Masa Depan Independensi KPK yang Sedang Diuji

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Independen, merupakan salah satu prinsip atau asas yang hendak dibangun/diwujudkan yang sejak pertama kali KPK didirikan pada 29 Desember 2003. Sebab, lembaga negara satu ini wajib secara kelembagaan dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya harus bersifat independen. Independen berarti lembaga ini bebas, merdeka dari campur tangan atau intervensi lembaga negara lain (termasuk harus mandiri, bebas dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Senyatanya, lembaga antirasuah ini harus bebas dari intervensi pihak dan lembaga apa pun di republik ini. Dengan begitu, prinsip independen inilah yang menjadi pilar dasar lembaga KPK untuk melakukan tugasnya yakni pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebuah kejahatan yang disepakati bersama-sama dimusuhi dan dianggap/dikategorikan sebagai tindakan atas kemanusiaan dan berkategori extra ordinary crime.

Kehadiran Lembaga negara independen dihadirkan oleh karena krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang menyimpang dari fungsi lembaga. Independensi dalam lembaga negara bertujuan agar tugas dan wewenang konstitusional yang dilekatkan pada lembaga tersebut murni dilakukan berdasarkan undang-undang. Murni penegakan hukum tanpa bisa dicampuri atau diintervensi oleh kekuasaan-kekuasaan yang sengaja hendak merongrong keuangan negara. Bahkan, dalam prinsip negara hukum independensi lembaga negara merupakan ciri yang harus ada dan tidak terpisahkan dari sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum (Pasal1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, “negara Indonesia adalah negara hukum”).

KPK sejak didirikan hingga saat ini telah banyak mengalami cobaan atau gangguan yang mengarah pada lembaga tersebut. Terutama gangguan yang mengarah pada pelunturan independensi pimpinan KPK, pegawai, penyidik dan seluruh pejabat yang ada di KPK. Integritas mereka benar-benar diuji selama mengemban tugas berat di KPK. Namun secara kelembagaan sebelum diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sifat independen lembaga KPK tidak pernah pudar atau berubah.

Tujuh belas tahun sejak berdirinya KPK dan pasca diubahnya UU KPK saat ini, ada sedikit pergeseran yang dirasa cukup berasa bagi beberapa kalangan. Dengan sudut pandang kelembagaan, menggerus independensi lembaga KPK. Hal itu ditandai dengan salah satu perubahan yang cukup mendasar dari komposisi pegawai KPK. Ketentuan UU terbaru (Pasal 1 Angka 6 “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara”) mewajibkan agar pegawai KPK berstatus aparatur sipil negara (ASN). Oleh karenanya, dibutuhkan pengalihan pegawai KPK ke status ASN tersebut.

Dari sudut pandang struktur kelembagaan yang pengisian jabatan di KPK akan diisi oleh ASN, memunculkan kekhawatiran atau kecemasan dari berbagai pihak. Hal ini sangat cukup beralasan karena status ASN akan tunduk pada kepemimpinan yang tidak tunggal. Maksudnya tidak tunggal di sini ialah keberadaan pegawai KPK yang telah berubah status ASN tersebut masuk ke dalam wadah korps pegawai sipil negara. Berada di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB). Secara aparatur, ada di bawah kekuasaan eksekutif. Terikat pada undang-undang ASN dengan segala bentuk kode etiknya. Dan hal yang paling urgen yang hendak disampaikan disini ialah keberadaan ASN di KPK bisa diberhentikan apabila tidak memenuhi syarat sebagai ASN dan tentunya dengan dalih atau alasan-asalan yang bisa saja muncul di kemudian hari.