Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Runtuhnya Bangunan Moral Justice Collaborator

S
Penulis: Safitri❯
Muchamad Taufiq
Muchamad Taufiq
Tuntutan jaksa penuntut Umum (JPU) dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua (kasus Yosua) serasa mencederai keadilan masyarakat. Tiga terdakwa, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal Wibowo, dituntut 8 tahun penjara. Sementara, Bharada Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Predikat justice collaborator (JC) seakan tidak menjadi bagian pertimbangan JPU.

Yang menarik dalam perjalanan kasus ini adalah iktikad baik (goodwill) Bharada Eliezer untuk menjadi JC sehingga kasus ini menjadi lebih terang dan terbuka. Hakim menyebutkan “tanpa kesaksian Eliezer, kasus ini tidak akan terbuka”. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa predikat JC pada Elizer justru menempatkannya pada tuntutan hukuman penjara paling tinggi dibanding 3 terdakwa lainnya.

Kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, patut berpegang teguh pada kejujuran. Tonggak utama dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik adalah kejujuran. Bangsa yang berpegang teguh pada kejujuran adalah bangsa yang memiliki standar moralitas tinggi. Kemampuan menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, dapat dipercaya, dan bertindak secara terhormat merupakan ciri kejujuran (Zubaedi). Sikap jujur ini telah ditunjukkan oleh Bharada Eliezer dengan menjadi JC diiringi kesadaran sejak awal bahwa konsekuensinya tidaklah ringan.

Kesadaran Bharada Eliezer menjadi JC tentunya berharap mendapatkan keringanan tuntutan dan hukuman sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.31/2014). LPSK sebagai lembaga yang merekomendasikan status JC memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya penghargaan atas seseorang yang menyandang JC. Sementara JPU dan Hakim haruslah menghormati keputusan LPSK atas status JC dalam bentuk mempertimbangkan konsekuensi penghargaannya kepada JC atas nama undang-undang. Berdasar atas kejujuran akan bermuara kepada segala sikap yang jauh dari unsur kebohongan dan membuat seseorang bertindak sesuai dengan kebenaran maka JPU dan hakim wajib mengedepankan kejujuran dalam mewujudkan kemandiriannya sebagai penegak hukum.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa untuk menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan (zeckmaessigkeit) bagi masyarakat dan kepastian hukum (sicherheit). Dalam kasus Josua, seharusnya kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Hal ini termasuk kepentingan individu Bharada Eliezer sebagai JC wajib dilindungi atas nama undang-undang. Sebab, jika tidak terpenuhinya aspek penghargaan atas JC, maka sama saja tidak adanya kepastian hukum atas berlakunya UU Nomor 31 Tahun 2014.

Tujuan hukum kedua adalah kemanfaatan. Kemanfaatan haruslah ditujukan pada sesuatu yang berfaedah yaitu menghasilkan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat. Bukankah negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat? Tentunya harus dimaknai dalam perspektif atas substansi kasus Josua sebagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang berperikemanusiaan, berkeadilan, dan beradab.

Sementara, keadilan sebagai tujuan hukum berhubungan erat dengan kehidupan manusia dan hati nurani. Adagium “Summum ius summa inuiria” artinya keadilan tertinggi adalah hati nurani. Dengan demikian cita hukum bangsa Indonesia juga bermuara pada keadilan. Maka, kita senantiasa berharap dengan sungguh-sungguh bahwa proses peradilan kasus Josua ini pun semua pihak dituntun dengan hati nurani.

Jika hati nurani telah ditempatkan sebagai kompas mewujudkan kepastian hukum, maka atas keberadaan seorang JC harusnya mendasarkan pada Pasal 10A ayat (3) bahwa penghargaan atas JC berupa keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat. Maksud keringanan penjatuhan pidana terdapat dalam penjelasannya adalah pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Mencermati tuntutan JPU pada persidangan kasus Josua tidaklah mencerminkan substansi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam teori terdapat empat fungsi negara yaitu: (1) melaksanakan penertiban dan keamanan; (2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; (3) pertahanan; dan (4) menegakkan keadilan. Maksud dari menegakkan keadilan adalah mewujudkan adanya kepastian hukum melalui penegakan hukum untuk tercapainya rasa keadilan masyarakat. Harapannya adalah apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya sebagaimana amanat Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Akhirnya agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Moral force sebagai justice collaborator dipertaruhkan dalam putusan kasus Josua khususnya untuk Bharada Eliezer. Jika penghargaan sama sekali tidak didapat oleh Bharada Eliezer selaku JC maka dapat dipastikan menjadi preseden buruk hukum di masa mendatang. Nilai-nilai kejujuran yang dibangun melalui JC tidak akan terwujud. Semakin sulit mencari orang yang rela menyediakan dirinya sebagai JC karena terjadi pengingkaran atas hak-hak JC. Kepada LPSK kita berharap dapat mewujudkan konsekuensi telah merekomendasikan Bharada Eliezer sebagai JC. Kepada Hakim sebagai unsur Lembaga Penegak Hukum yang berfungsi memutus/mengadili berharap menjaga marwah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Semoga.

 

*) Penulis adalah akademisi Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dan                     Koordinator Pengajar Pancasila dan Kewarganegaraan                                 

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Angka-Angka yang Belum Disampaikan Catatan atas Rencana Utang Rp786,57 Miliar Pemkab Jember

Angka-Angka yang Belum Disampaikan Catatan atas Rencana Utang Rp786,57 Miliar Pemkab Jember

Analisis kritis atas rencana utang Pemkab Jember Rp786,57 miliar. Penulis menyoroti risiko fiskal APBD, perhitungan nilai DSCR, dan aturan UU HKPD.

Beyond Regulation: Peran Transformasional DPRD Dalam Pengendalian Leptospirosis Di Era Kesehatan Modern

Beyond Regulation: Peran Transformasional DPRD Dalam Pengendalian Leptospirosis Di Era Kesehatan Modern

Di tengah kompleksitas persoalan kesehatan masyarakat saat ini, ukuran keberhasilan DPRD tidak lagi cukup dihitung dari jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan. Yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan yang diperj

Dosa Turunan Birokrasi: Sengkarut DAK dan Hilangnya Momentum Ijen Geopark Bondowoso

Dosa Turunan Birokrasi: Sengkarut DAK dan Hilangnya Momentum Ijen Geopark Bondowoso

Belum lama ini publik Bondowoso menerima kabar yang seharusnya menjadi bahan refleksi bersama. Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus menerima sanksi dari pemerintah pusat akibat tidak terlaksananya program infrastruktur p

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer