Ancaman Genting dari Stunting

Rembuk stunting dengan berbagai pihak yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember beberapa bulan yang lalu, menjadi langkah awal Bupati Jember dalam menekan angka stunting di wilayahnya. Stunting memang menjadi ancaman genting bagi kabupaten letaknya di ujung timur Pulau Jawa ini. Betapa tidak, hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 menempatkan Jember menjadi kabupaten kedua terbesar di Jawa Timur dengan angka stunting mencapai37,94 persen.

“Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas”, tema yang diangkat dalam peringatan Hari Gizi Nasional tahun ini pun selaras dengan gencarnya Jember dan berbagai daerah lainnya dalam menurunkan angka stunting. Penanggulangan stunting sendiri masuk dalam program strategis pemerintah pusat di bidang kesehatan. Target penurunan stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dicanangkan sebesar 14 persen.

Stunting terdefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru tampak setelah bayi berusia dua tahun. Balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study)2006. Sedangkan definisi stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-score-nya kurang dari -2SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -3SD (severely stunted). Ancaman genting bagi balita atau baduta (bayi di bawah usia dua tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas.

Beberapa penelitian dan studi untuk memotret status gizi dan kesehatan balita sudah beberapa kali dilakukan. Terakhir, pada tahun 2021 kemarin, kegiatan Studi Status Gizi Balita (SSGI) yang diintegrasikan dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang rutin diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya, gawe Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 dan 2018 serta SSGBI pada tahun 2019 juga telah dilaksanakan untuk meng-capture angka stunting di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa penanggulangan stunting telah berjalan sekian lama. Potret hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stunting anak balita di Indonesia sebesar 30,8 persen, dan menurun menjadi 27,7 persen pada tahun 2019 berdasarkan hasil SSGBI. Tren menurun dari prevalensi stunting ini juga ditunjukkan oleh rilis hasil SSGI pada tahun lalu, yang tercatat 24,4 persen. Tentu hasil ini masih jauh dari target pemerintah pusat yang menetapkan 14 persen prevalensi balita stunted pada tahun 2024.

Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting perlu dilakukan pada seribu hari pertama kehidupan (HPK) dari anak balita. Secara lebih detil, beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab stunting adalah praktik pengasuhan yang kurang baik. Termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Asupan air susu ibu (ASI) secara eksklusif untuk baduta usia 0-6 bulan dan kecukupan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) bagi anak usia 6-24 bulan menjadi faktor penting untuk diperhatikan. MP-ASI sendiri memang diberikan atau mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MP-ASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman.

Selain itu, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas, serta masih terbatasnya akses ke layanan pembelajaran dini yang berkualitas. Penyebab lainnya, masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting.

Pandemi yang belum berakhir, semakin memperbesar ancaman peningkatan angka stunting. Pelbagai kebijakan untuk mempersempit pergerakan manusia selama Covid-19 seperti adanya penerapan physical distancing hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di satu sisi dapat menekan penyebaran virus korona yang terus bermutasi. Namun, di sisi yang lain dapat menghambat akses konsumsi dan pelayanan gizi serta kesehatan anak, termasuk pelayanan gizi (imunisasi) di posyandu. Data BPS menunjukkan, persentase balita umur 0-59 bulan yang pernah mendapat imunisasi lengkap masih tergolong minim, yakni hanya 56,51 persen pada tahun 2021.

Multiple effect dari pandemi, ikut bertanggung jawab terhadap 21,32 juta orang (10,32 persen penduduk usia kerja) yang terdampak langsung Covid-19 di Indonesia pada tahun 2021. Dari angka tersebut, sebanyak 1,82 juta orang terpaksa menjadi pengangguran. Meningkatnya persentase penduduk miskin di Indonesia sebagai akibat pagebluk korona, juga turut menjadi ancaman yang mengkhawatirkan kian besarnya prevalensi stunting yang selalu diidentikkan dengan kemiskinan ini. Karena ketika suatu rumah tangga tersebut miskin, kemampuan pemenuhan asupan gizi yang cukup bagi keturunannya kemungkinan besar akan semakin berkurang.

Berbagai penyebab di atas harus segera dicarikan solusi. Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi mengatasi balita stunting yang kekurangan gizi. Strategi konvergensi bisa diterapkan untuk menurunkan angka prevalensi. Dan tak kalah penting, peningkatan pemahaman pencegahan stunting pada ibu hamil dapat digalakkan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi. Jika kelak menginginkan negeri ini sejahtera dan semakin berdaya saing, maka kualitas generasi penerus bangsa harus terbebas dari ancaman genting dari stunting.

*) Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember.

Rembuk stunting dengan berbagai pihak yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember beberapa bulan yang lalu, menjadi langkah awal Bupati Jember dalam menekan angka stunting di wilayahnya. Stunting memang menjadi ancaman genting bagi kabupaten letaknya di ujung timur Pulau Jawa ini. Betapa tidak, hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 menempatkan Jember menjadi kabupaten kedua terbesar di Jawa Timur dengan angka stunting mencapai37,94 persen.

“Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas”, tema yang diangkat dalam peringatan Hari Gizi Nasional tahun ini pun selaras dengan gencarnya Jember dan berbagai daerah lainnya dalam menurunkan angka stunting. Penanggulangan stunting sendiri masuk dalam program strategis pemerintah pusat di bidang kesehatan. Target penurunan stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dicanangkan sebesar 14 persen.

Stunting terdefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru tampak setelah bayi berusia dua tahun. Balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study)2006. Sedangkan definisi stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-score-nya kurang dari -2SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -3SD (severely stunted). Ancaman genting bagi balita atau baduta (bayi di bawah usia dua tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas.

Beberapa penelitian dan studi untuk memotret status gizi dan kesehatan balita sudah beberapa kali dilakukan. Terakhir, pada tahun 2021 kemarin, kegiatan Studi Status Gizi Balita (SSGI) yang diintegrasikan dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang rutin diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya, gawe Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 dan 2018 serta SSGBI pada tahun 2019 juga telah dilaksanakan untuk meng-capture angka stunting di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa penanggulangan stunting telah berjalan sekian lama. Potret hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stunting anak balita di Indonesia sebesar 30,8 persen, dan menurun menjadi 27,7 persen pada tahun 2019 berdasarkan hasil SSGBI. Tren menurun dari prevalensi stunting ini juga ditunjukkan oleh rilis hasil SSGI pada tahun lalu, yang tercatat 24,4 persen. Tentu hasil ini masih jauh dari target pemerintah pusat yang menetapkan 14 persen prevalensi balita stunted pada tahun 2024.

Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting perlu dilakukan pada seribu hari pertama kehidupan (HPK) dari anak balita. Secara lebih detil, beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab stunting adalah praktik pengasuhan yang kurang baik. Termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Asupan air susu ibu (ASI) secara eksklusif untuk baduta usia 0-6 bulan dan kecukupan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) bagi anak usia 6-24 bulan menjadi faktor penting untuk diperhatikan. MP-ASI sendiri memang diberikan atau mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MP-ASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman.

Selain itu, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas, serta masih terbatasnya akses ke layanan pembelajaran dini yang berkualitas. Penyebab lainnya, masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting.

Pandemi yang belum berakhir, semakin memperbesar ancaman peningkatan angka stunting. Pelbagai kebijakan untuk mempersempit pergerakan manusia selama Covid-19 seperti adanya penerapan physical distancing hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di satu sisi dapat menekan penyebaran virus korona yang terus bermutasi. Namun, di sisi yang lain dapat menghambat akses konsumsi dan pelayanan gizi serta kesehatan anak, termasuk pelayanan gizi (imunisasi) di posyandu. Data BPS menunjukkan, persentase balita umur 0-59 bulan yang pernah mendapat imunisasi lengkap masih tergolong minim, yakni hanya 56,51 persen pada tahun 2021.

Multiple effect dari pandemi, ikut bertanggung jawab terhadap 21,32 juta orang (10,32 persen penduduk usia kerja) yang terdampak langsung Covid-19 di Indonesia pada tahun 2021. Dari angka tersebut, sebanyak 1,82 juta orang terpaksa menjadi pengangguran. Meningkatnya persentase penduduk miskin di Indonesia sebagai akibat pagebluk korona, juga turut menjadi ancaman yang mengkhawatirkan kian besarnya prevalensi stunting yang selalu diidentikkan dengan kemiskinan ini. Karena ketika suatu rumah tangga tersebut miskin, kemampuan pemenuhan asupan gizi yang cukup bagi keturunannya kemungkinan besar akan semakin berkurang.

Berbagai penyebab di atas harus segera dicarikan solusi. Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi mengatasi balita stunting yang kekurangan gizi. Strategi konvergensi bisa diterapkan untuk menurunkan angka prevalensi. Dan tak kalah penting, peningkatan pemahaman pencegahan stunting pada ibu hamil dapat digalakkan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi. Jika kelak menginginkan negeri ini sejahtera dan semakin berdaya saing, maka kualitas generasi penerus bangsa harus terbebas dari ancaman genting dari stunting.

*) Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember.

Rembuk stunting dengan berbagai pihak yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember beberapa bulan yang lalu, menjadi langkah awal Bupati Jember dalam menekan angka stunting di wilayahnya. Stunting memang menjadi ancaman genting bagi kabupaten letaknya di ujung timur Pulau Jawa ini. Betapa tidak, hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 menempatkan Jember menjadi kabupaten kedua terbesar di Jawa Timur dengan angka stunting mencapai37,94 persen.

“Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas”, tema yang diangkat dalam peringatan Hari Gizi Nasional tahun ini pun selaras dengan gencarnya Jember dan berbagai daerah lainnya dalam menurunkan angka stunting. Penanggulangan stunting sendiri masuk dalam program strategis pemerintah pusat di bidang kesehatan. Target penurunan stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dicanangkan sebesar 14 persen.

Stunting terdefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru tampak setelah bayi berusia dua tahun. Balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study)2006. Sedangkan definisi stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-score-nya kurang dari -2SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -3SD (severely stunted). Ancaman genting bagi balita atau baduta (bayi di bawah usia dua tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas.

Beberapa penelitian dan studi untuk memotret status gizi dan kesehatan balita sudah beberapa kali dilakukan. Terakhir, pada tahun 2021 kemarin, kegiatan Studi Status Gizi Balita (SSGI) yang diintegrasikan dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang rutin diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya, gawe Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 dan 2018 serta SSGBI pada tahun 2019 juga telah dilaksanakan untuk meng-capture angka stunting di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa penanggulangan stunting telah berjalan sekian lama. Potret hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stunting anak balita di Indonesia sebesar 30,8 persen, dan menurun menjadi 27,7 persen pada tahun 2019 berdasarkan hasil SSGBI. Tren menurun dari prevalensi stunting ini juga ditunjukkan oleh rilis hasil SSGI pada tahun lalu, yang tercatat 24,4 persen. Tentu hasil ini masih jauh dari target pemerintah pusat yang menetapkan 14 persen prevalensi balita stunted pada tahun 2024.

Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting perlu dilakukan pada seribu hari pertama kehidupan (HPK) dari anak balita. Secara lebih detil, beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab stunting adalah praktik pengasuhan yang kurang baik. Termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Asupan air susu ibu (ASI) secara eksklusif untuk baduta usia 0-6 bulan dan kecukupan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) bagi anak usia 6-24 bulan menjadi faktor penting untuk diperhatikan. MP-ASI sendiri memang diberikan atau mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MP-ASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman.

Selain itu, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas, serta masih terbatasnya akses ke layanan pembelajaran dini yang berkualitas. Penyebab lainnya, masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting.

Pandemi yang belum berakhir, semakin memperbesar ancaman peningkatan angka stunting. Pelbagai kebijakan untuk mempersempit pergerakan manusia selama Covid-19 seperti adanya penerapan physical distancing hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di satu sisi dapat menekan penyebaran virus korona yang terus bermutasi. Namun, di sisi yang lain dapat menghambat akses konsumsi dan pelayanan gizi serta kesehatan anak, termasuk pelayanan gizi (imunisasi) di posyandu. Data BPS menunjukkan, persentase balita umur 0-59 bulan yang pernah mendapat imunisasi lengkap masih tergolong minim, yakni hanya 56,51 persen pada tahun 2021.

Multiple effect dari pandemi, ikut bertanggung jawab terhadap 21,32 juta orang (10,32 persen penduduk usia kerja) yang terdampak langsung Covid-19 di Indonesia pada tahun 2021. Dari angka tersebut, sebanyak 1,82 juta orang terpaksa menjadi pengangguran. Meningkatnya persentase penduduk miskin di Indonesia sebagai akibat pagebluk korona, juga turut menjadi ancaman yang mengkhawatirkan kian besarnya prevalensi stunting yang selalu diidentikkan dengan kemiskinan ini. Karena ketika suatu rumah tangga tersebut miskin, kemampuan pemenuhan asupan gizi yang cukup bagi keturunannya kemungkinan besar akan semakin berkurang.

Berbagai penyebab di atas harus segera dicarikan solusi. Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi mengatasi balita stunting yang kekurangan gizi. Strategi konvergensi bisa diterapkan untuk menurunkan angka prevalensi. Dan tak kalah penting, peningkatan pemahaman pencegahan stunting pada ibu hamil dapat digalakkan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi. Jika kelak menginginkan negeri ini sejahtera dan semakin berdaya saing, maka kualitas generasi penerus bangsa harus terbebas dari ancaman genting dari stunting.

*) Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember.