22.9 C
Jember
Tuesday, 7 February 2023

Runtuhnya Bangunan Moral Justice Collaborator

Mobile_AP_Rectangle 1

Tuntutan jaksa penuntut Umum (JPU) dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua (kasus Yosua) serasa mencederai keadilan masyarakat. Tiga terdakwa, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal Wibowo, dituntut 8 tahun penjara. Sementara, Bharada Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Predikat justice collaborator (JC) seakan tidak menjadi bagian pertimbangan JPU.

Yang menarik dalam perjalanan kasus ini adalah iktikad baik (goodwill) Bharada Eliezer untuk menjadi JC sehingga kasus ini menjadi lebih terang dan terbuka. Hakim menyebutkan “tanpa kesaksian Eliezer, kasus ini tidak akan terbuka”. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa predikat JC pada Elizer justru menempatkannya pada tuntutan hukuman penjara paling tinggi dibanding 3 terdakwa lainnya.

Kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, patut berpegang teguh pada kejujuran. Tonggak utama dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik adalah kejujuran. Bangsa yang berpegang teguh pada kejujuran adalah bangsa yang memiliki standar moralitas tinggi. Kemampuan menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, dapat dipercaya, dan bertindak secara terhormat merupakan ciri kejujuran (Zubaedi). Sikap jujur ini telah ditunjukkan oleh Bharada Eliezer dengan menjadi JC diiringi kesadaran sejak awal bahwa konsekuensinya tidaklah ringan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kesadaran Bharada Eliezer menjadi JC tentunya berharap mendapatkan keringanan tuntutan dan hukuman sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.31/2014). LPSK sebagai lembaga yang merekomendasikan status JC memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya penghargaan atas seseorang yang menyandang JC. Sementara JPU dan Hakim haruslah menghormati keputusan LPSK atas status JC dalam bentuk mempertimbangkan konsekuensi penghargaannya kepada JC atas nama undang-undang. Berdasar atas kejujuran akan bermuara kepada segala sikap yang jauh dari unsur kebohongan dan membuat seseorang bertindak sesuai dengan kebenaran maka JPU dan hakim wajib mengedepankan kejujuran dalam mewujudkan kemandiriannya sebagai penegak hukum.

- Advertisement -

Tuntutan jaksa penuntut Umum (JPU) dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua (kasus Yosua) serasa mencederai keadilan masyarakat. Tiga terdakwa, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal Wibowo, dituntut 8 tahun penjara. Sementara, Bharada Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Predikat justice collaborator (JC) seakan tidak menjadi bagian pertimbangan JPU.

Yang menarik dalam perjalanan kasus ini adalah iktikad baik (goodwill) Bharada Eliezer untuk menjadi JC sehingga kasus ini menjadi lebih terang dan terbuka. Hakim menyebutkan “tanpa kesaksian Eliezer, kasus ini tidak akan terbuka”. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa predikat JC pada Elizer justru menempatkannya pada tuntutan hukuman penjara paling tinggi dibanding 3 terdakwa lainnya.

Kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, patut berpegang teguh pada kejujuran. Tonggak utama dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik adalah kejujuran. Bangsa yang berpegang teguh pada kejujuran adalah bangsa yang memiliki standar moralitas tinggi. Kemampuan menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, dapat dipercaya, dan bertindak secara terhormat merupakan ciri kejujuran (Zubaedi). Sikap jujur ini telah ditunjukkan oleh Bharada Eliezer dengan menjadi JC diiringi kesadaran sejak awal bahwa konsekuensinya tidaklah ringan.

Kesadaran Bharada Eliezer menjadi JC tentunya berharap mendapatkan keringanan tuntutan dan hukuman sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.31/2014). LPSK sebagai lembaga yang merekomendasikan status JC memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya penghargaan atas seseorang yang menyandang JC. Sementara JPU dan Hakim haruslah menghormati keputusan LPSK atas status JC dalam bentuk mempertimbangkan konsekuensi penghargaannya kepada JC atas nama undang-undang. Berdasar atas kejujuran akan bermuara kepada segala sikap yang jauh dari unsur kebohongan dan membuat seseorang bertindak sesuai dengan kebenaran maka JPU dan hakim wajib mengedepankan kejujuran dalam mewujudkan kemandiriannya sebagai penegak hukum.

Tuntutan jaksa penuntut Umum (JPU) dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua (kasus Yosua) serasa mencederai keadilan masyarakat. Tiga terdakwa, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal Wibowo, dituntut 8 tahun penjara. Sementara, Bharada Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Predikat justice collaborator (JC) seakan tidak menjadi bagian pertimbangan JPU.

Yang menarik dalam perjalanan kasus ini adalah iktikad baik (goodwill) Bharada Eliezer untuk menjadi JC sehingga kasus ini menjadi lebih terang dan terbuka. Hakim menyebutkan “tanpa kesaksian Eliezer, kasus ini tidak akan terbuka”. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa predikat JC pada Elizer justru menempatkannya pada tuntutan hukuman penjara paling tinggi dibanding 3 terdakwa lainnya.

Kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, patut berpegang teguh pada kejujuran. Tonggak utama dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik adalah kejujuran. Bangsa yang berpegang teguh pada kejujuran adalah bangsa yang memiliki standar moralitas tinggi. Kemampuan menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, dapat dipercaya, dan bertindak secara terhormat merupakan ciri kejujuran (Zubaedi). Sikap jujur ini telah ditunjukkan oleh Bharada Eliezer dengan menjadi JC diiringi kesadaran sejak awal bahwa konsekuensinya tidaklah ringan.

Kesadaran Bharada Eliezer menjadi JC tentunya berharap mendapatkan keringanan tuntutan dan hukuman sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.31/2014). LPSK sebagai lembaga yang merekomendasikan status JC memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya penghargaan atas seseorang yang menyandang JC. Sementara JPU dan Hakim haruslah menghormati keputusan LPSK atas status JC dalam bentuk mempertimbangkan konsekuensi penghargaannya kepada JC atas nama undang-undang. Berdasar atas kejujuran akan bermuara kepada segala sikap yang jauh dari unsur kebohongan dan membuat seseorang bertindak sesuai dengan kebenaran maka JPU dan hakim wajib mengedepankan kejujuran dalam mewujudkan kemandiriannya sebagai penegak hukum.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca