Masa Depan Independensi KPK yang Sedang Diuji

Hal itulah yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Lembaga Kerukunan Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Besar harapan kami dari lembaga bantuan hukum dan HAM UIJ untuk hakim konstitusi yang mulia yang memeriksa dan mengadili pengujian UU KPK tersebut memperhatikan dengan cermat, hati-hati, dengan hati nurani yang bersih serta putusan atau vonis MK nantinya benar-benar mencerminkan putusan yang meneguhkan independensi lembaga negara. Penguatan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia serta putusan yang menggambarkan Living Constitution atau putusan yang juga didasarkan pada konstitusi yang hidup.

Independensi hanya bisa terwujud apabila kerangka kelembagaan ini benar-benar mandiri dan bebas dari intervensi dari kekuasaan apa pun baik legislatif maupun eksekutif. Sebagai bentuk tambahan argumentasi hukum bagi pemohon pengujian UU KPK, bahwa sebelum UU KPK yang baru tersebut diberlakukan keberadaan KPK dijaga sendiri oleh KPK terkait penerimaan dan pemberhentian pegawai KPK. Sehingga KPK merasa menjaga rumah sendiri dan pegawainya memiliki militansi yang tinggi terhadap penegakan korupsi dan tentunya hal ini mendatangkan kemandirian, independensi dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain di luar KPK. Dengan dialihkannya pegawai KPK menjadi ASN khusus dalam hal status pegawai KPK maka harus ada kerja sama antar lembaga di antaranya KemenPANRB, Badan Kepegawaian Nasional, dan Lembaga Administrasi Negara.

Hal tersebut tentu akan menimbulkan pertanyaan besar di publik, lalu kalau begitu KPK ini lembaga yang super bodi yang tidak bisa diawasi struktur atau aparatur yang ada di dalamnya dan berpotensi menyalahgunakan wewenang yang ada. Tentu pertanyaan besar tersebut akan muncul seiring menjaga independensi lembaga KPK. Namun dalam tulisan ini kami juga hendak menegaskan bahwa pengundangan UU KPK yang saat ini berlaku, juga telah memberikan sebuah kepercayaan bahwa KPK bisa diawasi. Yakni dengan hadirnya dewan pengawas KPK.

 

*) Penulis adalah Kepala Lembaga Bantuan Hukum dan HAM Universitas Islam Jember, Dosen HTN Fakultas Hukum UIJ.