informasi yang diperoleh. Asalkan sesuai dengan latar belakang dan pilihan politiknya, informasi tersebut ditelan mentah-mentah tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, lalu disebarkan ke orang lain melalui media sosialnya. Maka tak ayal, potongan informasi tersebut menambah buram wajah perpolitikan tanah air, dan justru membahayakan dirinya sendiri sekaligus orang-orang sebagaimana beberapa kasus yang terjadi di Facebook akhir-akhir ini.

Kedua, hilangnya patron. Media sebagai otoritas baru membawa dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial keagamaan. Melalui media daring, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab sering kali membingkai potongan-potongan video ceramah ulama untuk membangun narasi-narasi tertentu untuk kepentingan politis. Karisma tokoh-tokoh berintegritas dan berkualitas terkikis hingga hilang, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap ulama, dan pada akhirnya mereka juga kehilangan pegangan. Tidak hanya itu, pada waktu yang bersamaan, para pemangku kepentingan sengaja mengorbitkan orang yang unik dan menarik meskipun secara keilmuan tidak mendukung. Akibatnya, kita semakin sering menjumpai orang yang mengklaim ‘ulama’ atau ‘ustad’ yang justru gemar menebar kebencian, melaknat pemerintah, dan mengutuk demokrasi.

Sebagian bangsa ini seolah-olah tidak pernah capek melakukan perang urat saraf, meskipun dengan saudara sendiri, sebangsa dan setanah air. Barangkali karena perilaku itu sudah dianggap sebagai bagian dari lifestyle, hampir semua stasiun televisi memiliki acara interaktif seperti dialog dan debat, ada yang harian hingga mingguan. Sedangkan debat kusir di media sosial malah berlangsung selama 24 jam, bebas mau dimulai dari mana dan masalah apa.

Demokrasi memang memberikan ruang sebesar-besarnya kepada segenap bangsa Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dan kritiknya baik disampaikan secara langsung maupun tidak. Masalahnya, tidak jarang dijumpai politisi atau agamawan yang muncul ke permukaan dan memonopoli kebenaran. Dan tidak hanya itu, kelompok lain yang tidak sejalan dengan mereka baik di bidang keagamaan maupun kepemerintahan dianggapnya telah menyalahi aturan konvensional, bahkan terkadang diidentikkan dengan penghuni neraka.

Padahal sudah mafhum bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat majemuk, beragam suku, agama, ras, budaya, serta kondisi geografis yang berbeda-beda. Harusnya kita paham bahwa menyeragamkan pihak-pihak lain dengan kita adalah tindakan utopis. Hal yang paling krusial dalam berbangsa dan bernegara adalah menemukan titik simpul di tengah-tengah perbedaan dan ancaman konflik.

Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk merajut harmoni bangsa ini. Misalnya pertama, memupuk semangat nasionalisme. Mungkin terkesan sangat klise, tetapi bagian ini adalah salah satu hal yang semestinya menjadi cara paling ampuh untuk menekan potensi konflik horizontal dan membangun keharmonisan. Kita harus membangun keyakinan bahwa Indonesia adalah tanah air bersama, ancaman terhadap Nusantara adalah musuh bersama, dan setiap warga negara berhak untuk mencapai kehidupan yang layak, aman, damai, dan sejahtera.

Kedua, menjadikan agama sebagai pemersatu. Di negara ini agama cukup sering dipaksa menjadi sumber pertikaian. Sangat absurd. Agama yang secara filosofis adalah sumber kedamaian dan keteraturan hidup justru dimetamorfosiskan menjadi momok. Relasi kemesraan antar pemeluk agama yang berbeda semakin terkikis, seakan-akan satu agama dengan agama lainnya adalah musuh yang saling menegasikan.

Dalam Islam, secara personal kita wajib mengimani bahwa Islam adalah agama yang paling luhur (al-Islamu ya’lu wa la yu’la alaih). Namun dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, setiap agama diposisikan setara, tidak ada agama yang lebih tinggi dari pada agama lainnya. Semua agama adalah sebenar-benarnya jalan bagi setiap pemeluknya untuk membangun tatanan sosial yang baik dan harmonis. Oleh sebab itu, jika semua orang sudah benar-benar mampu memahami inti ajaran agama dan menjalankannya dengan baik, maka nyaris dapat dipastikan bahwa tidak akan ada lagi kekerasan atas nama agama. Sebaliknya, melalui agama kehidupan akan lebih harmonis dan mesra, seperti kejadian baru-baru ini di mana sebagian umat Buddha di Makassar, keturunan Tionghoa di Jakarta, umat Katolik di Salatiga, dan salah seorang dosen nonmuslim di Bandung yang viral karena membagikan takjil untuk umat muslim. Ini adalah salah satu bentuk investasi terbesar untuk masa depan bangsa Indonesia. Benar kata Sayyidina Ali, “Mereka yang bukan saudaramu dalam iman, adalah saudaramu dalam kemanusiaan,” saya menambahkan, “serta saudaramu dalam berbangsa dan bernegara.”

Wallahu a’lam bis shawab.

*) Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta asal Bondowoso.

Reporter :

Fotografer :

Editor :